Mohammad Yamin

Mr. Prof. Muhammad Yamin, SH (lahir di Sawahlunto, Sumatera Barat, 24 Agustus 1903 – meninggal di Jakarta, 17 Oktober 1962 pada umur 59 tahun) adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Ia dimakamkan di Talawi, Sawahlunto
Beliau merupakan salah satu perintis puisi modern di Indonesia, serta juga 'pencipta mitos' yang utama kepada Presiden Sukarno.
Dilahirkan di Kota Sawahlunto, Sumatera Barat, Yamin memulai karier sebagai seorang penulis pada dekade 1920-an semasa dunia sastra Indonesia mengalami perkembangan. Karya-karya pertamanya ditulis dalam bahasa Melayu dalam jurnal Jong Sumatera,  sebuah jurnal berbahasa Belanda, pada tahun 1920. Karya-karyanya yang awal masih terikat kepada bentuk-bentuk bahasa Melayu Klasik.
Pada tahun 1922, Yamin muncul buat pertama kali sebagai penyair dengan puisinya, Tanah Air ; maksud "tanah air"-nya ialah Sumatera. Tanah Air merupakan himpunan puisi modern Melayu yang pertama yang pernah diterbitkan. Sitti Nurbaya, novel modern pertama dalam bahasa Melayu juga muncul pada tahun yang sama, tetapi ditulis oleh Marah Rusli yang juga merupakan seorang Minangkabau. Karya-karya Rusli mengalami masa kepopuleran selama sepuluh tahun .
Himpunan Yamin yang kedua, Tumpah Darahku, muncul pada 28 Oktober 1928. Karya ini amat penting dari segi sejarah karena pada waktu itulah, Yamin dan beberapa orang pejuang kebangsaan memutuskan untuk menghormati satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia yang tunggal. Dramanya, Ken Arok dan Ken Dedes yang berdasarkan sejarah Jawa muncul juga pada tahun yang sama. Antara akhir dekade 1920-an sehingga tahun 1933, Roestam Effendi, Sanusi Pane, dan Sutan Takdir Alisjahbana merupakan pionir-pionir utama bahasa Melayu-Indonesia dan kesusasteraannya.
Walaupun Yamin melakukan banyak eksperimen bahasa dalam puisi-puisinya, dia masih lebih menepati norma-norma klasik bahasa Melayu, berbanding dengan generasi-generasi penulis yang lebih muda. Ia juga menerbitkan banyak drama, esei, novel sejarah dan puisi yang lain, serta juga menterjemahkan karya-karya William Shakespeare (drama Julius Caesar) dan Rabindranath Tagore.

Politik

Pada tahun 1932, Yamin memperoleh ijazahnya dalam bidang hukum di Jakarta. Ia kemudian bekerja dalam bidang hukum di Jakarta sehingga tahun 1942. Karier politiknya dimulai dan beliau giat dalam gerakan-gerakan nasionalis. Pada tahun 1928, Kongres Pemuda II menetapkan bahasa Indonesia, yang berasal dari bahasa Melayu, sebagai bahasa gerakan nasionalis Indonesia. Melalui pertubuhan Indonesia Muda, Yamin mendesak supaya bahasa Indonesia dijadikan asas untuk sebuah bahasa kebangsaan. Oleh itu, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi serta alat utama dalam kesusasteraan inovatif.
Semasa pendudukan Jepang antara tahun 1942 dan 1945, Yamin bertugas pada Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA), sebuah organisasi nasionalis yang disokong oleh pemerintah Jepang. Pada tahun 1945, beliau mencadangkan bahwa sebuah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) diasaskan serta juga bahwa negara yang baru mencakup Sarawak, Sabah, Semenanjung Malaya, Timor Portugis, serta juga kesemua wilayah Hindia Belanda. Sukarno yang juga merupakan anggota BPUPK menyokong Yamin. Sukarno menjadi presiden Republik Indonesia yang pertama pada tahun 1945, dan Yamin dilantik untuk jabatan-jabatan yang penting dalam pemerintahannya.
Yamin meninggal dunia di Jakarta dan dikebumikan di Talawi, sebuah kota kecamatan yang terletak 20 kilometer dari ibu kota Kabupaten Sawahlunto, Sumatera Barat.

Karya-karyanya

Sampul Buku Muhammad Yamin dan cita cita persatuan

• Tanah Air (puisi), 1922
• Indonesia, Tumpah Darahku, 1928
• Ken Arok dan Ken Dedes (drama), 1934
• Sedjarah Peperangan Dipanegara , 1945
• Gadjah Mada (novel), 1948
• Revolusi Amerika, 1951

Indonesia military

10 Negara Ramaikan `Fly for Fun` Maninjau

Metrotvnews.com, Lubukbasung: Sebanyak 10 negara akan mengikuti "Fly for Fun in Lake Maninjau" di Puncak Lawang, Kecamatan Matur, Agam, Sumatra Barat, 13 - 20 Mei 2012. Sepuluh negara itu Indonesia, Singapura, Malaysia, Australia, Jerman, Italia, Inggris, Prancis, Kanada, dan Amerika Serikat.

"Kesepuluh negara ini telah memastikan diri untuk mengikuti Fly for Fun in Lake Maninjau 2012 dan kegiatan ini akan dibuka oleh Menteri Pariwisata," kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Agam Junaidi di Lubukbasung, Jumat (27/4).

Delapan daerah di Sumbar juga akan berpartisipasi dalam kegiatan ini, yakni Padang, Payakumbuh, Kabupaten Agam, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kabupaten Limapuluh Kot serta Solok.

"Jumlah peserta sekitar 60 peserta yang akan 'take off' di Tigo Balai Nan Basa, Puncak Lawang dan Lawang Park. Sedangkan "landing" di Nagari Bayur," tambahnya.

Junaidi menambahkan, Fly for Fun in Lake Maninjau menjadi agenda tahunan Pemkab Agam sejak 11 tahun silam. Dia berharap, kegiatan ini bisa mendongkrak jumlah kunjungan wisata, baik lokal maupun luar negeri ke Agam.

Untuk peserta, panitia juga memberikan kesempatan untuk "tandem" terbang berdua dengan atlet paralayang yang telah disediakan.

"Kami telah menyiapkan atlet yang akan tandem dengan para pengunjung dan peserta juga akan dihibur dengan kesenian Minangkabau seperti tambua tansa, randai dan lainnya," tambahnya.

Dengan cara ini, target kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 100.000 orang dan 300.000 wisatawan lokal akan tercapai. Bupati Agam Indra Catri menambahkan, kegiatan ini adalah ajang promosi dunia pariwisata kepada negara-negara lain di dunia.

"Mudah-mudahan dengan kegiatan ini, terutama dengan keberadaan wisatawan luar negeri maupun domestik dapat meningkatkan perekonomian masyarakat karena pada saat digelar kegiatan ini, rumah, penginapan dan trasportasi dibutuhkan pengunjung," katanya.(Ant/ICH)

---

Usir Duta Besar Malaysia di Indonesia

PRRI: Kisah dari Nagari “Pembangkang”

Oleh Devy Kurnia Alamsyah
‘Civis pacem parabellum’ (untuk berdamai harus siap berperang)
AHMAD Husein menegaskan langkahnya. Ia seakan beradu dengan waktu. Ada sesuatu kecamuk dalam dirinya. Ultimatum yang ia layangkan lima hari lalu pada Kabinet Djuanda untuk menyerahkan mandatnya, lalu meminta Hatta dan Sultan Hamengkubuwono IX untuk membentuk suatu kabinet hingga pemilu selanjutnya. Serta meminta Presiden Soekarno untuk kembali kepada posisi konstitusionalnya. Tuntutan ini tak digubris oleh Pemerintah Pusat. Tak ada pilihan lain, pikirnya. Kami bebas dari kewajiban patuh kepada Soekarno sebagai Kepala Negara. 15 Februari 1958, di Padang, Ahmad Husein memproklamirkan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Sjafruddin Prawiranegara—yang sebelumnya merupakan pemimpin PDRI—terpilih sebagai Perdana Menteri.

Piagam Palembang, yang sebelumnya diserukan pada tanggal 8 September, merupakan satu kesepakatan antara petinggi militer Sumatera dan intelektual sipil bahwa ada sesuatu yang salah dengan Indonesia saat itu—terutama kisruh politik antara Pusat dan Daerah. Kolonel Barlian, Husein, Sumual (dari militer) menuntut enam hal;
(1) pemulihan dwitunggal Soekarno-Hatta,
(2) penggantian pimpinan Angkatan Darat,
(3) melaksanakan otonomi daerah,
(4) pembentukan senat di samping Dewan Perwakilan Rakyat untuk mewakili daerahdaerah melaksanakan otonomi daerah,
(5) meremajakan dan menyederhanakan pemerintah dan
(6) melarang komunisme di Indonesia.
Kehadiran M. Natsir, yang tengah berseberangan dengan Soekarno terkait Nasakom, dalam pertemuan Palembang itu memberi pengaruh besar di dalam sidang tersebut. Bahkan, Natsir tetap berdiri terus bersama PRRI hingga konflik ini berakhir.
Dean Almy, seorang Konsul AS di Medan, menemui para pembangkang. Selain menyerahkan uang tunai sebesar 50.000 dollar AS, juga dibahas realisasi bantuan senjata bagi 8.000 personil militer pembangkang Sumatera. Allan Dulles, Direktur CIA yang juga otak dari segala aksi di belakang upaya pembunuhan Soekarno, kemudian bertemu dengan Presiden Eisenhower mengenai kemungkinan operasi militer ‘skala kecil’ di Sumatera yang disebut dengan ‘Haik Operation’.
Serangan pemerintah pusat ke Sumatera Barat diberi nama “Operasi 17 Agustus” dan dipimpin langsung oleh Kolonel Ahmad Yani—orang yang kini namanya jadi salah satu nama jalan utama di Kota Padang. Mungkin, tak pernah ada pembasmian pembangkang republik yang sebesar ini di Indonesia jika dilihat dari banyaknya jumlah korban. Entah kenapa Pusat begitu semangat menghancurkan Sumatra Barat—yang berbeda dengan Sumatera Utara atau Sumatera Selatan—yang memang tak memiliki aset Amerika di daerahnya. Amerika sepertinya membiarkan saja Sumatera Barat digempur habishabisan. Atau inikah taktik Eisenhower?
Jenderal Nasution melaporkan sebanyak 22.174 korban sebagai laporan resminya. Angka itu belum termasuk korban sipil yang mungkin pula puluhan ribu jumlahnya. Inilah kemudian yang disebut Audrey Kahin sebagai momen mundurnya Sumatera Barat di republik ini—the lost of intellectual groups.
Jika Mestika Zed menggambarkan bagaimana terhinanya masyarakat Minangkabau setelah penumpasan PRRI oleh pusat atas julukan pemberontak ataupun pembangkang yang kemudian dilekatkan atas diri mereka—seakan-akan ini adalah bentuk diskriminasi sosial—maka tenanglah, hari ini tak akan ada lagi pemberontak yang lahir di Sumatera Barat.
Apakah orang yang ingin meluruskan cita-cita kemerdekaan ketika pendapatnya berseberangan dengan penguasa harus selalu dicap pemberontak? Dicap pembangkang? Bukankah Tan Malaka, Hatta, Sjahrir, M.Yamin, M.Natsir, Abdul Muis, Hamka, Agus Salim dan lain-lainya itu adalah para pembangkang terbesar yang pernah ada? Jika mereka tak membangkang pada praktikpraktik kolonialisme sungguh tak mungkin kita bisa merasakan Indonesia seperti saat ini—yang tentunya sudah keluar dari apa yang mereka perjuangkan dulu.
Tapi tenanglah. Pembangkang-pembangkang itu takkan lahir lagi dari nagari ini lagi. Karena jiwa-jiwa resah itu kini sudah berganti dengan jiwa-jiwa yang nyaman dalam ketidaknyamanannya. Orang Sumatera Barat tak akan menjadi seperti orang Jawa Barat yang meniadakan jalan Gajah Mada dan Hayam Wuruk di provinsi mereka karena mereka takkan mengganti jalan Ahmad Yani—orang yang melumatkan nagari para pembangkang atas panggilan tugas—dengan Ahmad Husein.
Nagari yang pernah dikutuk untuk tidak bisa tidak memikirkan republik ini mulai dari kelahirannya kini sudah cukup puas hanya dengan mengantar ke gerbang saja. Tidak untuk selamanya. Tenanglah, tak perlu lagi peluru itu dibeli dan dimuntahkan untuk membunuhi saudara sendiri yang mencoba mengkritisi penguasa—melalui pajak yang justru kami bayar sendiri. Jadi, tenanglah. Pembangkang sudah tak lahir lagi di nagari ini. Nagari ini sudah damai dalam ketidakdamaiannya.
Semoga saya salah. Turut memperingati 53 tahun PRRI. 􀂄
Diambil dari e-Paper Harian Haluan, 13 February 2011