Sultan Hamid II Pada Peringatan Kemerdekaan

Perjuangan Kemerdekaan Indonesia Pada Masa Agresi Militer I dan II

2. 1. Pengertian Agresi Militer I dan II

            "Operatie Product (bahasa Indonesia: Operasi Produk) atau yang dikenal di Indonesia dengan nama Agresi Militer Belanda I adalah operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia yang dilaksanakan dari 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Operasi militer ini merupakan bagian Aksi Polisionil yang diberlakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran Belanda atas Perundingan Linggarjati. Dari sudut pandang Republik Indonesia, operasi ini dianggap merupakan pelanggaran dari hasil Perundingan Linggajati.

            Sedangkan Agresi Militer Belanda II atau Operasi Gagak adalah operasi militer Belanda kedua yang terjadi pada 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno, Mohammad Hatta, Sjahrir dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Sumatera yang dipimpin oleh Sjafrudin Prawiranegara.

2. 2.  Agresi Militer Belanda I

2. 2. 1. Penyebab Terjadinya Agresi Militer Belanda I

            Agresi militer Belanda I diawali oleh perselisihan Indonesia dan Belanda akibat perbedaan penafsiran terhadap ketentuan hasil Perundingan Linggarjati. Pihak Belanda cenderung menempatkan Indonesia sebagai negara persekmakmuran dengan Belanda sebagai negara induk. Sebaliknya, pihak Indonesia tetap teguh mempertahankan kedaulatannya, lepas dari Belanda.

2. 2. 2. Tujuan Belanda Mengadakan Agresi Militer I

            Adapun tujuan Belanda mengadakan agresi militer I yaitu sebagai berikut:

§  Tujuan politik

Mengepung ibu kota Republik Indonesia dan menghapus kedaulatan RepublikIndonesia.

§  Tujuan ekonomi

Merebut pusat-pusat penghasil makanan dan bahan ekspor.

§  Tujuan militer

Menghancurkan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

2. 2. 3. Kronologis Terjadinya Agresi Militer I

            Sesudah penandatanganan Persetujuan Linggarjati, Belanda berusaha keras memaksakan interpretasi mereka sendiri dan berjalan sendiri untuk membentuk negara-negara bagian yang akan menjadi bagian dari negara Indonesia Serikat, sesuai dengan keinginan mereka. Hal ini diawali dengan konferensi yang diselenggarakannya di Malino, Sulawesi Selatan, dan kemudian di Denpasar, Bali. Di sana mereka berhasil membentuk negara boneka Indonesia Timur dengan dibantu oleh orang-orang yang pro Belanda seperti Sukawati dan Anak Agung Gde Agung. Anak Agung Gde memang sejak awal sudah memusuhi pemuda-pemuda pro Republik di daerahnya, serta mengejar-ngejar dan menangkapinya.

            Memang tujuan utama Belanda penandatanganan Persetujuan Linggarjati ialah menjadikan negara Republik Indonesia yang sudah mendaptkan pengakuan de facto dan juga de jure oleh beberapa negara, kembali menjadi satu negara bagian saja seperti juga negara-negara boneka yang didirikannya, yang akan diikutsertakan dalam pembentukan suatu negara Indonesia Serikat. Langkah Belanda selanjutnya ialah memajukan bermacam-macam tuntutan yang pada dasarnya hendak menghilangkan sifat negara berdaulat Republik dan menjadikannya hanya negara bagian seperti negara boneka yang diciptakannya di Denpasar. Yang menjadi sasaran uatamanya ialah menghapus TNI dan perwakilan-perwakilan Republik di luar negeri, karena keduanya merupakan atribut negara berdaulat.

            Semua tuntutan Belanda ditolak. Sementara itu keadaan keuangan Belanda sudah gawat, dan kalau masalah Indonesia tidak cepat diselesaikan maka besar kemungkinan Belanda akan bangkrut. Agresi militer pertama dilakukan Belanda berlatar dua pokok di atas, yaitu melenyapkan Republik Indonesia sebagai negara merdeka dengan menghilangkan semua atribut kemerdekaannya, dan keadaan keuangan Belanda yang sangat gawat.

            Dalam serangan Belanda yang pertama itu mereka bermaksud hendak menduduki Yogyakarta yang telah menjadi ibu kota perjuangan Republik Indonesia, dan menduduki daerah-daerah yang penting bagi perekonomian Belanda, yaitu daerah-daerah perkebunan, ladang minyak dan batu baik di Sumatera maupun di Jawa. Usaha ini untuk sebagian berhasil; mereka berhasil menduduki daerah-daerah perkebunan yang cukup luas, di Sumatera Timur, Palembang, Jawa Barat dan Jawa Timur. Dari hasil penjualan produksi perkebunan-perkebunan yang masih terkumpul, mereka mengharapkan mendapatkan uang sejumlah US$ 300 juta, sedangkan biaya agresi militer diperhitungkan akan memakan US$ 200 juta, jadi masih ada ”untung” US$ 100 juta. Sasaran yang satu lagi, yaitu menduduki Yogyakarta tidak tercapai, karena pada tanggal 4 Agustus 1947 Dewan Keamanan memerintahkan penghentian tembak menembak. Selanjutnya PBB membentuk Komisi PBB yang terdiri atas tiga negara: satu dipilih oleh Indonesia, satu oleh Belanda dan yang satu lagi dipilih bersama. Komisi Tiga Negara ini terdiri atas Amreika Serikat, Australia dan Belgia. Sjahrir memilih Australia, dan bukan India, karena India sudah dianggap oleh dunia sebagai pro Indonesia, sedangkan Australia adalah negara bangsa kulit putih, yang dianggap lebih obyektif pendiriannya dalam mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia.

            Perkiraan Belanda dengan mengadakan agresi militernya yang pertama meleset sama sekali; karena tanpa diperhitungkan sejak semula, bahwa Dewan Keamanan PBB akan bertindak atas usul India dan Australia. India dan Australia sangat aktif mendukung Republik di dalam PBB, di mana Uni Soviet juga memberika dukungannta. Akan tetapi, peranan yang paling penting akhirnya dimainkan oleh Amerika Serikat. Mereka yang menentukan kebijakan Belanda, bahkan yang lebih progresif di antara mereka, merasa yakin bahwa sejarah dan pikiran sehat memberi mereka hak untuk menetukan perkembangan Indonesia, tetapi hak ini hanya dapat dijalankan dengan menghancurkan Republik terdahulu.  Sekutu-sekutu utama negeri Belanda terutama Inggris, Australia, dan Amerika (negara yang paling diandalkan Belanda untuk memberi bantuan pembangunan kembali di masa sesudah perang) tidak mengakui hak semacam itu kecuali jika rakyat Indonesia mengakuinya, yang jelas tidak demikian apabila pihak Belanda harus menyandarkan diri pada penaklukan militer. Mereka mulai mendesak negeri Belanda supaya mengambil sikap yang tidak begitu kaku, dan PBB menjadi forum umum untuk memeriksa tindakan-tindakan Belanda.

            Untuk pertama kali sejak PBB didirikan pada tahun 1945, badan ini mengambil tindakan mengentikan penyerangan militer di dunia dan memaksa agresor agar menghentikan serangannya. Belanda yang menginginkan supaya masalah Indonesia dianggap sebagai suatu persoalan dalam negeri antara Belanda dan jajahannya, telah gagal, dan masalah Indonesia-Belanda menjadi menjadi masalah internasional. Kedudukan Republik Indonesia menjadi sejajar dengan kedudukan negara Belanda dalam pandangan dunia umumnya.

2. 2. 4. Dampak Agresi Militer I bagi Bangsa Indonesia.

            Dampak yang diperoleh bangsa Indonesia akibat adanya agresi militer I oleh pihak Belanda yaitu sempat dikuasainya beberapa daerah-daerah perkebunan yang cukup luas, di Sumatera Timur, Palembang, Jawa Barat dan Jawa Timur. Meski PBB telah turut membantu mengatasi agresi militer yang dilakukan Belanda terhadap Indonesia dengan diadakan penghentian tembak menembak, tidak berarti bahwa tindakan militer Belanda langsung terhenti. Mereka terus-menerus mengadakan gerakan pembersihan untuk mengamankan dareah-dareah yang telah didudukinya. Dalam gerakan pembersihan ini sering pula terjadi tindakan kejam oleh pasukan Belanda, terutama di dareah-daerah yang sudah mereka duduki namun tidak dapat dikuasai, umpamanya dareah sekitar Krawang-Bekasi

            Di sekitar Bekasi beroperasi pasukan kita yang dipimpin oleh Lukas Kustrayo. Setelah pembentukan BKR ia langsung bergabung, dan pasukan yang dibentuknya beroperasi di sekitar Bekasi. Setelah Belanda meyerang pada bulan Juli 1947 Lukas tetap beroperasi di sana dan tetap menganggu kehadiran Belanda di daerah itu, juga setelah diadakan pengehentian tembak-menembak. Kegiatan Lukas sangat menjengkelkan Belanda, sehingga Lukas diberi julukan ”Tijger van West Jawa” (Harimau Jawa Barat). Belanda terus-menerus berusaha mengejar Lukas dan pasukannya, tetapi selalu tidak berhasil. Setelah mereka mengetahui bahwa Lukas bermarkas di desa Rawagede, mereka menyerbu desa itu pada tanggal 9 Desember 1947, dan lagi-lagi Lukas dan pasukannya lolos. dalam kemarahan dan frustasi karena usaha mereka tidak berhasil, pasukan Belanda menembaki rakyat desa Rawagede secara membabi buta dan membunuh 491 orang dewasa dan anak-anak. Kekejaman Belanda ini tidak pernah kita ungkapkan ke dunia luar, karena pada waktu itu memang kita tidak mempunyai aparat untuk melakukanya.

            Kekejaman Belanda lain yang dapat disebut adalah pembantaian rakyat Sulawesi Selatan pada bulan Januari 1948 oleh pasukan Kapten Wasterling, yang juga tidak pernah dihukum. Juga peristiwa kapten api maut di Jawa Timur, ketika prajurit-prajurit Republik Indonesia yang tertawan oleh Belanda diamsukkan dalam gerbong kereta api yang kemudian ditutup rapat tanpa ventilasi, sehingga semua tawanan mati lemas karena kepanasan dan kehabisan udara.

2. 2. 5. Perjuangan Bangsa Indonesia Terhadap Agresi Militer Belanda

a.      Keampuhan Strategi Diplomasi

            Harus daikui, TNI mengalami pukulan berat berat saat agresi militer Belanda I itu. Akan tetapi, kekalahan itu tidak menyurutkan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ketika itulah perjuangan diplomasi memegang peranan penting. Tanpa kenal lelah, para tokoh Indonesia di luar negeri membela kepentingan Indonesia. Mereka berusaha menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia layak dan mampu merdeka dan berdaulat.

            Keberhasilan perjuangan diplomasi terbukti dari munculnya reaksi keras terhadap tindakan agresi militer Belanda. India dan Australia mengajukan resolusi kepada Dewan Keamanan PBB. Amerika Serikat menyerukan agar Indonesia dan Belanda menghentikan permusuhan Polandia dan Uni Soviet mendesak agar pasukan Belanda ditarik dari wilayah RI. Di tengah reaksi dunia internasional, pada tanggal 3 Agustus 1947, Belanda menerima resolusi Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan tembak-menembak.

b.      Perundingan Renville

            Pada tanggal 18 September 1947, Dewan Keamanan PBB membentukCommite of Good Offices (Komite Jasa-jasa Baik). Komite itu kemudian terkenal dengan sebutan Komisi Tiga Negara (KTN). Anggota KTN terdiri atas wakil Australia,Richard Kiby, wakil Belgia, Paul van Zeeland, dan wakil Amerika Serikat, Frank Graham. Terpilihnya Australia dalam KTN merupakan permintaan pihak Indonesia, sedangkan terpilihnya Belgia merupakan permintaan pihak Belanda. Kemudian Australia dan Belgia menentukan anggota KTN ketiga, yaitu Amerika Serikat.

            Tugas pokok KTN adalah mecari penyelesaian damai terhadap masalah perselisihan antara Indonesia dan Belanda. Untuk itu, KTN menawarkan perundingan kepada kedua negara. Amerika Serikat mengusulkan tempat pelaksanaan perundingan yang di luar wilayah pendudukan Belanda maupun wilayah Republik Indonesia. Tempat yang dimaksud adalah sebuah kapal AS bernama Renville, yang sedang berlabuh di Tanjung Priok. Perundingan itu terkenal dengan sebutan Perundingan Renville.

            Dalam perundingan itu, delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Abdullah Wijoyoatmojo. Perundingan berlangsung alot karena baik Indonesia maupun Belanda cenderung berpegang teguh pada pendirian masing-masing. Akhirnya, pada tanggal 17 Januari 1948, hasil Perundingan Renville disepakati dan ditandatangani.

Hasil Perundingan Renville

·         Penghentian tembak-menembak.

·         Daerah-daerah di belakang garis van Mook harus dikosongkan dari pasukan RI.

·         Belanda bebas membentuk negara-negara federal di daerah-daerah yang didudukinya dengan melalui plebisit terlebih dahulu.

·         Dalam Uni Indonesia-Belanda, Negara Indonesia Serikat akan sederajat dengan Kerajaan Belanda.

            Akibat Perundingan Renville, wilayah Indonesia yang diakui menjadi semakin sempit. Itulah sebabnya, hasil Perundingan Renville mengundang reaksi keras dari kalangan partai politik, hasil perundingan itu memperlihatkan kekalahan perjuangan diplomasi. Bagi TNI, hasil prundingan itu mengakibatkan harus ditinggalkannya sejumalh wilayah pertahanan yang telah susah payah dibangun. Ketidakpuasan yang semakin memuncak terhadap hasil Perundingan Renville mengakibatkan Kabinet Amir Starifuddin jatuh.

           

2. 3. Agresi Militer II

2. 3. 1. Penyebab Terjadinya Agresi Militer Belanda II

            Seperti kejadian sebelumnya dalam Perundingan Linggarjati, pelaksanaan hasil Perundingan Renville mengalami kemacetan. Upaya jalan keluar yang ditawarkan oleh KTN selalu mentah kembali karena tidak adanya kesepakatan antara Indonesia dan Belanda. Indonesia melalui Hatta (wakil presiden merangkap perdana menteri) tetap tegas mempertahankan kedaulatan Indonesia, sementara Belanda terus berupaya mecari cara menjatuhkan wibawa Indonesia. Saar ketegangan semakin memuncak Indonesia dan Belanda mengirimkan nota kepada KTN. Nota itu sama-sama berisi tuduhan terhadap pihak lawan yang tidak menghormati hasil Perundingan Renville. Akhirnya, menjelang tengah malam pada tanggal 18 Desember 1948, Wali Tinggi Kota Mahkota Belanda Dr. Beel mengumumkan bahwa Belanda tidak terikat lagi pada hasil Perundingan Renville. Dini hari tanggal 19 Desember 1948, pesawat terbang Belanda membombardir Maguwo (sekarang Bandara Adisucipto) dan sejumlah bangunan penting di Yogyakarta. Peristiwa itu mengawali agresi militer Belanda II. Pemboman dilanjutkan dengan penerjunan pasukan udara. Dalam waktu singkat, Yogyakarta, ibu kota RI ketika itu, dapat dikuasai.

2. 3. 2. Tujuan Belanda Mengadakan Agresi Militer II

            Adapun tujuan Belanda mengadakan Agresi Militer yang kedua ialah ingin menghancurkan kedaulatan Indonesia dan mengusai kembali wilayah Indonesia dengan melakukan serangan militer terhadap beberapa daerah penting di Yogyakarta sebagai ibu kota Indonesia pada saat itu. Pihak Belanda sengaja membuat kondisi pusat wilayah Indonesia tidak aman sehingga akhirnya diharapkan dengan kondisi seperti itu bangsa Indonesia menyerah dan bersedia menuruti ultimatum yang diajukan oleh pihak Belanda. Selain itu bangsa Indonesia juga ingin menunjukkan kepada dunia bahwa RI dan TNI-nya secara de facto tidak ada lagi.

2. 3. 3. Kronologis Terjadinya Agresi Militer II

            Pelaksanaan hasil Perundingan Renville mengalami kemacetan. Upaya jalan keluar yang ditawarkan oleh KTN selalu mentah kembali karena tidak adanya kesepakatan antara Indonesia dan Belanda. Indonesia melalui Hatta (wakil presiden merangkap perdana menteri) tetap tegas mempertahankan kedaulatan Indonesia, sementara Belanda terus berupaya mecari cara menjatuhkan wibawa Indonesia. Saar ketegangan semakin memuncak Indonesia dan Belanda mengirimkan nota kepada KTN. Nota itu sama-sama berisi tuduhan terhadap pihak lawan yang tidak menghormati hasil Perundingan Renville. Akhirnya, menjelang tengah malam pada tanggal 18 Desember 1948, Wali Tinggi Kota Mahkota Belanda Dr. Beel mengumumkan bahwa Belanda tidak terikat lagi pada hasil Perundingan Renville. Sementara itu keadaan dalam negeri sudah sangat tegang berhubung dengan oposisi yang dilakukan oleh Front Demokrasi Rakyat (PKI dan sekutunya) terhadap politik yang dijalankan oleh Kabinet Hatta. Oposisi ini meningkat setelah seorang tokoh komunis kawakan, Muso, yang memimpin pemberontakan PKI tahun 1926, kembali ke Indonesia dari Uni Soviet. Muso sejak mudanya memang selalu bersikap radikal dan ia yang mendorong PKI untuk memberontak pada tahun 1926. Oposisi terhadap kabinet Hatta mencapai pucaknya ketika Sumarsono, pemimpin Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia) mengumumkan pembentukan pemerintahan Soviet di Madiun tanggal 18 September 1948. Pemberontakan ini segera ditumpas pemerintah Republik. Belanda hendak mempergunakan pemberontakan PKI itu sebagai alasan yang sangat baik untuk menyerang Republik dengan dalih membantu Republik melawan komunisme.

            Sebelum pasukan-pasukan Republik dapat beristirahat setelah beroperasi terus-menerus melawan PKI, Belanda menyerang lagi. Dini hari tanggal 19 Desember, pesawat terbang Belanda memborbardir Maguwo (sekarang Bandara Adisucipto) dan sejumlah bangunan penting di Yogyakarta. Peristiwa itu mengawali agresi militer Belanda II. Pemboman dilanjutkan dengan penerjunan pasukan udara. Dalam waktu singkat, Yogyakarta ibu kota RI ketika itu, dapat dikuasai.

            Dalam suasana genting, pemerintah RI mengadakan rapat kilat dan menghasilkan keputusan darurat berikut.

§  Melalui radiogram, pemerintah RI memberikan mandat kepada Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintah Darurat RI (PDRI) di Sumatera.

§  Presiden dan wakil presiden RI tetap tinggal dalam kota dengan resiko ditangkap Belanda, agar dekat dengan KTN (yang sekarang berada di Kaliurang).

§  Pimpinan TNI menyingkir keluar kota dan melancarkan perang gerilya dengan membentuk wilayah pertahanan (sistem wehkreise) di Jawa dan Sumatera.

            Setelah menguasai Yogyakarta, pasukan Belanda menawan presiden, dan sejumlah pejabat. Soekarno diasingkan ke Prapat, Hatta ke Bangka, tetapi kemudian Soekarno dipindahkan ke Bangka. Sementara itu, Jenderal Soedirman memimpin TNI melancarkan perang gerilya di kawasan luar kota.

2. 3. 4. Dampak Agresi Militer Belanda II bagi Bangsa Indonesia

            Adanya Agresi Militer kedua yang dilakukan Belanda terhadap Indonesia yaitu mengakibatkan dihancurkannya beberapa bangunan penting di Yogyakarta, bahkan Yogyakarta yang pada saat itu sebagai ibu kota Indonesia juga mampu dikuasai oleh Belanda. Selain itu presiden dan wakil presiden beserta sejumalh pejabat pemerintahIndonesia berhasil ditawan kemudian diasingkan oleh pihak Belanda.

2. 3. 5. Perjuangan Bangsa Indonesia Terhadap Agresi Militer Belanda II

a.      Keampuhan Strategi Diplomasi

            Dengan melancarkan agresi militernya yang kedua, Belanda ingin menunjukkan kepada dunia bahwa RI beserta TNI-nya secara de facto tidak ada lagi. Tujuan Belanda itu dapat digagalkan oleh perjuangan diplomasi. Para pejuang diplomasi antara lain Palar, Sujatmoko, Sumitro, dan Sudarpo yang berkeliling di luar negeri. Tindakan yang dilakukan dalam perjuangan diplomasi antara lain sebagai berikut.

§  Menunjukkan pada dunia internasional bahwa agresi militer Belanda merupakan bentuk tindakan melanggar perjanjian damai (hasil Perundingan Renville).

§  Meyakinkan dunia bahwa RI cinta damai, terbukti dari sikap, mentaati hasil Perundingan Renville dan penghargaan terhadap KTN.

§  Membuktikan bahwa RI masih berdaulat dengan fakta masih berlangsungnya pemerintahan melalui PDRI dan keberhasilan TNI menguasau Yogyakarta selama 6 jam (Serangan Oemoem 1 Maret).

            Kerja keras perjuangan diplomasi mampu mengundang simapti internasional terhadap Indonesia. Amerika Serikat mendesak Belanda untuk menarik mundur pasukannya dari wilayah RI (dengan ancaman menghentikan bantuannya). Dewan Keamanan PBB mendesak Belanda untuk menghentikan operasi militer dan membebaskan para pemimpin Indonesia. Desakan yang gencar dari dunia internasional akhirnya dapat membuat Belanda mengakhiri militernya kedua.

b.      Pemerintahan Darurat Republik Indonesia

            Sebelum pasukan Belanda memasuki istana kepresidenan, Presiden Soekarno mengintruksikan kepada Menteri Kemakmuran Syafruddin Prawiranegara (yang kebetulan berada di Sumatera) untuk membentuk pemerintahan darurat, jika pemerintah RI Yogyakarta tidak dapat berfungsi lagi. Sesuai dengan instruksi itu, Syafruddin Prawiranegara membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia. PDRI berkedudukan di Bukittinggi, Sumatera Barat.

Kabinet PDRI

§  Ketua (perdana menteri) merangkap menteri pertahanan dan penerangan: Syafruddin Prawiranegara.

§  Menteri luar negeri: A. A. Maramis

§  Menteri pendidikan dan kebudayaan merangkap menteri dalam negeri dan agam: Teuku Moh. Hasan.

§  Menteri keuangan merangkap menteri kehakiman: Lukman Hakim.

§  Menteri sosial dan perburuhan, pembangunan, organisasi pemuda dan keamanan: Sutan Rasyid.

§  Menteri pekerjaan umum merangkap menteri kesehatan: Ir. Sitompul.

§  Menteri perhubungan merangkap menteri kemakmuran: Ir. Inderacaya.

            Selama agresi militer II, Belanda terus menerus memprogandakan bahwa pemerintahan di Indonesia sudah tidak ada lagi. Propaganda dapat digagalkan oleh PDRI. PDRI berhasil menunjukkan kepada dunia internasional bahwa pemerintahan dalam tubuh RI masih berlangsung. Bahkan, pada tanggal 23 Desember 1948, PDRI mampu memberikan instruksi lewat radio kepada wakil RI di PBB. Isinya, pihak Indonesia sekaligus mengundang simapti internasional.

            Atas dasar keberhasilan itu, para pemimpin PDRI sempat kecewa dengan tindakan para pemimpin RI di Bangka yang mengadakan perundingan dengan Belanda tanpa sepengetahuan mereka. Mereka juga tidak menyetujui hasil Perundingan Roem-Roijen yang cenderung melemahkan wibawa Indonesia. Para pemimpin PDRI yakin bahwa kedudukan Indonesia telah kuat sehingga mampu lebih banyak kepada Belanda.

            Untuk menyelesaikan perbedaan pandangan, berlangsung pertemuan antara para pemimpin PDRI dan pemimpin RI yang pernah ditawan di Bangka. Pertemuan itu berlangsung pada tanggal 13 Juli 1949 di Jakarta. Hasil pertemuan itu adalah sebagai berikut.

§  PDRI menyerahkan keputusan mengenai hasil Perundingan Roem Roijen kepada kabinet, Badan Pekerja KNIP, dan pimpinan TNI.

§  Pada hari itu juga, Syafruddin Prawiranegara menyerahkan mandat secara resmi kepada Wakil Presiden Hatta.

c.       Perundingan Roem-Roijen

            Untuk menjamin terlaksananya penghentian agresi militer Belanda II, PBB membentuk United Nations Commission for Indonesia (UNCI) atau Komisi PBB untuk Indonesia. Perundingan mulai pada pertengahan April 1949. Delegasi Indonesiadipimpin oleh Moh. Roem, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Dr. van Roijen. Tokoh UNCI yang berperan dalam perundingan adalah Merle Cohran dari Amerika Serikat. Perundingan banyak mengalami kemacetan sehingga baru mencapai kesepakatan pada awal Mei 1949.

Hasil Perundingan Roem-Roijen

Pernyataan Indonesia

§  Perintah kepada TNI untuk menghentikan perang gerilya.

§  Bekerja sama mengendalikan perdamaian, ketertiban, dan keamanan.

§  Turut serta dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag untuk mempercepat pengakuan kedaulatan kepada Negara Indonesia Serikat secara lengkap tanpa syarat.

Pernyataan Belanda

§  Menyetujui pemulihan pemerintahan RI di Yogyakarta.

§  Menjamin penghentian operasi militer dan pembebasan semua tahanan politik.

§  Menyetujui RI sebagai negara bagian dalam Negara Indonesia Serikat.

§  Berusaha sungguh-sungguh menyelenggarakan Konferensi Meja Bundar di Den Haag.

            Sejak bulan Juni 1949, berlangsung persiapan pemulihan pemerintahan RI di Yogyakarta. Persiapan itu berlangsung di bawah pengawasan UNCI. Sejak tanggal 24 sampai 29 Juni 1949, tentara Belanda ditarik dari kota Yogyakarta. Setelah itu, TNI memasuki kota Yogyakarta. Pada tanggal 6 Juni 1949, presiden dan wakil presiden serta para pemimpin lainnya kembali ke Yogyakarta. (Kopral Cepot)

 

DAFTAR PUSTAKA

Hasan, Yunani. 2004. Sejarah Nasional Indonesia V. Palembang: FKIP

Universitas Sriwijaya.

Nasution, AH. 1976. Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia. Jilid 9, Dsjarah

-AD, Bandung: Angkasa.

O. E. Engelen, dkk. 1997. Lahirnya Satu Bangsa dan Negara. Yogyakarta:

Universitas Indonesia.

Poesponegoro. Marwati Dj. 1884. Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI.

Jakarta: Balai Pustaka.

Ricklefs, M. C. 2007. Sejarah Indonesia Modern. Yogyakarta

Apa itu Neoliberalisme?

Oleh : A Nizami. Saat ini ramai diberitakan bahwa Capres “X” atau Cawapres “Y” adalah Neoliberalis atau Antek Asing sementara pihak yang tertuduh atau simpatisannya membelanya. Istilah “Neoliberalis” jadi populer sekarang. Tapi masih banyak orang yang tidak tahu “Apa sih Neoliberalis itu?” Oleh karena itu saya akan mencoba menjelaskannya sesederhana mungkin sehingga orang awam bisa memahaminya. Neoliberalisme adalah paham Ekonomi yang mengutamakan sistem Kapitalis Perdagangan Bebas, Ekspansi Pasar, Privatisasi/Penjualan BUMN, Deregulasi/Penghilangan campur tangan pemerintah, dan pengurangan peran negara dalam layanan sosial (Public Service) seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Neoliberalisme dikembangkan tahun 1980 oleh IMF, Bank Dunia, dan Pemerintah AS (Washington Consensus). Bertujuan untuk menjadikan negara berkembang sebagai sapi perahan AS dan sekutunya/MNC. Sistem Ekonomi Neoliberalisme menghilangkan peran negara sama sekali kecuali sebagai “regulator” atau pemberi “stimulus” (baca: uang negara) untuk menolong perusahaan swasta yang bangkrut. Sebagai contoh, pemerintah AS harus mengeluarkan “stimulus” sebesar US$ 800 milyar (Rp 9.600 trilyun) sementara Indonesia pada krisis monter 1998 mengeluarkan dana KLBI sebesar Rp 144 trilyun dan BLBI senilai Rp 600 trilyun. Melebihi APBN saat itu. Sistem ini berlawanan 100% dengan Sistem Komunis di mana negara justru menguasai nyaris 100% usaha yang ada. Di tengah-tengahnya ada Ekonomi Kerakyatan seperti tercantum di UUD 45 pasal 33 yang menyatakan bahwa kebutuhan rakyat seperti Sembako, Energi, dan Air harus dikuasai negara. Begitu pula kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Untuk itu dibuat berbagai BUMN seperti Pertamina, PAM, PLN, dan sebagainya sehingga rakyat bisa menikmatinya dengan harga yang terjangkau. Selain itu ada juga Sistem Ekonomi Islam yang hampir mirip dengan Ekonomi Rakyat di mana padang (tanah luas), api (energi), dan air adalah “milik bersama.” Nabi Muhammad juga memerintahkan sahabat untuk membeli sumur air milik Yahudi sehingga air yang sebelumnya jadi komoditas untuk mendapat keuntungan dibagikan gratis guna memenuhi kebutuhan rakyat. Neoliberalisme disebut juga dengan Globalisasi (Globalization). Neoliberalis adalah orang yang menganut paham Neoliberalisme. Lembaga Utama yang menjalankan Neoliberalisme adalah IMF, World Bank, dan WTO. Di bawahnya ada lembaga lain seperti ADB. Dengan belenggu hutang (misalnya hutang Indonesia yang meningkat dari Rp 1.200 trilyun 20 tahun 2004 dan bengkak jadi Rp 1.600 trilyun di 2009) lembaga tersebut memaksakan program Neoliberalisme ke seluruh dunia. Pemerintah AS (USAID) bertindak sebagai Project Manager yang kerap campur tangan terhadap pembuatan UU di berbagai negara untuk memungkinkan neoliberalisme berjalan (misalnya di negeri kita UU Migas). Mari kita bahas satu per satu agenda utama Neoliberalisme. Privatisasi/Penjualan BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Neoliberalis menghendaki negara tidak berbisnis meski bisnis tersebut menyangkut kekayaan alam negara dan juga menyangkut kebutuhan hidup orang banyak. Oleh karena itu semua BUMN harus dijual atau diprivatisasi ke pihak swasta. Karena swasta Nasional keuangannya terbatas, umumnya yang membelinya adalah pihak asing seperti Indosat dan Telkom yang dijual ke perusahaan asing seperti STT dan Singtel yang ternyata anak perusahaan dari Temasek (BUMN Singapura). PAM (Perusahaan Air Minum) yang dibeli pihak asing sehingga jadi Palyja (Lyonnaise, Perancis) dan TPJ (Thames PAM Jaya yang kemudian dibeli oleh AETRA). Privatisasi ini akhirnya menyebabkan tarif PAM naik berkali-kali hingga sekarang 1 m3 jadi sekitar Rp 7.000. Yang berbahaya adalah ketika perusahaan swasta/asing itu bergerak di bidang pertambangan seperti minyak, gas, emas, perak, tembaga, dan sebagainya, sehingga kekayaan alam Indonesia bukannya dinikmati oleh rakyat Indonesia justru masuk ke kantong asing. Inilah yang menyebabkan kemiskinan di Indonesia. Menurut PENA, Rp 2.000 trilyun setiap tahun dari hasil kekayaan alam Indonesia masuk ke tangan asing. Padahal APBN kita saat itu hanya sekitar Rp 1.000 trilyun sementara hutang luar negeri Rp 1.600 trilyun. Sebagai contoh, Freeport yang menguasai lahan tambang di Papua di mana satu gunung Grassberg saja punya deposit emas sebanyak US$ 50 milyar (Rp 500 trilyun), ternyata hanya memberi royalti ke Indonesia 1% saja! Jadi kalau Freeport dapat Rp 495 trilyun, Indonesia cuma dapat Rp 5 trilyun. Bagaimana Indonesia bisa kaya? http://www.detikfinance.com/read/2007/08/14/124751/816995/4/freeport-masih-negosiasikan-kenaikan-royalti-emas Jika Privatisasi khususnya yang menyangkut kekayaan alam bisa dihentikan, maka hutang luar negeri bisa dilunasi dalam waktu kurang dari setahun. Para pejabat dan pegawai negeri bisa hidup senang dengan anggaran Rp 1000 trilyun/tahun dan rakyat bisa makmur dengan rp 2.000 trilyun/tahun yang saat ini justru dinikmati asing. Prinsip Neoliberalisme di atas jelas bertentangan dengan UUD 45 (yang saat ini diamandemen) dan juga ajaran Islam. Meski Pancasila dan Islam tidak menganut paham komunisme di mana semua diatur negara, tapi untuk hal-hal yang penting dan menguasai kebutuhan orang banyak serta kekayaan alam itu adalah milik bersama. Bukan segelintir pemilik perusahaan/asing. Kaum muslimin berserikat (memiliki bersama) dalam tiga hal, yaitu air, rerumputan (di padang rumput yang tidak bertuan), dan api (migas/energi). (HR. Ahmad dan Abu Dawud) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat UUD 45 Pasal 33 ayat 3 Lihat privatisasi BUMN yang telah terjadi: http://buletinbisnis.wordpress.com/2007/12/10/profil-bumn-yang-telah-di-privatisasi-melalui-ipo Yang parah adalah Bank Indonesia (BI) yang merupakan Bank Sentral Indonesia yang memiliki otoritas membuat uang diswastanisasi dan akhirnya dikontrol oleh IMF lewat LOI IMF yang terpaksa ditanda-tangani Soeharto. Pemerintah yang telah dipilih secara resmi oleh rakyat tidak berdaulat lagi atas BI. Sebagai gantinya justru Dinasti Rothschild via IMF yang menguasai BI. http://ilovecassava.multiply.com/journal/item/7/Dokumen_LOI_Indonesia_IMF

Museum Perumusan Naskah Proklamasi

Oleh aroengbinang Museum Perumusan Naskah Proklamasi terletak di Jl.Imam Bonjol 1, Jakarta, di sudut jalan setelah lampu merah Taman Suropati yang kedua, melewati Patung Pangeran Diponegoro. Museum Perumusan Naskah Proklamasi menempati sebuah bangunan tua bergaya Art Deco yang didirikan pada tahun 1920.

Gedung Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang berdiri di atas tanah seluas 3.914 m2 itu telah beberapa kali berpindah tangan. Pernah digunakan oleh PT Asuransi Jiwasraya pada tahun 1931, lalu dikuasai oleh Admiral Tadashi Maeda selama masa pendudukan Jepang, kemudian menjadi markas besar Tentara Kerajaan Inggris setelah perang Pasifik, beralih lagi ke Asuransi Jiwasraya, sebelum berpindah tangan lagi menjadi Kedutaan Inggris dari tahun 1961 sampai 1981, dan lalu menjadi Perpustakaan Nasional pada tahun 1982.

Saat dihuni oleh Laksamana Tadashi Maeda, gedung ini menjadi saksi peristiwa bersejarah yang terjadi pada 16-17 Agustus 1945, ketika perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia dipersiapkan dan ditandatangani di tempat itu.

Namun baru pada tahun 1984, Prof. Nugroho Notosusanto, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, memerintahkan Direktorat Museum untuk menjadikan bangunan itu sebagai Museum Perumusan Naskah Proklamasisampai sekarang ini.

Museum Perumusan Naskah Proklamasi dengan sebuah spanduk yang dipasang di lantai dua untuk menarik perhatian orang yang lewat di depannya. Keberadaan Museum Perumusan Naskah Proklamasi ini tampaknya memang perlu lebih banyak dipromosikan.

Museum Perumusan Naskah Proklamasi di ruangan dimana Soekarno, Hattadan Ahmad Soebardjo disambut Tadashi Maeda sekitar jam 10 malam, pada 16 Agustus 1945, setelah kembali dari “penculikan” Rengasdengklok.

Soekarno dan Hatta, ditemani Maeda, menemui Mayor Jenderal Nishimura untuk menjajagi sikapnya tentang rencana Proklamasi Kemerdekaan. Nishimura berkata bahwa Jepang tidak diperbolehkan mengubah status quo karena sudah menyerah kepada Sekutu, karenanya Nishimura melarang Soekarno – Hatta mengadakan rapat PPKI dalam rangka pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan.

Soekarno – Hatta pun berpendapat bahwa tidak ada gunanya lagi untuk membicarakan kemerdekaan Indonesia dengan pihak Jepang. Mereka hanya berharap agar tentara Jepang tidak menghalang-halangi proses pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Soekarno dan Hatta lalu kembali ke rumah Maeda. Rumah Maeda dipilih sebagai tempat penyusunan Naskah Proklamasi karena Maeda memberi jaminan keselamatan pada Bung Karno dan tokoh lainnya. Maeda sendiri masuk ke kamar tidurnya di lantai dua ketika peristiwa bersejarah itu berlangsung.

Museum Perumusan Naskah Proklamasi di tempat dimana pada jam 3 dini hari, Jumat legi, 17 Agustus 1945, bulan Ramadhan, Soekarno, Hatta dan Soebardjo masuk dan duduk untuk merumuskan naskah proklamasi.

Soekarno melakukan penulisan naskah proklamasi, sedangkan Hatta dan Soebardjo memberikan saran secara lisan, sementara Miyoshi, orang kepercayaan Nishimura, bersama Sukarni, Sudiro, dan B.M. Diah ikut menyaksikan. Tokoh-tokoh lainnya, baik dari golongan tua maupun dari golongan pemuda, menunggu di serambi muka.

Kalimat pertama teks Proklamasi adalah saran Ahmad Soebardjo yang diambil dari rumusan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan kalimat terakhir disarankan oleh Mohammad Hatta.

Museum Perumusan Naskah Proklamasi dengan teks proklamasi asli yang ditulis oleh Soekarno sebelum diketik oleh Sayuti Melik.

Museum Perumusan Naskah Proklamasi di tempat dimana pada dini hari 17 Agustus 1945 Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi atas permintaan Soekarno, ditemani BM Diah. Ia membuat tiga perubahan pada naskah: “tempoh” menjadi “tempo”, “Wakil-wakil bangsa Indonesia” menjadi “Atas nama bangsa Indonesia”, dan format tanggal.

Museum Perumusan Naskah Proklamasi dimana seluruh tokoh yang hadir saat itu berkumpul setelah naskah selesai diketik.

Pada jam 04.00 pagi, 17 Agustus 1945, Soekarno membuka pertemuan   "Keadaan yang
g mendesak telah memaksa kita semua mempercepat pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan. Rancangan teks telah siap dibacakan di hadapan saudara-saudara dan saya harapkan benar bahwa saudara-saudara sekalian dapat menyetujuinya sehingga kita dapat berjalan terus dan menyelesaikan pekerjaan kita sebelum fajar menyingsing“. Soekarno lalu membacakan dengan pelan dan berulang naskah teks proklamasi itu. Semuanya menyetujui.

Soekarno kemudian menyarankan untuk bersama-sama menandatangani naskah proklamasi selaku wakil-wakil bangsa Indonesia. Saran itu didukung Mohammad Hatta dengan mengambil contoh “Declaration of Independence“-nya Amerika Serikat. Namun golongan pemuda menolak jika tokoh-tokoh golongan tua yang disebut sebagai “budak-budak Jepang” turut menandatangani naskah proklamasi. Sukarni lalu mengusulkan agar penandatangan naskah proklamasi itu cukup dua orang saja, yaitu Soekarno dan Mohammad Hatta, atas nama bangsa Indonesia. Usul Sukarni akhirnya diterima. Soekarno dan Hatta pun lalu membubuhkan tanda tangannya pada naskah yang sudah diketik oleh Sayuti Melik.

Diantara mereka yang hadir pada pertemuan dini hari itu adalah Soekarno, Hatta, Ahmad Soebardjo, Mohamad Amir, Boentaran Martoatmodjo, I Goesti Ketut Poedja, A Abbas, Iwa Kusumasumantri, Johanes Latoeharharry, Ki Bagoes Hadji Hadikoesoemo, Teukoe Moehammad Hasan, Ki Hadjar Dewantara, Otto Iskandardinata, K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat, Soetardjo Kartohadikusumo, R. Soepomo, Soekardjo Wirjopranoto, G.S.S.J. Ratulangi, BM Diah, Sukarni, Chaerul Saleh, Sayuti Melik, Anang Abdoel Hamidhan, Andi Pangerang, Andi Sultan Daeng Radja, Semaun Bakry, Soediro, Abikoesno Tjokrosoejoso dan Samsi Sastrowidagdo.

Setelah itu ada pembahasan untuk menentukan tempat. Sukarni mengatakan bahwa rakyat Jakarta dan sekitarnya, telah diserukan agar datang ke lapangan IKADA pada tanggal 17 Agustus untuk mendengarkan Proklamasi Kemerdekaan. Namun saran Sukarni ditolak oleh Soekarno. “Tidak,” kata Soekarno,” lebih baik dilakukan di tempat kediaman saya di Pegangsaan Timur. Pekarangan di depan rumah cukup luas untuk ratusan orang. Untuk apa kita harus memancing-mancing insiden? Lapangan IKADA adalah lapangan umum. Suatu rapat umum, tanpa diatur sebelumnya dengan penguasa-penguasa militer, mungkin akan menimbulkan salah faham. Suatu bentrokan kekerasan antara rakyat dan penguasa militer yang akan membubarkan rapat umum tersebut, mungkin akan terjadi. Karena itu, saya minta saudara sekalian untuk hadir di Pegangsaan Timur 56 sekitar pukul 10.00 pagi.”

Sebelum meninggalkan rumah Maeda, Bung Hatta berpesan kepada para pemuda yang bekerja pada pers dan kantor-kantor berita, untuk memperbanyak naskah proklamasi dan menyebarkannya ke seluruh dunia.

Museum Perumusan Naskah Proklamasi memajang transkrip pidato singkat Soekarno sebelum ia membaca teks Proklamasi, di bawahnya adalah teks proklamasi, dan kata-kata penutup yang diucapkannya. Sementara di sebelah kanan adalah foto saat Soekarno membacakan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.. 11 May, 2012

Sultan HB IX adalah pribadi yang sederhana, demokratis, berkarisma, dan dekat dengan rakyat. Ia turut andil bagian dalam kemerdekaan NKRI 

"Sri Sultan HB IX itu adalah pribadi yang sederhana, demokratis, berkarisma, dan tanggap terhadap rakyatnya," kata Romo Tirun, salah satu pejabat di Keraton Yogyakarta saat mengenang kembali sosok HB IX, di Yogyakarta, beberapa hari lalu. 

Sri Sultan Hamengkubuwono IX adalah salah satu pahlawan nasional berpengaruh Yogyakarta dan kemerdekaan Indonesia. Beliau putra dari Sri Sultan Hamengkubuwana VIII dan Raden Ajeng Kustilah. Lahir pada 12 April 1912 di Sompilan Ngasem, Yogyakarta dan dari kecil dikenal dengan Gusti Raden Mas Dorodjatun.

Romo Tirun menceritakan, sejak kecil HB IX harus keluar Keraton untuk menempuh pendidikan dengan Belanda. Kehidupan dengan Belanda membentuk pribadinya yang mandiri dan cerdas terhadap pengetahuan budaya barat. Hal yang menarik, lanjut Romo Tirun, adalah saat beliau dinobatkan menjadi Sultan Keraton Yogyakarta pada tanggal 8 Maret 1940 dengan gelar "Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Sultan Hamengkubuwana Senapati-ing-Ngalaga Abdurrahman Sayidin Panatagama Khalifatullah ingkang Jumeneng Kaping Sanga".

"Dalam pidatonya, Sultan mengatakan bahwa ia akan mempertemukan jiwa Barat dan Timur agar dapat bekerja dalam suasana harmonis. Kata Sultan, meski ia telah mengenyam pendidikan barat, ia tetap orang Jawa," kata Romo Tirun.

Kesederhanaan Sultan HB IX pun sangat nampak ketika ia selalu mengunjungi rakyat-rakyatnya baik yang ada di pasar, desa, atau tempat lainnya. Bahkan ia selalu memberikan kebebasan kepada rakyatnya untuk mengutarakan pendapat di alun-alun.

Dalam perjuangan melawan penjajah, Sultan HB IX adalah sosok nasionalis. Ia selalu menyorakkan kemerdekaan RI seperti keikutsertaan dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 membantu Bung Karno dan Bung Hatta. Tak hanya itu, saat masa penjajahan Jepang, Sultan melarang pengiriman romusha dengan mengadakan proyek lokal saluran irigasi Selokan Mataram.

"Sultan yang pernah menjadi wakil presiden NKRI, juga pernah menyumbangkan dana 6 juta gulden kepada Indonesia sebagai modal awal terbentuknya negeri ini," tambah Romo.

GBPH Joyokusumo, anak Sultan HB IX menambahkan, sosok ayahnya yang paling dikenang adalah komitmennya menjaga agar masing-masing budaya tidak saling mengalahkan. Khususnya budaya Timur jangan sampai kehilangan jati dirinya

Sementara itu, dalam bidang pendidikan pun, sejarawan UGM Djoko Suryo menceritakan, Sultan HB IX menjadi salah satu founding father Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Sultan HB IX juga ikut mendukung penggabungan pendidikan tinggi yang tersebar di berbagai wilayah di Klaten, Surakarta, maupun yang ada di Yogyakarta, menjadi satu perguruan tinggi yaitu UGM.

“Peran sultan HB IX terhadap pendirian UGM sangat besar baik secara historis, sosiologis, politik, kultural, idenasional-ideologis, faktual, material-fisikal dan spasial-lokasional,” urainya.

Secara nyata Sultan HB IX juga memberikan bantuan dalam penyediaan sarana dan prasarana. Beberapa di antaranya adalah menyediakan tempat perkuliahan di Sitihinggil dan Pagelaran Kraton serta gedung lainnya di sekitar kraton. Ia pun menyediakan tanah kraton (sultan ground) untuk pendirian kampus UGM yang baru di wilayah Bulaksumur dan sekitarnya.
(Olivia Lewi Pramesti)

http:/ngi.cc/nNO

Republik Indonesia

Dekolonisasi, tindakan polisi dan kemerdekaan (1942-1962)

Setelah Jepang menyerang Pearl Harbor pada 7 Desember 1941, pemerintah Belanda menyadari bahwa Indonesia akan segera menjadi sasaran Jepang. Dalam beberapa bulan apa yang terjadi.

Jepang lakukan dalam waktu yang singkat untuk merebut kerajaan pulau. Pada tanggal 8 Maret 1942 Hindia Belanda menyerah, setelah sebagian besar Belanda oleh Jepang yang diinternir di kamp.

Cepat kekalahan

Banyak orang Indonesia tercengang dengan kekalahan yang cepat dari Belanda. Selain bagian dari populasi yang tidak yang penting, ada bagian bahwa Jepang dibawa dengan banyak bersorak. Untuk yang kaya sumber alam Indonesia pada pihak mereka, Jepang berjanji kemerdekaan Indonesia di bawah perlindungan Jepang.

Kemerdekaan

Jepang menyerah pada 15 Agustus 1945, sebagian sebagai akibat dari bom atom pertama di Hiroshima dan Nagasaki. 2 Hari setelah kapitulasi Jepang disebut Hatta dan Soekarno, di bawah tekanan gerakan pemuda fanatik Republik Indonesia yang merdeka.

"Kami, rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia Kasus tentang pengalihan kekuasaan, dll., Akan secara tertib dan sesegera mungkin." Jakarta, 08/17/45 Atas nama Bahasa Indonesia orang,
Soekarno, Hatta.

Heran

Soekarno

Belanda tidak menduga ini. Mereka tidak melihat bahwa nasionalisme selama pendudukan Jepang telah tumbuh begitu kuat. Papan di Belanda, mereka juga menganggap bahwa kekuasaan kolonial akan dipulihkan segera dan bahwa ada dapat dilanjutkan setelah proses kemerdekaan. Belanda menginginkan Indonesia sementara tentu tidak hilang, karena pendapatan dari kepulauan itu sangat dibutuhkan dalam rekonstruksi Belanda Hindia hilang, bencana lahir.

Pertama chord

Pada November 15, 1946 datang ke perjanjian dengan kaum nasionalis: persetujuan Linggarjati. Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia dan Republik Indonesia Serikat. Ini akan tetap menjadi bagian dari Kerajaan dengan ratu di kepala. Kedua belah pihak mengeluarkan perjanjian berbeda dari yang diproduksi secara alami dan masalah. Pada tanggal 29 Juli 1947 pemerintah Belanda memutuskan untuk campur tangan militer di Indonesia, tindakan polisi pertama, atau Produk Operasi. Belanda tahu ini bagian belakang besar Jawa dan Sumatra pada tangan. Tentara Republik Indonesia yang mulai ini perang gerilya.

JAA van Doorn adalah tentara wajib militer pada tahun 1947 dan pergi ke Indonesia. Dia mengatakan hal berikut mengenai saat itu:

"Saya '47 pertengahan tiba untuk tindakan besar pertama Ada dua, seperti yang Anda tahu.. Dan aku tetap di sana sampai setelah penyerahan kedaulatan (...)
Ketika saya sampai di sana dan bertemu cukup banyak orang Belanda, karena waktu terpanjang aku duduk di kota, saya memiliki beberapa waktu merasa bahwa kita dibenarkan. Dan itulah masalah sebenarnya hanya bisa diselesaikan dengan campur tangan Belanda dan, jika perlu intervensi kekerasan. (...)
Dengan berjalannya waktu dan kritik yang Anda bisa, kita masih memiliki jalan buntu untuk penghancuran terkena. Secara khusus, tindakan kedua juga ide-ide konservatif oleh orang-orang yang telah melihat sebagai upaya putus asa untuk menyelamatkan sesuatu dari kebijakan yang gagal itu. Dan tindakan kedua, terutama juga korban yang paling biaya, juga disebut perlawanan yang paling. "

Kedua akord

Karena oposisi dari tentara Indonesia dan kecaman internasional - Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Amerika Serikat - Belanda memutuskan untuk kembali ke meja perundingan. Kali ini kapal kapal perang Renville Amerika. Pada tanggal 18 Januari, 1948 perjanjian kedua antara Belanda dan Indonesia. Hanya jauh masih belum jelas lagi. Belanda terus berusaha untuk memastikan hubungan yang paling dekat mungkin dengan komitmen federal untuk Indonesia dan Indonesia tetap menjadi republik merdeka. Menyusul tindakan polisi kedua.

Kedaulatan transfer

Tekanan dari PBB di Belanda meningkat lebih dan lebih. Ini tidak cocok waktu untuk hubungan kolonial dalam posisi untuk ingin menyimpan. Belanda sebenarnya terpaksa menerima kemerdekaan Indonesia. Pada Agustus 1949 ditemukan Konferensi Meja Bundar di Den Haag di mana kesepakatan tentang kemerdekaan itu tercapai. Pada tanggal 27 Desember 1949 di Istana Kerajaan di Dam penyerahan kedaulatan kepada Indonesia Serikat ditandatangani.

Nugini

Soekarno

Tapi Belanda dan Indonesia belum dipisahkan. Penyebaran itu Nugini, yang tidak termasuk dalam penyerahan kedaulatan. Pada tahun 1962, hanya Guinea Baru untuk Republik Indonesia ditambahkan. Sejak saat itu adalah hubungan antara Indonesia dan Belanda terus berkembang sebagai antara dua negara independen.
Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, memiliki visi berikut dari kekuasaan Belanda di Indonesia:
"Harus kita selalu di bawah kekuasaan Belanda terus (menangis keras! Tidak)?. Sekarang, bahwa akuisisi kebebasan ada di tangan kita Di seluruh dunia selalu mencari kebebasan dicari: Prancis, Inggris, Amerika, dan akan terus mencoba untuk memenangkan kebebasan Juga di Asia,. termasuk Mesir dan India, jadi kita juga! (Tepuk tangan) (...). Ketika ditanya mengapa negara-negara Eropa ada koloni di pertahanan, menyatakan dirinya tidak pernah memberikan jawaban yang memuaskan, kecuali mereka untuk mengakui bahwa hanya untuk mengisi perut mereka keroncongan. "

• 7 Desember 1941 Jepang menyerang Pearl Harbor AS pelabuhan
• 1942 Jepang serangan di Indonesia
• Mar 8, 1942 kapitulasi Belanda di Indonesia
• 6 & 9 Agustus 1945 AS atom bom di kota-kota Jepang Hiroshima dan Nagasaki
• 15 Agustus 1945 kapitulasi Jepang
• 17 Agustus 1945 Proklamasi Republik Indonesia oleh Soekarno dan Hatta
• November 15, 1946 Perjanjian Linggarjati
• 20 Juli 1947 polisi operasi Pertama, Produk Operasi
• Perjanjian Renville 18 Januari 1948
• Desember 1948 Aksi Kedua Polisi
• Agustus 1949 Konferensi Meja Bundar di Den Haag
• 27 Desember 1949 Kedaulatan transfer di Istana Kerajaan di Dam Square di Amsterdam
• 17 Agustus 1956 Deklarasi Kemerdekaan Indonesia
• 1960 Indonesia istirahat hubungan diplomatik dengan Belanda
• Akhir 1962 di bawah tekanan internasional, Belanda Nugini longgar
• 1963 Hubungan diplomatik antara Belanda dan Indonesia dengan hati-hati dipulihkan