Siapa sesungguhnya -handoko-jokowi

http://radennuh.org/2014/02/07/siapa-sesungguhnya-handoko-joko-widodo-jokowi/

Kasus Iklan Jokowi , Pelajaran Berharga Buat Pemilik MNCTV dan MetroTV

TRIBUNnews.com – Sel, 8 Apr 2014

Laporan: Agung BS

TRIBUNNEWS.COM - Banjir kritik terhadap Presiden Direktur Viva.co.id Anindra Ardiansyah Bakrie atau biasa disapa Ardi Bakrie, akibat mengintervensi redaksi viva.co.id yang memuat iklan "Coblos Jokowi No 4", harusnya jadi pelajaran berharga bagi pemilik media seperti grup MNCTV dan MetroTV (Media Group).

Sebab ketiga media ini pemiliknya sama-sama terjun ke dunia politik praktis dan disinyalir sama- sama telah mengintervensi kebijakan pemberitaan redaksi.

Karena itu, agar kasus di situs berita Viva.co.id tidak terulang pada media lain, maka pemilik media harusnya dari sekarang stop segala bentuk invervensi terhadap pemberitaan di dapur media.

"Dewan Pers harus segera memanggil Ardi Bakrie dan pemilik media lain yang sering mengintervensi redaksi, seperti MNC Group," tegas Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, Umar Idris, kepada Tribunnews.com, Selasa (8/4/2014).

Umar menekankan, segala bentuk intervensi di dapur redaksi melanggar aturan Pedoman Perusahaan Pers. "Pemilik juga tak boleh mengintervensi yang bertentangan dengan kode etik jurnalistik," tuturnya.

Umar menggarisbawahi, kebijakan redaksi tak bisa diintervensi karena ranah media adalah milik publik, untuk kemaslahatan banyak orang, bukan untuk kepentingan pemilik media. "Jadi loyalitas seorang jurnalis itu pada profesi dan pada kode etik jurnalistik," tegasnya.

Berikut ini kopi surat Presiden Direktur Viva.co.id Anindra Ardiansyah Bakrie seperti dilansir Kompasiana.com yang menuai banyak kritikan tersebut:

"Para Direksi, khususnya Pemred,

Saya yakin banget di tmpat kita telah disusupi orang yang hatinya tidak satu arah dengan perusahaan yang pernah saya sampaikan.

Kalau keyakinan saya salah mengenai penyusupan, tandanya pada bodoh saja semua yang kerja disitu kalau tidak melihat kesalahan ini.

Baru saja saya lihat, mungkin selama satu jam, di tempat paling sakral kita, yaitu di bagian foto yang selalu berganti-ganti, ada gambar Jokowi coblos no. 4.

Persis sekali seperti iklannya yang ditaruh di sebelah kanan yang memang bagian advertising. Ide siapa sih ?? Bodoh sekali!!! Pura-pura ngga ngerti, sengaja, apa emang dibayar sm partai lain untuk melakukan itu di tempat yang paling sakral itu??

Kalau mengenai iklan PDIP yang ada di sebelah kanan itu, saya bisa sedikit mengerti karena maksudnya berjualan di tmpat jualan, bukan di bagian redaksional.  Walaupun saya  juga  tidak suka dan tolong utk diganti sekarang.  Materi akan saya attachkan pada email ini dan berikutnya untuk dipasangkan berganti gantian disitu.  Thx.

Apabila ada yang tidak suka akan kebijakan saya ini, silahkan ajukan surat resignation sebelum ayam berkokok besok pagi. Lebih cepat lebih bagus. Saya benci orang2 munafik atau pun orang bodoh yang tidak loyal.

Society / Espionage - NewsFiber

Society / Espionage - NewsFiber

KPK Didesak Segera Tangkap Menteri ESDM Jero Wacik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk segera menangkap Menteri ESDM Jero Wacik. Jero diduga terlibat terkait kasus suap Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini senilai 700 Ribu US Dolar.

Presedium Komite Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (KAMERAD), Haris Pertama menjelaskan sebagai menteri yang membawahi SKK Migas, Jero sudah barang tentu tahu adanya suap tersebut, bahkan Haris yakin Politisi Demokrat tersebut ikut menikmati uang suap.

"Kami mendesak agar KPK segara menangkap Jero Wacik dalam kasus suap yang menimpa anak buahnya, karena kami yakin dia ikut menerima suap tersebut," kata Haris dalam keterangan persnya kepada wartawan, Jumat (16/8/2013) dini hari.

Haris menduga uang suap tersebut akan dialirkan kepada Konvensi Partai Demokrat. Dimana, Jero merupakan salah satu Majelis Tinggi Partai besutan Presiden SBY tersebut.

"KPK harus kerja keras, ungkap akan kemanakan dana 700 dolar tersebut dialirkan. Karena tidak mungkin dana sebesar itu akan dinikmati sendiri oleh seorang Rudi, kami yakin ini akan dialirkan ke Partai Demokrat," ujarnya.

Lebih jauh Haris menjelaskan penangkapan Jero Wacik oleh KPK sangat beralasan, selain karena telah mencoreng martabat dan kewibawaan Kementerian ESDM, kasus yang melilit Rudi menjadi bukti tidak adanya pengawasan yang dilakukan Wacik selaku Ketua Komisi Pengawas SKK Migas.

"Tidak ada alasan lagi bagi KPK untuk tidak menangkap Jero Wacik. Apalagi bukan hanya Rudi, Sekjen ESDM juga menerima suap, kami juga minta SKK Migas dibubarkan," tegas Haris.

Jika terbukti dana suap itu akan dialirkan ke Partai Demokrat, Haris mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama membubarkan partai tersebut.

"Ini sudah akal-akalan Demokrat jelang pemilu, bubarkan Demokrat sekarang juga, partai korup sudah tidak pantas ada di Indonesia,"katanya.

Pasambahan Datuak - Partai Demokrat: Politik Konspirasi dengan Tradisi Mafia - Pasambahan Datuak

Pasambahan Datuak - Partai Demokrat: Politik Konspirasi dengan Tradisi Mafia - Pasambahan Datuak

Ricuh, Massa Demo Paksa Bawa Bintang Kejora

Penulis : Kontributor Kompas TV, Budy Setiawan | Selasa, 2 Oktober 2012 | 14:30 WIB

kompas.com/ budy setiawan kontributor kompas tv Manokwari Salah seorang pengunjuk rasa yang diamankan polisi saat membawa bintang kejora, dalam demo menuntut penuntasan pelanggaran HAM di Manokwari, Selasa (02/10)

MANOKWARI, KOMPAS.com - Ratusan warga Papua, yang tergabung dalam Federasi Papua Barat (NRFB), berunjuk rasa untuk mengecam dan menuntut pengusutan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM), di Manokwari, Papua Barat, Rabu (2/10/2012).
Unjuk rasa berlangsung ricuh ketika aparat keamanan berusaha membubarkan massa dengan melepaskan tembakan peringatan dan gas airmata. Aparat juga melarang pengunjuk rasa membawa bendera Bintang Kejora.
Pantauan Kompas.com, kericuhan berawal ketika pengunjuk rasa yang melakukan longmarch di Jalan Trikora Wosi, mulai mengibarkan puluhan bendera Bintang Kejora, sambil berjalan dan berorasi.
Mereka menuntut pemerintah pusat dan daerah memberi kebebasan pada masyarakat untuk menentukan nasib sendiri. Juga menyelesaikan sejumlah kasus HAM di Papua.
Mereka tidak mengindahkan larangan polisi untuk tidak membawa bendera Bintang Kejora, sehingga polisi akhirnya mengambil langkah tegas dengan membubarkan massa, yang lebih dulu dilakukan tembakan peringatan ke udara.
Selain itu polisi juga mengejar beberapa pengunjuk rasa yang masih kedapatan membawa bendera tersebut. Beberapa pengunjuk rasa sempat diamankan polisi, sebelum akhirnya dilepas setelah ada upaya negosiasi dan para demonstran berjanji melakukan longmarch dengan tertib. Polisi yang dibantu oleh Brimob Detasemen C Polda Papua di Manokwari ini, juga mengamankan puluhan bendera Bintang Kejora.
Setelah kericuhan mereda, massa kembali melanjutkan longmarch dengan mengelilingi sejumlah ruas jalan di dalam kota Manokwari. Aksi ini pun mendapat pengawalan ketat aparat dari Polres Manokwari dan Brimob Polda Papua.
Meski sempat memacetkan arus lalu lintas aksi ini berlangsung dengan aman. Massa akhirnya berhenti di halaman eks kantor Golkar di Jalan percetakan Manokwari, sambil melakukan orasi.

Editor :

Kistyarini

Gus Dur Bicara Blak-blakan di Acara Kick Andy [31 Desember 2009]

Maninjau - SEKITAR ETIKA POLITIK

Pengantar
Dalam catatan-catatan berikut dijelaskan secara singkat:
1. Apa itu “etika politik”
2. Hal moralitas politisi
3. Tiga prinsip dasar etika politik
4. Etika politik dan demokrasi
A. Etika Politik

Perlu dibedakan antara etika politik dengan moralitas politisi. Moralitas politisi menyangkut mutu moral negarawan dan politisi secara pribadi (dan memang sangat diandaikan), misalnya apakah ia korup atau tidak (di sini tidak dibahas). Etika politik menjawab dua pertanyaan:

• Bagaimana seharusnya bentuk lembaga-lembaga kenegaraan seperti hokum dan Negara (misalnya: bentuk Negara seharusnya demokratis); jadi etika politik adalah etika institusi.
• Apa yang seharusnya menjadi tujuan/sasaran segala kebijakan politik, jadi apa yang harus mau dicapai baik oleh badan legislative maupun eksekutif.

Etika politik adalah perkembangan filsafat di zaman pasca tradisional. Dalam tulisan para filosof politik klasik: Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas, Marsilius dari Padua, Ibnu Khaldun, kita menemukan pelbagai unsur etika politik, tetapi tidak secara sistematik. Dua pertanyaan etika politik di atas baru bisa muncul di ambang zaman modern, dalam rangka pemikiran zaman pencerahan, karena pencerahan tidak lagi menerima tradisi/otoritas/agama, melainkan menentukan sendiri bentuk kenegaraan menurut ratio/nalar, secara etis.

Maka sejak abad ke-17 filsafat mengembangkan pokok-pokok etika politik seperti:

1. Perpisahan antara kekuasaan gereja dan kekuasaan Negara (John Locke)
2. Kebebasan berpikir dan beragama (Locke)
3. Pembagian kekuasaan (Locke, Montesquie)
4. Kedaulatan rakyat (Rousseau)
5. Negara hokum demokratis/republican (Kant)
6. Hak-hak asasi manusia (Locke, dsb)
7. Keadilan social

B. Lima Prinsip Dasar Etika Politik Kontemporer

Kalau lima prinsip itu berikut ini disusun menurut pengelompokan pancasila, maka itu bukan sekedar sebuah penyesuaian dengan situasi Indonesia, melainkan karena Pancasila memiliki logika internal yang sesuai dengan tuntutan-tuntutan dasar etika politik modern (yang belum ada dalam Pancasila adalah perhatian pada lingkungan hidup).

1. Pluralisme
Dengan pluralism dimaksud kesediaan untuk menerima pluralitas, artinya, untuk hidup dengan positif, damai, toleran, dan biasa/normal bersama warga masyarakat yang berbeda pandangan hidup, agama, budaya, adat. Pluralism mengimplikasikan pengakuan terhadap kebebasan beragama, kebebasan berpikir, kebebasan mencari informasi, toleransi. Pluralisme memerlukan kematangan kepribadian seseorang dan sekelompok orang. Lawan pluralism adalah intoleransi, segenap paksaan dalam hal agama, kepicikan ideologis yang mau memaksakan pandangannya kepada orang lain.

Prinsip pluralism terungkap dalam Ketuhanan Yang Maha Esa yang menyatakan bahwa di Indonesia tidak ada orang yang boleh didisriminasikan karena keyakinan religiusnya. Sikap ini adalah bukti keberadaban dan kematangan karakter koletif bangsa.

2. HAM
Jaminan hak-hak asasi manusia adalah bukti Kemanusia yang adil dan beradab. Mengapa? Karena hak-hak asasi manusia menyatakan bagaimana manusia wajib diperlakukan dan wajib tidak diperlakukan. Jadi bagaimana manusia harus diperlakukan agar sesuai dengan martabatnya sebagai manusia.

Hak-hak asasi manusia adalah baik mutlak maupun kontekstual:

• Mutlak karena manusia memilikinya bukan karena pemberian Negara, masyarakat, melainkan karena ia manusia, jadi dari tangan Sang Pencipta.
• Kontekstual karena baru mempunyai fungsi dan karena itu mulai disadari, di ambang modernitas di mana manusia tidak lagi dilindungi oleh adat/tradisi, dan seblaiknya diancam oleh Negara modern.

Dibedakan tiga generasi hak-hak asasi manusia:

1. Generasi pertama (abad ke 17 dan 18): hak-hak liberal, demokratis dan perlakuan wajar di depan hokum.
2. Generasi kedua (abad ke 19/20): hak-hak sosial
3. Generasi ketiga (bagian kedua abad ke 20): hak-hak kolektif (misalnya minoritas-minoritas etnik).

Kemanusiaan yang adil dan beradab juga menolak kekerasan dan eklusivisme suku dan ras. Pelanggaran hak-hak asasi manusia tidak boleh dibiarkan (impunity).

3. Solidaritas Bangsa

Solidaritas mengatakan bahwa kita tidak hanya hidup demi diri sendiri, melainkan juga demi orang lain, bahwa kita bersatu senasib sepenanggungan. Manusia hanya hidup menurut harkatnya apabila tidak hanya bagi dirinya sendiri, melainkan menyumbang sesuatu pada hidup manusia-manusia lain. Sosialitas manusia berkembnag secara melingkar: keluarga, kampong, kelompok etnis, kelompok agama, kebangsaan, solidaritas sebagai manusia. Maka di sini termasuk rasa kebangsaan. Manusia menjadi seimbang apabila semua lingkaran kesosialan itu dihayati dalam kaitan dan keterbatasan masing-masing. Solidaritas itu dilanggar dengan kasar oleh korupsi. Korupsi bak kanker yang mengerogoti kejujuran, tanggung-jawab, sikap objektif, dan kompetensi orang/kelompok orang yang korup. Korupsi membuat mustahil orang mencapai sesuatu yang mutu.

4. Demokrasi

Prinsip “kedaulatan rakyat” menyatakan bahwa tak ada manusia, atau sebuah elit, atau sekelompok ideology, atau sekelompok pendeta/pastor/ulama berhak untuk menentukan dan memaksakan (menuntut dengan pakai ancaman) bagaimana orang lain harus atau boleh hidup. Demokrasi berdasarkan kesadaran bahwa mereka yang dipimpin berhak menentukan siapa yang memimpin mereka dan kemana mereka mau dipimpin. Demokrasi adalah “kedaulatan rakyat plus prinsip keterwakilan”. Jadi demokrasi memrlukan sebuah system penerjemah kehendak masyarakat ke dalam tindakan politik.

Demokrasi hanya dapat berjalan baik atas dua dasar:

• Pengakuan dan jaminan terhadap HAM; perlindungan terhadap HAM menjadi prinsip mayoritas tidak menjadi kediktatoran mayoritas.
• Kekuasaan dijalankan atas dasar, dan dalam ketaatan terhadap hokum (Negara hukum demokratis). Maka kepastian hokum merupakan unsur hakiki dalam demokrasi (karena mencegah pemerintah yang sewenang-wenang).

5. Keadilan Sosial

Keadilan merupakan norma moral paling dasar dalam kehidupan masyarakat. Maksud baik apa pun kandas apabila melanggar keadilan. Moralitas masyarakat mulai dengan penolakan terhadap ketidakadilan. Keadilan social mencegah bahwa masyarakat pecah ke dalam dua bagian; bagian atas yang maju terus dan bagian bawah yang paling-paling bisa survive di hari berikut.

Tuntutan keadilan social tidak boleh dipahami secara ideologis, sebagai pelaksanaan ide-ide, ideology-ideologi, agama-agama tertentu; keadilan social tidak sama dengan sosialisme. Keadilan social adalah keadilan yang terlaksana. Dalam kenyataan, keadilan social diusahakan dengan membongkar ketidakadilan-ketidakadilan yang ada dalam masyarakat. Di mana perlu diperhatikan bahwa ketidakadilan-ketidakadilan itu bersifat structural, bukan pertama-pertama individual. Artinya, ketidakadilan tidak pertama-tama terletak dalam sikap kurang adil orang-orang tertentu (misalnya para pemimpin), melainkan dalam struktur-struktur politik/ekonomi/social/budaya/ideologis. Struktur-struktur itu hanya dapat dibongkar dengan tekanan dari bawah dan tidak hanya dengan kehendak baik dari atas. Ketidakadilan structural paling gawat sekarang adalah sebagian besar segala kemiskinan. Ketidakadilan struktur lain adalah diskriminasi di semua bidang terhadap perempuan, semua diskriminasi atas dasar ras, suku dan budaya.

Dalam pendapat penulis, tantangan etika politik paling serius di Indonesia sekarang adalah:

1. Kemiskinan, ketidakpedulian dan kekerasan social.
2. Ekstremisme ideologis yang anti pluralism, pertama-tama ekstremisme agama dimana mereka yang merasa tahu kehendak Tuhan merasa berhak juga memaksakan pendapat mereka pada masyarakat.
3. Korupsi.

Jakarta, 23 Agustus 2007
Franz Magnis Suseno SJ
Artikel ini ditulis ulang dari makalah “KULIAH UMUM PROF. FRANZ MAGNIS SUSENO, SJ DI FAKULTAS FILSAFAT UGM YOGYAKARTA SENIN 27 AGUSTUS 2007″

Hanya Diusung 2 Partai

Edward Febriyatri Kusuma - detikNews
 Jakarta Berdasarkan penghitungan cepat yang digelar sejumlah lembaga survei, Jokowi-Ahok diperkirakan akan menjadi gubernur dan wakil guberbur DKI periode 2012-2017. Namun, karena hanya diusung dua partai yang tak terlalu besar di DKI, ada kekhawatiran pemerintahan Jokowi akan banyak mendapat ganjalan dari DPRD DKI. Pengamat politik dari LIPI, Siti Zuhro, menyebut adanya kemungkinan resistensi dari fraksi-fraksi dari partai di DPRD Jakarta yang tak mendukung Jokowi. Namun, dia mengatakan, jika memang partai-partai itu mengganjal Jokowi, maka dampak buruk akan kembali kepada partai itu sendiri. "Resisten dari DPRD akan jadi bumerang bagi mereka sendiri karena mengkhianati masyarakat, karena dengan menghalau kebijakan peningkatan kualitas pelayanan publik tetapi malah dihambat," ujar Siti saat dihubungi detikcom, Senin (24/9/2012) malam. Siti menuturkan jika nantinya menemui resistensi dari DPRD, Jokowi bisa mengkomunikasikannya dengan masyarakat. "Sekedar minta pengawalan jadi kalau ada resitensi dari kebijakannya," tuturnya. Siti menuturkan, pemenang pilkada adalah pemimpin yang mendapat dukungan terbanyak dari rakyat. Sehingga, walaupun hanya didukung oleh dua parpol, Jokowi dan Ahok dipercaya akan tetap bisa menjalankan roda pemerintahan di DKI dengan baik. "Jangankan dua partai politik, yang kepada daerah dari independen pun ada. Ini seharusnya era demokrasi dimana rakyat berperan penting saat pilkada dan pasca pilkada, semestinya rakyat mengawal jalannya proses tersebut," tuturnya. Lebih lanjut Siti mengatakan peran penting masyarakat Jakarta tidak hanya digunakan ketika pilkada bahkan pasca pemilihan kepala daerah DKI Jakarta, juga harus dicermatin. "Apa yang kita catat peran penting masyarakat tidak hanya pilkada bahkan pasca pilkada juga harus menjaga. Jangan kira nantinya pemimpin Jakarta tidak ada sorotan kritis dari masyarakat," tandasnya. (edo/trq)

Ketika Caleg Dimodali

Muhamad Mustaqim ; Dosen STAIN Kudus,

Aktif pada Kajian Sosial The Conge Institute Kudus

Sumber :  SUARA MERDEKA, 20 Juni 2012 

GAGASAN Partai Nasional Demokrat (Nasdem) menarik perhatian dunia politik. Partai baru kontestan Pemilu 2014 itu siap memodali tiap calon anggota legislatif  (caleg)-nya Rp 5 miliar-Rp 10 miliar. Hal ini berbeda dari realitas politik kepartaian selama ini mengingat umumnya caleglah yang  memodali pembiayaan partai. Artinya, untuk bisa menjadi seorang caleg, kader harus membayar mahar ke partai.

Muncul anggapan Nasdem kurang pede terhadap eksistensinya sebagai partai baru sehingga harus didongkrak oleh mobilitas caleg dalam pemenangan dirinya, yang otomatis memberikan suara terhadap partai. Fenomena ini sekaligus mengindikasikan Nasdem tidak mempunyai figur andalan yang mampu menarik suara masyarakat.

Terlepas dari semua itu, Nasdem punya syahwat politik besar dalam pemenangan Pemilu 2014, minimal untuk mencapai parliamentary threshold yang persentasenya kini lebih besar ketimbang Pemilu 2009. Kecenderungan parpol memodali caleg boleh menjadi sesuatu yang sah dalam berpolitik asal ada transparansi akuntabilitas anggaran kendati ada beberapa kemungkinan yang terjadi.

Pertama; ada semacam utang politik caleg kepada parpol, yang berdampak pada tersanderanya caleg itu. Nantinya caleg harus menuruti semua orientasi parpol, meskipun tidak sesuai dengan nurani dan prinsip idealnya. Jika hal ini terjadi, alih-alih caleg akan memperjuangkan rakyat dan konstituennya namun lebih mengabdi pada parpol yang telah memodalinya.

Kedua; indikasi utang politik berimplikasi harus membayar, dan bukan tidak mungkin ia akan memanfaatkan jabatan supaya bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya uang demi melunasi ”utangnya” kepada partai. Bukankah akhir-akhir ini banyak anggota DPR korupsi berjamaah demi kepentingan atau mengatasnamakan partai?

Sistem Seleksi

Ketiga; secara positif memunculkan caleg berkualitas. Artinya parpol tidak akan salah pilih memodali caleg yang punyai kemampuan dan jiwa kenegarawan tinggi, dan mampu berkontestasi dengan caleg yang lebih didominasi pemodal atau orang kaya.

Ini boleh jadi membawa angin segar terhadap kualitas wakil rakyat kita meskipun argumentasi pertama dan kedua yang penulis sebut tetap berlaku. Sejauh ini, sistem politik kita masih memberikan kuasa cukup besar kepada partai. Parpol masih memiliki dominasi kuat atas sistem perekrutan caleg dalam pemilu. Tak heran parpol sering melirik tokoh populer, seperti artis dan selebritis untuk mendongkrak suara dalam pemilu. Pada Pemilu 2009 misalnya, banyak anggota DPR berasal dari kalangan artis. Hal ini tampaknya jauh dari kompetensi sebagai politikus dan wakil rakyat. Selain itu, banyak juga dari pengusaha, dengan kepemilikan dana besar yang bisa mendukung pemenangan dalam pemilu.

Akibatnya sistem seleksi caleg berkesan lebih menonjolkan popularitas dan kekayaan, sedangkan aspek sumber daya dan kompetensi hanya sebagai pelengkap. Gagasan parpol memodali caleg tampaknya itu bisa menjadi format baru sistem perekrutan caleg dan kader partai yang lebih baik kualitasnya, dengan catatan parpol itu membuktikan diri populis, lebih menghamba pada kepentingan rakyat.

Yang perlu dicatat, parpol bukan lembaga bisnis yang bertujuan mencari untung melainkan kristalisasi kepentingan bersama rakyat dalam berpolitik. Partai hanya menjadi kendaraan politik dalam mewujudkan kepentingan rakyat yang diwakilinya.

Ke depan, kita butuh sistem politik yang memberikan atmosfer bagi pemberdayaan masyarakat dalam berpolitik melalui partai. Bila sudah berdaya dan bervisi misi dengan lebih jelas maka tidak menjadi masalah ketika parpol memodali calegnya. ●

( http://budisansblog.blogspot.com)

‘Konspirasi’ Mei 1998: Kisah Para ‘Brutus’ di Sekitar Jenderal Soeharto (2)

In Historia, Politik on May 23, 2012 at 10:48 AM
APAKAH orang-orang yang oleh Jenderal Soeharto tak ingin diterima dan dijumpai lagi, setelah lengser, bisa dianggap bagaikan Brutus bagi mantan Presiden kedua Republik Indonesia itu? Sejauh yang bisa dicatat, Soeharto tak pernah terbuka mengatakan keengganannya terhadap orang-orang yang masuk ‘daftar hitam’. Namun, ada orang-orang tertentu yang memang tak lagi diterima kedatangannya seperti sediakala di Jalan Cendana. Dua di antaranya adalah Menko Ekuin Ginandjar Kartasasmita dan Menteri Perumahan Rakyat Akbar Tandjung, yang pada 20 Mei 1998 bersama duabelas menteri bidang ekonomi lainnya mengajukan surat menyatakan tak bersedia ikut dalam kabinet reformasi yang akan dibentuk Presiden Soeharto.

JENDERAL SOEHARTO SETELAH MENGUNDURKAN DIRI. “Ketidaksetiaan, kalau hanya berasal dari seorang atau dua orang menteri yang kurang kunci kedudukannya, mungkin tidak akan berakibat fatal. Sedangkan semangat besar Soeharto bagi pertumbuhan ekonomi, yang data statistiknya mengisi pidato-pidatonya, mungkin sekali menimbulkan kesakitan yang dirasakannya, meningkat akibat ambruknya pembangunan kesayangannya serta murtadnya mereka yang justru dipercayainya untuk memulihkan ekonomi itu”. (Foto Daily Telegraph)

Dalam sudut pandang hitam-putih, di mata Soeharto, sebelas menteri ini bagaikan awak kapal yang meloncat awal saat menduga kapal akan karam, dan bukannya lebih dulu ikut mencoba menyelamatkan kapal. Meminjam uraian Donald K. Emerson dalam buku ‘Indonesia Beyond Soeharto’ (Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 2001, edisi bahasa Indonesia), bagi Soeharto, pembelotan para menteri pada 20 Mei merupakan pukulan terakhir, atau penutupan pintu terakhir. Pada malam hari itu juga setelah menerima laporan tentang surat Ginandjar dan kawan-kawan itu dari Saadilah Mursjid, Soeharto memutuskan untuk berhenti dan melaksanakan niat itu esok harinya, meski sempat meminta Habibie ‘membujuk’ mereka.
Pukulan lain, sebelumnya diterima Soeharto dari Harmoko –yang oleh Indonesianis William Liddle disebut sebagai “pembantu lama dan setia dari Soeharto”– yang dalam tempo kurang dari tiga bulan telah memainkan dua lakon berbeda. Pada tanggal 10 Maret 1998, sebagai Ketua MPR, Harmoko sukses mengendalikan Sidang Umum MPR untuk memperpanjang masa kepresidenan Soeharto sekali lagi, untuk periode 1998-2003. Presiden Soeharto yang beberapa kali sebelumnya –sejak pidato miris sejak 10 tahun sebelumnya di acara HUT Golkar 1987–melakukan ‘duga dalamnya air’ dengan pernyataan-pernyataan seakan tak terlalu menghendaki lagi terus menerus dipilih sebagai Presiden RI, ‘berhasil diyakinkan’ Akan tetapi dalam suatu keterangan pers di sore hari 18 Mei 1998 dari mulut Harmoko pula keluar kalimat “Pimpinan Dewan baik Ketua maupun Wakil-wakil Ketua mengharapkan demi persatuan dan kesatuan bangsa, agar Presiden secara arif dan bijaksana sebaiknya mengundurkan diri”. Pernyataan ini disambut gegap gempita oleh massa mahasiswa yang telah menduduki halaman gedung MPR/DPR itu. Keberhasilan massa mahasiswa menduduki gedung perwakilan rakyat itu, tak terlepas dari kesempatan yang diberikan Jenderal Wiranto, Panglima ABRI kala itu. Peran Wiranto ini, menjadi suatu cerita tersendiri lainnya.
Kesetiaan bagai selembar kertas tisu. APAKAH kesetiaan Harmoko kepada Soeharto yang telah mengangkat posisi dan karir politiknya ke tempat yang begitu tinggi, memang hanya setipis dan serapuh selembar kertas tisu? Mungkin saja, tapi yang jelas, Harmoko juga tertekan oleh situasi makin meningkatnya gerakan perlawanan yang menuntut Presiden Soeharto turun tahta. Hanya beberapa hari sebelum pernyataan pers itu, rumah keluarga Harmoko di Solo dibakar massa. Agaknya ini yang menambah ‘ketakutan’ Harmoko, sehingga balik badan ikut arus. Dalam percakapan politik sehari-hari sebelumnya, Harmoko tergambarkan memiliki kesetiaan, atau tepatnya kepatuhan berkadar tinggi kepada Soeharto sehingga bisa melakukan apapun untuk sang pemimpin. Saat menjadi Menteri Penerangan beberapa periode ia melakukan safari ke mana-mana untuk sang Bapak Pembangunan dan menjadi juru bicara yang ‘terbaik’ bagi sang pemimpin. Dan menciptakan kelompencapir segala macam buat sang Presiden. Untuk itu, namanya sampai dijadikan akronim bagi “Hari-hari Omong Kosong”. Sebuah pertanyaan dalam humor politik yang beredar berbunyi “Kenapa rambut Harmoko belah miring?”, dan mendapat jawaban “Sesuai petunjuk bapak Presiden”.
Harmoko sepanjang yang bisa diketahui, termasuk di antara deretan orang yang tak lagi mau diterima dan ditemui Soeharto. Tetapi menurut buku yang menjadikan Harmoko sebagai narasumber utama, ‘Berhentinya Soeharto, Fakta dan Kesaksian Harmoko’ (Firdaus Syam, Penerbit Gria Media Prima, 2008) yang terbit setelah meninggalnya Soeharto, saat mantan Presiden itu menjelang kematian di Rumah Sakit, Harmoko datang bersama santri pondok pesantren Al Barokah Nganjuk untuk mendoakan. BJ Habibie dalam pada itu, saat datang menjenguk Soeharto di Rumah Sakit tak diberi kesempatan oleh pihak keluarga untuk menemui Soeharto. Apa salah BJ Habibie? Ketika Presiden Soeharto menyampaikan niatnya untuk lengser, ia memaksudkan mundur satu paket bersama Wakil Presiden BJ Habibie. Namun, saat Soeharto mengutarakan rencana ini ke BJ Habibie, ia ini dengan sigap menukas, bahwa bila Presiden mengundurkan diri, menurut konstitusi, dengan sendirinya Wakil Presiden naik menggantikan. Sejak itu Soeharto tak mau lagi menyapa Habibie. Sewaktu berjalan ke ruangan Istana tempat akan menyampaikan keputusannya mengundurkan diri, Soeharto melewati Habibie tanpa menoleh dan menyapa sedikitpun. Habibie menceritakan kemudian, ia sangat sakit hati diperlakukan seperti itu oleh Soeharto.
Tokoh lain yang tak pernah bisa menemui Soeharto lagi sampai akhir hayatnya, adalah Ginandjar Kartasasmita. Mantan Wakil Presiden Sudharmono berkali-kali mencoba mengusahakan mempertemukan Ginandjar dengan Soeharto, tapi Soeharto tak pernah mengabulkan. Ini berbeda dengan Akbar Tandjung, yang pada salah satu Idul Fitri bisa dipertemukan oleh Sudharmono untuk bersilaturahmi dengan Soeharto. Agaknya, Soeharto masih memberi kategori berbeda di antara keduanya. Akbar Tandjung tidak pernah menjadi lingkaran dalam, sementara Ginandjar sempat menjadi salah satu di antara golden boys dan masuk lingkaran dalam, sehingga lebih tak terampunkan pembelotannya.
Secara manusiawi, perlu juga dipahami bahwa apa yang dilakukan Harmoko atau Ginandjar Kartasasmita yang dengan cepat ikut arus bah anti Soeharto, buru-buru melompat dari kapal yang akan karam, tak lain adalah bagian dari survival of the fittest di arena politik dan kekuasaan. Juga, sambil menyelam minum air, dalam artian menyelamatkan diri sambil memesan tempat dalam barisan reformasi. Tidak peduli akan digolongkan kaum Brutus atau sebaliknya sekedar sebagai batu pijakan reformasi atau syukur-syukur ikut dianggap jadi pahlawan bagi era reformasi. Inilah yang disebut seni akrobat politik. Mereka yang kurang gesit, dan mungkin agak gugup dan rada ‘bodoh’ atau kurang pintar, cenderung memilih tiarap di sudut netral. Sementara itu, mereka yang ditendang keluar dari rezim Soeharto sebelumnya, entah karena korupsi di luar sistem dan konvensi, entah melakukan kesalahan fatal lainnya, menggunakan kesempatan untuk bersih diri dengan mengidealisir diri sebagai tokoh yang ditendang karena melawan Soeharto.
Terlepas dari ada maaf atau tidak, Ginandjar Kartasasmita sempat berjaya dalam melanjutkan karir politik maupun karirnya dalam kekuasaan. Ini ada lika-liku ceritanya. Dalam penuturan Donald K. Emerson, yang sekali lagi dipinjam di sini, sehari setelah Ginandjar dan Akbar Tandjung memimpin para menteri bidang ekonomi menulis surat menolak untuk ikut lagi dalam kabinet Soeharto yang akan dibentuk, Soeharto meminta Habibie membujuk mereka mengubah niat. Namun yang terjadi adalah sebaliknya, Habibie menggunakan kesempatan itu untuk meminta para menteri bidang ekonomi supaya mendukung dirinya seandainya Presiden nanti berhenti dan diganti Habibie. “Ginandjar dan Akbar diberi imbalan dua hari kemudian ketika Habibie yang sudah menjadi presiden, mengangkat mereka dalam kabinetnya yang pertama”. Ginandjar dalam kedudukan yang sama yang dipegangnya sebelumnya, Akbar sebagai Menteri Sekertaris Negara. “Ketidaksetiaan, kalau hanya berasal dari seorang atau dua orang menteri yang kurang kunci kedudukannya, mungkin tidak akan berakibat fatal. Sedangkan semangat besar Soeharto bagi pertumbuhan ekonomi, yang data statistiknya mengisi pidato-pidatonya, mungkin sekali menimbulkan kesakitan yang dirasakannya, meningkat akibat ambruknya pembangunan kesayangannya serta murtadnya mereka yang justru dipercayainya untuk memulihkan ekonomi itu”.
Apapun soalnya, setelah itu karir politik Ginandjar dan Akbar terus melesat. Akbar kemudian berhasil menjadi Ketua Umum Golkar yang secara retoris selalu dinyatakan sebagai Golkar Baru. Ginandjar Kartasasmita bersama tokoh HAM Marzuki Darusman mendampingi kepemimpinan Akbar dalam Golkar Baru (Partai Golkar). Ketua Umum DPP Golkar 1982-1987, Sudharmono SH, menyebut mereka bertiga sebagai triumvirat tumpuan harapan baru menyelamatkan Golkar. Maka, ketika Marzuki Darusman SH dalam kedudukan Jaksa Agung RI menyeret dan menangkap Ginandjar Kartasasmita dengan tuduhan korupsi di masa Soeharto, Sudharmono menjadi orang yang paling kecewa. Ia mencoba melunakkan Marzuki Darusman yang tetap bersikeras, melalui seorang yang adalah kenalan kedua-duanya. Akhirnya Ginandjar lolos melalui upaya berbagai pihak, termasuk unsur tentara, dimulai dengan memenangkan pra-peradilan di PN Jakarta Selatan yang dikenal kemudian sebagai salah satu kuburan kasus-kasus korupsi. Belakangan, Marzuki Darusman lah yang justru terhenti dari posisi Jaksa Agung, yang tak terlepas dari konspirasi gabungan kekuatan korup lama dan baru yang berhasil memelihara eksistensi dalam era reformasi.
Berlanjut ke Bagian 2
 (sociopoliica's blog)

Tujuh Wartawan Australia Kunjungi Kantor Nasdem

Metrotvnews.com, Jakarta: Tujuh wartawan senior sejumlah media massa Australia mengunjungi kantor organisasi kemasyarakatan Nasional Demokrat di Gondangdia, Jakarta Pusat, Jumat (18/5) siang. Mereka berdiskusi dengan Ketua Umum Surya Paloh mengenai masalah terkini yang dihadapi bangsa Indonesia.

Saat salah satu wartawan senior menanyakan harapan indonesia usai Pemilu 2014. Surya Paloh mengatakan Indonesia tengah memasuki era demokrasi super liberal. Namun dalam perjalanannya, demokrasi belum memberikan manfaat berarti bagi rakyat.

Menurut Surya Paloh, kondisi terjadi akibat ketidakmampuan pemimpin membangun pemerintahan kuat, ditambah kurangnya kesadaran masyarakat dalam menyeimbangkan hak dan kewajiban sebagai rakyat. Dikatakan pula dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintah terlalu banyak mempersoalkan kesalahan masa lalu. Imbasnya, banyak pihak yang merasa tidak aman, termasuk dalam sektor usaha.

Menjawab pertanyaan wartawan terkait angka populasi yang tak terkendali, Surya Paloh menyebut hal itu disebabkan lemahnya pemerintahan. Hal ini menyebabkan banyaknya masyarakat yang tidak peduli dengan sejumlah kebijakan.

"Permasalahannya sekarang adalah peraturan apapun dari pemerintah, baik atau buruk, masyarakat tidak mematuhi peraturan tersebut. Ini adalah fakta yang terjadi sekarang," tegas Surya Paloh.

"Dan yang menyedihkan adalah anak-anak lahir setiap menit dan langsung miskin karena lahir dari orangtua miskin. 85 persen dari orangtua yang melahirkan, ada dalam kemiskinan. Hal tersebut menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan. Hal ini sangat menyedihkan," tambahnya.(Anisha Dasuki/wtr6)

Tokoh Dunia

Konflik di Hindia Belanda - http://www.gastdocenten.com/KNIL/Conficten.htm

Reny

Obama dan Me

Warisan Tan Malaka

Asvi Warman Adam
Sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

MENGAPA Tan Malaka tidak berhasil membesarkan Partai Murba? Jawabnya jelas, karena ia ditembak mati di Kediri tiga bulan setelah mendirikan partai itu. Pilihan hari pembentukan partai itu, 7 November 1948—bertepatan dengan hari revolusi Rusia—tentu tak sembarangan. Murba muncul setelah Partai Komunis Indonesia tersingkir pasca-Peristiwa Madiun, September 1948. Karena itu Murba dicitrakan sebagai partai komunis baru atau semacam pengganti PKI.

Itu pula yang kemudian menyebabkan keduanya bukan hanya bersaing sebagai organisasi kiri melainkan bermusuhan. Pertikaian paham mengenai pemberontakan PKI 1926/1927 antara Tan Malaka dan Musso berdampak panjang. Ketika Musso pulang ke Indonesia pada 1948, program politiknya memiliki berbagai kesamaan dengan Tan Malaka. Namun, ketika ditanya wartawan apakah mereka akan bekerja sama, Muso menjawabnya sinis. Bila ia punya kesempatan, katanya, yang pertama dilakukannya adalah menggantung Tan Malaka.

Sejak awal sudah terjadi perdebatan apakah Murba akan dijadikan partai kader atau partai massa. Namun yang jelas partai ini lahir dalam kancah revolusi karena dikembangkan sambil bergerilya. Ada Chaerul Saleh di Jawa Barat dengan Barisan Bambu Runcing. Sukarni dan kawan-kawan yang menyebar dari Yogya ke Jawa Tengah, dan Tan Malaka sendiri di Jawa Timur yang bergabung dengan batalion yang dipimpin Mayor Sabarudin. Ketiga upaya itu akhirnya gagal. Chaerul Saleh ditangkap, lalu diperintahkan Presiden Soekarno untuk studi ke Jerman. Dan sebelum gerakan kelompok Tan Malaka terkristalisasi, terjadilah agresi militer II Desember pada 1948.

Setelah Tan Malaka tewas, Murba masih memiliki banyak tokoh seperti Iwa Kusumasumantri, Chaerul Saleh, Adam Malik, Sukarni, Prijono. Walaupun terdiri dari pemuda yang bersemangat, dalam organisasi mereka kurang andal. Kisah dan nama besar Tan Malaka dijadikan legenda, tetapi pemikirannya tidak dijabarkan dalam bentuk aksi. Mesin (pengkaderan) partai di berbagai sektor tidak jalan. Partai tidak memiliki penerbitan serius, kecuali Pembela Proklamasi yang terbit 20 edisi. Upaya mendekatkan Murba dengan PKI seperti dirintis Ibnu Parna dari Acoma (Angkatan Communis Muda) ditolak elite PKI. M.H. Lukman menulis ”Tan Malaka Pengkhianat Marxisme-Leninisme” (Bintang Merah, 15 November 1950).

Pemilu 1955 adalah pengalaman pahit sekaligus kehancuran partai (yang kemudian tidak pernah bangkit lagi). Murba hanya beroleh 2 dari 257 kursi yang diperebutkan. Dalam pemilu selanjutnya partai ini bahkan tak berhasil masuk parlemen.

Demokrasi terpimpin memberikan peluang bagi Murba. Soekarno menjadikannya penyeimbang posisi PKI. Kongres Murba kelima, Desember 1959, dihadiri Presiden. Chaerul Saleh dan Prijono masuk kabinet, Adam Malik dan Sukarni menjadi Duta Besar di Moskow dan Beijing. Puncaknya, Tan Malaka diangkat menjadi pahlawan nasional pada 1963.

Pertentangan antara Murba dan PKI menajam. Ketika PKI semakin kuat, Murba bekerja sama dengan militer dan pihak lain menjegal dengan membentuk Badan Pendukung Soekarnoisme (BPS). Namun BPS dibubarkan Bung Karno. Sukarni dan Syamsudin Chan ditahan pada awal 1965. Murba dibekukan dan kemudian dibubarkan pada September 1965 karena dituduh menerima uang US$ 100 juta dari CIA untuk menggulingkan Presiden. Pada 17 Oktober 1966 Soekarno merehabilitasi partai Murba melalui Keputusan Presiden Nomor 223 Tahun 1966.

Pada awal Orde Baru, Adam Malik menjadi Menteri Luar Negeri dan kemudian Wakil Presiden. Namun posisinya ini tidak berpengaruh bagi Partai Murba.

Dalam pemilu pertama era Orde Baru, Juli 1971—dua bulan setelah wafatnya Sukarni, tokoh partai ini—Murba beroleh 49 ribu suara (0,09 persen pemilih). Tetapi kegagalan utama Murba disebabkan oleh stigma rezim Orde Baru terhadap seluruh golongan kiri. Orde Baru menabukan sosok Tan Malaka. Gelar pahlawannya tak pernah dicabut, tetapi namanya dihilangkan dari buku pelajaran sejarah di sekolah. Dalam pemilu selanjutnya Murba berfusi dengan Partai Demokrasi Indonesia. Setelah Soeharto jatuh, Murba, yang menyebut dirinya ”Musyawarah Rakyat Banyak” itu, ikut pemilu pada 1999. Sayang, mereka hanya mendapat 62 ribu suara (0,06 persen pemilih).

l l l

Tan Malaka membentuk jaringan revolusioner yang hebat dalam perjuangannya, tetapi bukan partai yang awet. Ia merantau 30 tahun, dari Pandan Gadang (Suliki), Bukittinggi, Batavia, Semarang, Yogya, Bandung, Kediri, Surabaya, Amsterdam, Berlin, Moskow, Amoy, Shanghai, Kanton, Manila, Saigon, Bangkok, Hong Kong, Singapura, Rangoon, sampai Penang.

Meskipun sempat memimpin Partai Komunis Hindia Belanda pada 1921, Tan Malaka justru menolak pemberontakan PKI pada 1926/1927. Ia sama sekali tidak terlibat dalam peristiwa Madiun 1948. Murba dalam berbagai hal bertentangan dengan PKI.

Tan Malaka mendirikan Partai Republik Indonesia (Pari) di Bangkok pada 1 Juni 1927. Walaupun bukan partai massa, organisasi ini hidup selama sepuluh tahun pada saat partai-partai nasionalis di Tanah Air lahir dan mati. Pari dianggap berbahaya oleh intel Belanda, dan para aktivisnya diburu. Kemudian tibalah saatnya Tan Malaka berselisih jalan dengan Komunis Internasional (Komintern). Bagi Komintern, Pan-Islamisme sebuah bentuk imperialisme, padahal gerakan ini menentang imperialisme, kata Tan Malaka.

Setelah melanglang buana dua dekade, pascakemerdekaan, perjuangan Tan Malaka mengalami pasang naik dan pasang-surut. Ia memperoleh testamen Bung Karno untuk menggantikan bila yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas. Namun sejak 1946 Tan Malaka menentang diplomasi yang merugikan Indonesia. Sebagai pemimpin Persatuan Perjuangan yang terdiri dari 142 organisasi sosial politik, ia menuntut agar perundingan baru dilakukan bila Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia 100 persen. Posisi ini membuat Tan Malaka berhadapan diametral dengan Perdana Menteri Sjahrir sehingga di kalangan sosialis pun narasi tentang Tan Malaka bernada negatif (lihat Kilas Balik Revolusi, karya A.B. Lubis, 1992).

Bila Tan Malaka dikategorikan sebagai penganut Trotsky, apakah Persatuan Perjuangan itu merupakan front bersatu untuk revolusi permanen? Tampaknya tidak. Motivasi organisasi-organisasi itu hanyalah menolak dominasi Partai Sosialis dalam kabinet. Setelah tawar-menawar kekuasaan gagal, Persatuan Perjuangan menjadi raksasa berkaki tanah liat. Tan Malaka ditangkap pada Maret 1946 dan tetap ditahan sampai September 1948. Ironis, ia dipenjarakan di dalam negeri dua setengah tahun—lebih lama daripada waktu ditahan pihak Belanda, Inggris, Amerika, dalam pergerakan selama puluhan tahun pada era kolonial. Dalam situasi krusial, Tan Malaka tidak bisa mempengaruhi jalannya revolusi. Pengikutnya juga banyak yang ditahan, terutama setelah peristiwa 3 Juli 1946.

Soekarno mengakuinya sebagai seorang guru, dalam hal pengetahuan revolusioner dan pengalaman. Entah kebetulan atau kurang beruntung, Tan Malaka yang sudah berjuang puluhan tahun di mancanegara tidak punya peran sama sekali saat proklamasi. Posisi terhormat itu ditempati Soekarno-Hatta. Meski Harry Poeze punya dokumentasi yang menunjukkan bahwa Tan Malaka berada di belakang gerakan pemuda, seraya memobilisasi massa mengikuti rapat akbar di Ikada pada 19 September 1945. Ada beberapa foto yang membuktikan kehadiran Tan Malaka di lapangan Ikada, Jakarta. Di dalam foto Tan tampak berjalan seiring dengan Bung Karno (tinggi mereka berbeda, Soekarno 172 sentimeter sedangkan Tan Malaka 165 sentimeter).

Soekarno memanifestasikan kekagumannya pada Tan Malaka dalam sebuah Testamen Politik yang isinya kemudian diperlemah oleh Hatta. Tetapi Tan Malaka tetap bergerak di bawah tanah dan ragu untuk tampil secara terbuka. Mungkin ini disebabkan pengalaman pribadinya yang lebih dari dua puluh tahun dikejar-kejar dan (hidup) dalam ilegalitas. Seperti dikatakan orang-orang dekatnya, Tan Malaka sulit kembali sebagai orang ”normal”. Tan Malaka baru muncul ke permukaan pada Januari 1946, ketika melihat diplomasi pemerintah sangat merugikan Indonesia.

Gagasan Tan Malaka tetap relevan untuk menjawab ancaman dan tantangan zaman masa kini. ”Dari dalam kubur suara saya terdengar lebih keras daripada di atas bumi,” kata Tan Malaka ketika akan ditangkap polisi Hong Kong pada 1932. Tan Malaka tidak mewariskan partai, tetapi ia meninggalkan pemikiran brilian yang dapat diserap partai mana saja di Tanah Air.

ANWAR ST. SAIDI : Putra Minang penggagas Bank Nasional

Orang Minang memang sudah lama menjadi pedagang. Tapi sistem berdagang mereka masih bersifat tradisional: mereka menyimpan uang dan emas dalam peti atau karung yang disembunyikan di tempat yang aman di kedai atau di rumah. Mereka amat jarang berurusan dengan bank dan asuransi. Akibatnya, jika terjadi kebakaran, misalnya, uang dan harta benda mereka habis tandas dilalap “sigulambai”, seperti dicatat dalam Kitab Sjair Pasar Kampoeng Djawa Padang terbakar pada 5 Juli 1904 oleh Mohamad Thahar galar Radja Mangkoeta (Padang: De Volharding, 1906): Habis segala barang dagangan / oeang dan emas beriboe etongan / Tidak berapa dapat pertoeloengan / menjadi <h>aboe sampai bilangan (hal.2). Sampai kemudian di tahun 1930-an muncul gagasan dari seorang putra Minang untuk mendirikan bank guna memajukan usaha perdagangan dan perekonomian urang awak. Dialah Anwar St. Saidi.
Lahir di Sungai Puar tanggal 19 April 1910, pendidikan formal Anwar St. Saidi tidaklah tinggi benar: setelah tamat sekolah dasar 5 tahun (Goevernement 2^de klas) di Payakumbuh, Anwar, sebagaimana biasanya pemuda-pemuda Sungai Puar, terjun ke dalam usaha dagang dan kerajinan. Ia berdagang kain di kota Bukittinggi.
Usaha dagang Anwar beroleh kemajuan. Pada tahun 1920-an ia ulang-alik ke Jawa mengurus bisnisnya. Angin nasionalisme yang sedang berhembus kencang pada waktu itu juga membakar jiwa pemuda Anwar. Pada masa itu semangat nasionalisme bisa menghinggapi jiwa kaum muda yang berpikiran maju, baik mereka yang berpendidikan akademis maupun yang bergerak di jalur swasta, misalnya perdagangan, seperti yang ditunjukkan oleh pemuda Awar.
Sambil mengurus bisnisnya ke Jawa, Anwar berhubungan dengan Dr. Soetomo yang pada tahun 1929 mendirikan Maskapai Dagang Indonesia dan Bank Nasional Indonesia di Surabaya. Tujuannya untuk memajukan perekonomian rakyat yang tertindas di bawah penjajahan Belanda. Pemuda Anwar belajar kepada Dr. Soetomo mengenai seluk-beluk dunia perbankan, dan ia ingin mengaplikasikannya di kampung halamannya sendiri di Sumatra Barat. Untuk mewujudkan cita-citanya itu, anwar lalu menghubungi para saudagar anggota H.S.I. (Himpunan Saudagar Indonesia) di Bukittinggi. Kepada mereka Anwar mengutarakan maksudnya untuk mendirikan bank, mengikut model yang dibuat oleh Dr. Soetomo di Jawa.
H.S.I. menyetujui ide Anwar itu. Lalu dibentuklah Panitia Sementara (Voorlopig Committee) yang terdiri dari 10 orang, yaitu  H. Mohd. Jatim, M. Dt. Mangulak Basa, H. Sjamsuddin, H. Mohd. Thaher, H.M.S. Sulaiman, Djamin Tk. Mudo, H. Sjarkawi Chalidi, Rasjid St. Tumanggung, Malin Sulaiman, dan Anwar sendiri yang berusia paling muda. Tugas panitia itu mempersiapkan dan membentuk bank yang dicita-citakan itu.
Anwar mengusulkan agar semua anggota Voorlopig Committee langsung menjadi pendiri (oprichter) bank itu, dengan menyetor modal masing-masing sebanyak Rp.5000,- sehingga terkumpul modal sebanyak Rp. 50.000,- uang masa itu.
Rupanya anggota Panitia yang lain tidak menyanggupi. Namun, Anwar tetap pada pendiriannya: sebanyak itulah minimal modal awal untuk mendirikan sebuah bank. Jumlah itu pun sebenarnya masih  kecil, jauh lebih kecil dari jumlah modal milik bank-bank bangsa asing ketika itu yang punya modal ratusan ribu dan jutaan rupiah. Dalam salah satu rapat Panitia malah terlihat kecurigaan generasi tua terhadap generasi muda.
Akhirnya dicapai suatu konsensus: diusulkan buat sementara mendirikan Abuan Saudagar, menjelang didapat modal sebanyak yang dibutuhkan. Anwar setuju, paling tidak sebagai langkah awal menuju pendirian bank yang dicita-citakannya. Abuan Saudagar segera terbentuk, sekalian dengan pengurusnya: 5 orang dari kalangan Panitia 10, termasuk Anwar yang menjadi sekretaris, sedangkan seorang komisaris bukan berasal dari pendiri, yaitu Buyung St. Burhaman.
Bank yang dicita-citakan Anwar akhirnya terbentuk juga, yang  diberi nama Bank Nasional, seperti nama bank yang dibentuk Dr. Soetomo di Jawa. Bank Nasional milik urang awak itu resmi berdiri tanggal 27 Desember 1930 di Bukittinggi, yang direstui oleh Dr. Soetomo dan juga oleh Bung Hatta. Ketika beliau kembali dari pembuangan di Bandaneira, Bung Hatta bersedia mendidik tiga kader Bank Nasional, yaitu Munir, Bachtul Nazar, dan Damanoeri.
Tahun 1930-an Anwar berkali-kali diangkat menjadi direktur Bank Nasional yang dirintisnya itu. Tahun 1938 ia memprakarsai berdirinya empat perusahaan yaitu, P.T. Inkorba, P.T. Bumi Putera, P.T. Andalas, dan P.T. Fort de Kock. Dalam usaha memajukan perekonomian nasional, Anwar didampingi oleh Chatib Sulaiman, Mr. Nasrun, dll.
Anwar juga mendirikan sekolah Taman Siswa di Bukittinggi. Gedungnya diberi nama  Balairung Nasional (letaknya di komplek S.A.A. dulu), yang diresmikan oleh pantolan gerakan nasional,  M. Yamin.
Bank Nasional dan bisnis Anwar beroleh kemajuan. Tetapi pilitik mengalami instabilitas lagi menyusul meletusnya Perang Dunia ke-2. Jepang menyerbu Indonesia, termasuk Bukittinggi. Mereka menangkapi para pemimpin pergerakan nasional, termasuk Anwar St. Saidi. Namun kemudian Anwar dibebaskan atas bantuan Bung Karno yang kebetulan waktu itu berada di Sumatra Barat.
Di zaman perang itu kegiatan Bank Nasional terus berlanjut. Karena ancaman inflasi di zaman Jepang, modal Bank Nasional coba diselamatkan dengan menjadikannya emas dan benda tetap (bangunan, tanah, dll). Pilihan itu ternyata tepat; inflasi melambung dan banyak bank swasta gulung tikar.
Anwar bersikap anti Jepang. Ketika teman-temannya, seperti M. Sjafei dan Khatib Sulaiman, mendirikan Gyugun (Laskar Rakyat) yang membantu Jepang, Anwar menolak untuk ikut. Tetapi setelah Gyugun diubah menjadi  Tentara Keamanan Rakyat (TKR) setelah proklamasi, Anwar dan Bank Nasional aktif memberikan dukungan moral dan keuangan. Selepas Jepang pergi, Anwar duduk sebagai Eksekutif Komite Nasional Indonesia (KNI) Sumatra Barat, mendampingi Dr. Djamil dan Mr. St. Mohd. Rasjid.
Pada masa revolusi fisik Anwar terjun ke dalam bisnis percetakan: ia mendirikan Percetakan Nusantara. Percetakan ini antara lain menerbitkan buku-buku Tan Malaka, bekerja sama dengan Bagian Penerangan Divisi Banteng.
Anwar juga pernah diculik oleh sekelompok Pembanteras Anti Kemerdekaan Indonesia (PAKI), tapi kemudian dibebaskan oleh TNI atas perintah Kolonel Ismail Lengah. Penculikan itu dilakukan atas hasutan Buya Saalah St. Mangkuto, yang kemudian diadili karena kesalahaannya itu. Waktu itu terjadi perselisihan tajam di antara kelompok-kelompok laskar pejuang republik di Sumatra Barat, yang puncaknya dikenal sebagai Peristiwa 3 Maret (lihat: Audrey R. Kahin, “Some Preliminary Observations on West Sumatra during the Revolution”, Indonesia 18 [October 1974]: 77-117 [pada hal.95-8]). Namun, kemudian laskar-laskar pejuang bersatu lagi menghadapi Agresi Militer Belanda I. Anwar dan Buya Saalah St. Mangkuto malah bahu-membahu melawan Belanda yang hendak menjajah Indonesia kembali.
Setelah Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia, Anwar kembali membenahi Bank Nasional, dibantu oleh Dt. Pamuncak. Tahun 1951 bank itu sudah berperasi kembali, dan menunjukkan perkembangan: neraca bank itu per Desember 1957 mencatat angka sebanyak kurang lebih Rp. 66 juta. Badan-badan usaha yang dikelola Bank Nasional juga dibenahinya: N.V. Inkorba dijadikan perusahaan induk yang membawahi N.V. Candi Minang dan N.V. Nusantara.
Anwar juga membangun Hotel Minang di Bukittinggi dan di tepian Danau Maninjau. Walaupun punya banyak uang ia tidak membeli tanah rakyat di tepian Danau Maninjau itu, tapi tetap menyewanya, agar ekonomi rakyat tetap hidup (Sastri Sunarti, email 10-07-2006). Kemudian ia membenahi Percetakan Nusantara dengan menyertakan saham-saham bumiputera. Percetakan ini kemudian menjadi yang terbesar di Sumatra Tengah.
Instabilitas politik kembali terjadi di Sumatra Barat menyusul peristiwa PRRI, yang berdampak kepada bisnis Anwar dan Bank Nasional. Jika instabilitas politik terjadi, Anwar biasanya ‘meloncat’ ke bidang politik. Tahun 1960 Anwar ditunjuk menjadi angota DEPERNAS (Dewan Perancang Nasional) sebagai tenaga ahli. Karena keahliannya di bidang ekonomi, Anwar kemudian diangkat pula menjadi anggota MPRS. Namun, naluri bisnisnya tetap hidup: tahun 1964 ia terjun ke bisnis tekstil, antara lain dengan mengaktifkan kembali pabrik tenun TPA (Tenun Padang Asli) yang sudah lama ditutup.
Pada akhir 1990-an, di zaman Gubernur Hasan Basri Durin, aset Bank Nasional yang dirintisnya diambil alih oleh Grup Bakri, namanya berubah menjadi Bank Nusa Bakri Group. Di salah satu situs internet urang awak saya baca sebuah surat pembaca: inilah salah satu ‘dosa’ Hasan Basri Durin, yaitu merestui pengambilalihan Bank Nasional oleh Grup Bakrie.
Gelombang ekonomi dan politik telah menarik sebagian besar hidup Anwar St. Saidi. Sumbangsihnya terhadap Indonesia, Sumatra Barat khususnya, cukup besar, baik di bidang ekonomi maupun politik (lihat: Audrey R. Kahin, “Repression and Regroupment: Religious and Nationalist Organizations in West Sumatra in the 1930s”, Indonesia 38 [October 1984]: 39-54).
Anwar St. Saidi adalah pengusaha yang rendah hati: di ulang tahunnya ke-60 tahun 1970 di kartu undangan ditulisnya: “tak usah membawa karangan bunga”.  Beliau meninggal di Padang bulan Juni 1976. Penulisan biografi singkat beliau ini, dan juga fotonya ini, sebagian besar merujuk kepada tulisan Aziz Thaib dkk., yaitu Buku Peringatan 40  Tahun P.T. Bank Nasional (Bukittinggi: P.T. Bank Nasional, 1970:349-51). Anwar St. Saidi dan Bank Nasional yang dirintisnya adalah bagian dari jejak sejarah Minang yang harus dicatat dalam Ensiklopedi Minangkabau.
Suryadi
Dosen dan peneliti pada Dept. of Languages and Cultures of Southeast Asia and Oceania Leiden University, Belanda ( s.suryadi at let.leidenuniv.nl)

Mohammad Yamin

Mr. Prof. Muhammad Yamin, SH (lahir di Sawahlunto, Sumatera Barat, 24 Agustus 1903 – meninggal di Jakarta, 17 Oktober 1962 pada umur 59 tahun) adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Ia dimakamkan di Talawi, Sawahlunto
Beliau merupakan salah satu perintis puisi modern di Indonesia, serta juga 'pencipta mitos' yang utama kepada Presiden Sukarno.
Dilahirkan di Kota Sawahlunto, Sumatera Barat, Yamin memulai karier sebagai seorang penulis pada dekade 1920-an semasa dunia sastra Indonesia mengalami perkembangan. Karya-karya pertamanya ditulis dalam bahasa Melayu dalam jurnal Jong Sumatera,  sebuah jurnal berbahasa Belanda, pada tahun 1920. Karya-karyanya yang awal masih terikat kepada bentuk-bentuk bahasa Melayu Klasik.
Pada tahun 1922, Yamin muncul buat pertama kali sebagai penyair dengan puisinya, Tanah Air ; maksud "tanah air"-nya ialah Sumatera. Tanah Air merupakan himpunan puisi modern Melayu yang pertama yang pernah diterbitkan. Sitti Nurbaya, novel modern pertama dalam bahasa Melayu juga muncul pada tahun yang sama, tetapi ditulis oleh Marah Rusli yang juga merupakan seorang Minangkabau. Karya-karya Rusli mengalami masa kepopuleran selama sepuluh tahun .
Himpunan Yamin yang kedua, Tumpah Darahku, muncul pada 28 Oktober 1928. Karya ini amat penting dari segi sejarah karena pada waktu itulah, Yamin dan beberapa orang pejuang kebangsaan memutuskan untuk menghormati satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia yang tunggal. Dramanya, Ken Arok dan Ken Dedes yang berdasarkan sejarah Jawa muncul juga pada tahun yang sama. Antara akhir dekade 1920-an sehingga tahun 1933, Roestam Effendi, Sanusi Pane, dan Sutan Takdir Alisjahbana merupakan pionir-pionir utama bahasa Melayu-Indonesia dan kesusasteraannya.
Walaupun Yamin melakukan banyak eksperimen bahasa dalam puisi-puisinya, dia masih lebih menepati norma-norma klasik bahasa Melayu, berbanding dengan generasi-generasi penulis yang lebih muda. Ia juga menerbitkan banyak drama, esei, novel sejarah dan puisi yang lain, serta juga menterjemahkan karya-karya William Shakespeare (drama Julius Caesar) dan Rabindranath Tagore.

Politik

Pada tahun 1932, Yamin memperoleh ijazahnya dalam bidang hukum di Jakarta. Ia kemudian bekerja dalam bidang hukum di Jakarta sehingga tahun 1942. Karier politiknya dimulai dan beliau giat dalam gerakan-gerakan nasionalis. Pada tahun 1928, Kongres Pemuda II menetapkan bahasa Indonesia, yang berasal dari bahasa Melayu, sebagai bahasa gerakan nasionalis Indonesia. Melalui pertubuhan Indonesia Muda, Yamin mendesak supaya bahasa Indonesia dijadikan asas untuk sebuah bahasa kebangsaan. Oleh itu, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi serta alat utama dalam kesusasteraan inovatif.
Semasa pendudukan Jepang antara tahun 1942 dan 1945, Yamin bertugas pada Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA), sebuah organisasi nasionalis yang disokong oleh pemerintah Jepang. Pada tahun 1945, beliau mencadangkan bahwa sebuah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) diasaskan serta juga bahwa negara yang baru mencakup Sarawak, Sabah, Semenanjung Malaya, Timor Portugis, serta juga kesemua wilayah Hindia Belanda. Sukarno yang juga merupakan anggota BPUPK menyokong Yamin. Sukarno menjadi presiden Republik Indonesia yang pertama pada tahun 1945, dan Yamin dilantik untuk jabatan-jabatan yang penting dalam pemerintahannya.
Yamin meninggal dunia di Jakarta dan dikebumikan di Talawi, sebuah kota kecamatan yang terletak 20 kilometer dari ibu kota Kabupaten Sawahlunto, Sumatera Barat.

Karya-karyanya

Sampul Buku Muhammad Yamin dan cita cita persatuan

• Tanah Air (puisi), 1922
• Indonesia, Tumpah Darahku, 1928
• Ken Arok dan Ken Dedes (drama), 1934
• Sedjarah Peperangan Dipanegara , 1945
• Gadjah Mada (novel), 1948
• Revolusi Amerika, 1951

Indonesia military

Usir Duta Besar Malaysia di Indonesia