Apakah yang akan dilakukan Anas ?

Sebelum Anas ditetapkan jadi tersangka oleh KPK , dia selalu melindungi kolega2-nya yang terkait korupsi dihadapan pers . Tapi setelah dijadikan tersangka , Anas berbalik 180 derajat , malah mulai mengancam koleganya dengan mengatakan tindakan pengunduran dirinya barulah halaman pertama dari persiapan banyak lembaran halaman lain . Terlihat disini Anas akan melakukan perlawanan . Perlawanan bagaimanakah yang dilakukan Anas ? Mari kita tunggu saja tanggal mainnya . Nampaknya situasi politik akan riuh .

Bisakah Anas dipercaya ?

Anas sebagai tokoh muda yang selama ini menjadi ketua umum Partai Demokrat , selalu berkata hemat dan normatif apabila ditanyakan tentang kasus korupsi yang melanda kolega2-nya di partai.Tapi kemudian Anas sendiri ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Anas lalu mengundurkan diri dan mempermaklumkan dirinya berhenti menjadi ketua umum partai. Lalu dia mengeluarkan pernyataan yang memberi sinyal akan membongkar borok yang selama ini dia pendam .Dia memberi  curhat bahwa dia adalah bayi yang tidak dikehendaki lahirnya dalam Demokrat. Nampaknya Anas telah putus arang dengan demokrat . Dia akan melakukan perlawanan dengan senjata amunisi yang dia punyai .Apakah yang akan terjadi . Bisakah omongan Anas itu dipercaya  ? kita tunggu saja .

POLITIK Sama-Sama Murid Soeharto

SLEMAN - Kehadiran Partai Nasdem terus mengusik perhatian elite Partai Golkar. Maklum, partai yang kelahirannya diawali dengan mendirikan Ormas Nasional Demokrat itu dibidani sejumlah mantan fungsionaris partai beringin.

Salah satu tokoh sentral Nasdem di pusat adalah Surya Paloh. Sedangkan untuk DIJ, partai ini diketuai mantan anggota DPD dan caleg DPR RI Partai Golkar 2009 Subardi.

”Kami ini gurunya sama. Tunggal guru ora oleh ganggu. Pak Surya Paloh itu dulu kader Golkar. Sama-sama murid Soeharto. Kalau Harry Tanoe kami nggak tahu murid siapa?” ujar Ketua DPD Partai Golkar DIJ  HM Sabaruddin Gandung Pardiman yang mengundang geer saat pembukaan Rakornis DPD Partai Golkar se DIJ di Hotel Sahid kemarin (18/7).

Rencananya rakornis itu dihadiri Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Namun Ical batal datang dan diwakili Ketua DPP Firman Subagyo.

Meski mengaku sama-sama murid tokoh Orba, Gandung merasa bangga kadernya tidak kepincut dengan kemunculan Nasdem. Dalam gemblengan politiknya, anggota DPR RI ini mengatakan, kehadiran seorang pemimpin tidak bisa dicetak secara instan.

Pemimpin instan lahir hanya untuk mengejar kedudukan. Sedangkan pemimpin sejati kehadirannya diabdikan untuk prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela. ”Itu jadi patron Golkar,” kata Gandung yang selalu teringat dengan masa lalu partainya yang nyaris dibubarkan aksi demo PRD 1998 silam.

Mantan Wakil Ketua DPRD DIJ ini mengingatkan, jalannya roda organisasi ibarat roda. Kadang di atas dan kadang di bawah. Namun demikian, ia ingin kepemimpinan di partainya terus berlanjut.
Gandung tak ingin Golkar bernasib seperti Kerajaan Majapahit yang hilang ditelan zaman setelah ditinggal Patih Gadjah Mada lengser. ”Nasib Majapahit jangan sampai kita alami. Kita harus cetak dan siapkan pemimpin-pemimpin berkualitas,” ajaknya berapi-api.

Senada dengan Gandung, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Akbar Tandjung juga menyinggung kehadiran Partai Nasdem yang banyak didukung mantan petinggi Golkar. Selain didominasi bekas kader Golkar, sebagai pendatang baru, Partai Nasdem juga didukung jaringan televisi nasional dan lokal. ”Ini harus diperhatikan,” pintanya.

Tak hanya soal Nasdem, Akbar juga menyoal kekalahan calon gubernur DKI Alex Nooerdin yang diusung partainya. Kekalahan itu bisa menjadi salah satu bahan evaluasi untuk menghadapi agenda politik 2014, termasuk pencapresan Ical.

”Kita masih punya banyak waktu untuk bekerja. Kita harus bekerja lebih keras agar kekalahan pilkada DKI tidak terjadi pada 2014,” ujar mantan ketua DPR RI ini.

Politikus yang mendapatkan gelar Keraton Surakarta Kanjeng Pangeran (KP) Aryo Tandyonagoro ini kembali mengingatkan kunci meraih kemenangan. Sesuai munas di Pekanbaru, Riau, 2009 lalu, partainya telah menetapkan catur sukses yang harus dilaksanakan. Meliputi sukses kondolidasi, kaderisasi, menciptakan kreativitas, dan ide baru, serta sukses memenangkan pemilu, pilkada, dan pilpres.

”Kalau itu dilakukan insya Allah kita akan rebut kembali kemenangan seperti Pemilu 2004,” tandasnya. (yog/kus/tya)

Naik sepeda motor

Jeffrie: Saya Ingin Terlibat Langsung dalam Perubahan Politik Tanah Air

		Sunday, 22 April 2012
Bagi Jeffrie Geovanie, Partai NasDem bukan hal baru karena dari awal dia telah terlibat Ormas Nasional Demokrat (Nasdem).  Keinginan untuk mengubah Indonesia menjadi lebih baik membuat Jeffrie memutuskan bergabung dengan Partai Nasdem.Dia pun rela mundur dari keanggotaan DPR dan Partai Golkar. ”Kalau saya memilih Partai NasDem berarti saya memasuki medan yang benarbenar saya pahami selukbeluknya. Tidak membutuhkan proses adaptasi seperti pada saat saya pertama kali masuk Partai Golkar.Ibarat mau masuk rumah,masuk Partai NasDem seperti memasuki rumah saya sendiri,”ungkapnya dalam sebuah wawancara. Bagi Jeffrie,sulit untuk melakukan perubahan seperti yang diinginkannya jika saat ini masih berkiprah di DPR yang secara kelembagaan menjadi perpanjangan partai politik.Dia teringat kata-kata sahabatnya,almarhum Franky Sahilatua,yang mengatakan bahwa kita sendirilah yang menentukan arah perubahan. ”Intinya saya ingin terlibat langsung dalam upaya-upaya perubahan politik yang lebih baik di Tanah Air.Kalau kita mau terlibat,ya harus intensif dan total,”kata Jeffrie. Apalagi perubahan yang diinginkan sejak bergulirnya reformasi belum menjadikan bangsa ini lebih baik. Berkarier di dunia politik bagi Jeffrie bukan hal baru pula.Jeffrie menjadi Ketua Dewan Direktur The Amien Rais Center (ARC) sebelum bergabung dengan Partai Golkar. Dia sadar perpindahannya ke Partai NasDem bakal menimbulkan berbagai macam interpretasi.Namun,baginya yang terpenting adalah bagaimana berjuang ikut menciptakan masyarakat yang demokratis, adil,dan sejahtera. ”Kita harus terus berprasangka baik kepada publik.Karena prasangka baiklah yang akan memacu semangat kita dan modal penting untuk meraih kesuksesan,”katanya. Kesamaan Visi Ormas dan Partai NasDem Jeffrie mengungkapkan, Ormas dan Partai NasDem tidak identik karena dari awal Ormas Nasdem tidak diorientasikan menjadi partai.”Kalau niatnya mau dijadikan partai,tentu sangat tidak logis dan tidak etis mengajak tokoh-tokoh seperti Ahmad Syafii Maarif,Anies Baswedan, Rizal Sukma,dan tokohtokoh independen yang lain untuk menjadi deklarator.Mereka juga bersedia karena tahu Ormas Nasdem tidak untuk diarahkan menjadi partai,” tambahnya. Meski begitu, Partai NasDem berada dalam koridor visi dan misi yang sama dengan Ormas Nasdem.Karena itu, sebagai institusi yang menjunjung tinggi demokrasi, ormas tidak mungkin meredam aspirasi para anggotanya,terutama dari kalangan anak muda yang menginginkan berdirinya partai politik. Terkait namanya yang sama, antara partai dan ormas memang tidak dilarang. Karena dalam AD/ART Ormas tak ada ketentuan yang menyebut Nasdem sebagai nama yang eksklusif. ”Malah sekarang ini secara hukum sebenarnya ormas sudah tidak boleh lagi memakai nama Nasdem.Penyebutan nama ormas yang benar harus “Nasional Demokrat”,bukan Nasdem.Karena “NasDem” sudah dihakciptakan oleh Partai,”tutur Jeffrie. Hal ini penting dikemukakan,untuk menepis kesalahpahaman publik dalam melihat Ormas dan Partai NasDem.Antara ormas dan partai ini punya hubungan yang khas.Dilihat dari proses kelahirannya, keduanya didorong karena tuntutan situasi politik yang sama.Yakni,karena desakan untuk melakukan gerakan restorasi Indonesia. Karena itu wajar jika platform dan visi-misi antara keduanya pun relatif sama. ”Jadi, mengapa saya tertarik masuk Partai NasDem karena antara ormas yang saya geluti dan Partai NasDem memiliki platform serta visi dan misi yang relatif sama,”ungkapnya. Kesamaan platform dan visi-misi ini penting agar antara keduanya bisa menjalin kerja sama yang erat dan bisa saling memanfaatkan (simbiosis mutualistis).Dalam arti Partai Nasdem bisa memanfaatkan sumber daya ormas untuk kepentingan konsolidasi,dan sebagai gerakan moral dan kebudayaan.Sebaliknya, ormas bisa memanfaatkan Partai Nasdem sebagai “kaki” agar gerakan restorasi Indonesia benar-benar berjalan di atas bumi perpolitikan nasional. Terkait hal di atas,lanjut Jeffrie,setidaknya ada tujuh hal yang akan dikelola secara benar dalam membangun Partai NasDem.Pertama, dalam tata kelola keuangan partai politik yang kerap disebut-sebut sebagai akar terjadinya korupsi di negeri ini.Kedua,dalam membangun pola hubungan yang proporsional antara partai politik dan konstituen.Ketiga, proses rekrutmen anggota yang masif,namun tetap berkomitmen pada kualitas. Keempat,proses seleksi para kandidat yang akan ditempatkan baik di lembaga eksekutif maupun legislatif. Kelima dalam pengembangan internal partai politik terutama strategi pemenangan pemilu. Keenam dalam mengelola konflik internal.Ketujuh dalam upaya meningkatkan fungsi dan peranan parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat. ”Kami yakin jika ketujuh hal dalam partai politik ini bisa dikelola secara benar, dalam arti mematuhi seluruh rambu-rambu yang telah disepakati baik dalam UU Partai Politik maupun UU Penyelenggaraan Pemilu, maka harapan untuk sampai pada tujuan terciptanya pemerintahan negara yang bersih,adil,dan sejahtera bukan hal mustahil untuk dicapai,”paparnya. ●dwi sasongko

 

Surya Paloh Resmikan Gedung Restorasi Nasional Demokrat di Serang

Bahu Nasdem Daftarkan Gugatan UU Pemilu ke MK

Dated: 19 April,2012

Jakarta, WebNasDem – Badan Advokasi Hukum Partai NasDem mendaftarkan uji materi UU Pemilu 2012 ke Mahkamah Konstitusi  hari ini (19/4). Gugatan dipimpin langsung oleh Ketua BAHU NasDem Effendi Sahputra.  Effendi yang datang bersama sejumlah pengurus Bahu mendaftarakan secara langsung gugatan pada pukul 11.11 WIB.
“Uji materi kita terhadap Undang-undang Pemilu Tahun 2012 yang kemarin baru diketok oleh DPR. Kita  akan menguji pasal 8 ayat 1 terhadap pasal 28 UUD 45, ayat d dan e” kata Effendi  sesaat tiba di gedung mahkamah konstitusi.
Dia juga menjelaskan, pada dasarnya Partai NasDem tidak keberatan dengan adanya penetapan parliementary treshold dan pasal yang mengatur verifikasi partai, sebab secara infrastruktur Partai NasDem sudah siap sampai ke tingkatan terbawah.
“Secara dapil tidak maslah, secara PT juga tidak masalah, kita sudah sangat siap untuk 3,5 % bahkan dari awal kita setuju untuk lebih besar. Kita sangat menghargai dan menghormati dari UU Pemilu tersebut. Namun kami rasa ada satu hal pasal diskriminatif, terkesan akal akalan, yaitu pasal 8 ini. Karena orang awam saja bisa menilai pasal ini sangat tidak adil,” tegasnya.
Lebih lanjut Efendi mengatakan, pasal  yang telah ditetapkan oleh  DPR RI diluar asas pemilu, sebab partai yang saat ini ada diparlemen secara langsung meloloskan diri mereka tanpa melalui proses verifikasi.
“Kami melihat partai-partai ini membuat aturan untuk kepentingan mereka saja, mereka meloloskan diri mereka sendiri tanpa memverivikasi, sementara dilain pihak mereka memberatkan partai-partai baru yg ingin berpatisipati dalam pemilu 2014 nanti,” tegasnya. (002)

PKS Mengambang Antara SBY & CT?

 Rabu, 11 April 2012
INILAH.COM, Jakarta - Posisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di koalisi hingga kini belum menemukan kejelasan. Situasi ini tidak terlepas dinamika yang terjadi di Istana Kepresidenan. Apa yang terjadi?
Dua belas hari pasca-sidang paripurna DPR RI terkait RAPBN Perubahan 2012, nasib PKS dalam koalisi tak jelas. Tepatnya, hingga kini, Ketua Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi yang juga Presiden SBY belum buka suara ihwal posisi PKS.
Meski demikian, Ketua Umun DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum berkeyakinan Presiden SBY akan bersikap ihwal PKS dalam koalisi. Pernyataan Anas tersebut disampaikan di sela-sela rapat Setgab Koalisi, Selasa (10/4/2012) malam.
"Anas semalam memastikan Presiden akan bersikap soal PKS. Masih istikharah, cari waktu yang tepat," ujar salah satu petinggi koalisi partai kepada INILAH.COM di Gedung DPR, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/4/2012). Dia melanjutkan, pada saatnya Presiden SBY akan bersikap terkait PKS namun melalui jalan moderasi.
Masih menurut sumber itu, dengan langkah ini tidak secara eksplisit mendepak PKS dari koalisi. "Nantinya SBY akan mencopot salah satu menteri dari PKS. Nah, harapannya, PKS akan bereaksi dengan keluar dari koalisi," ujar sumber tersebut.
Lebih lanjut sumber tersebut menambahkan, posisi menteri PKS yang besar kemungkinan akan direposisi oleh Presiden SBY adalah pos Kementerian Pertanian. "Pos ini jelas menjadi fund rising sekaligus vote rising bagi PKS. Ini terbukti dalam Pemilu 2009 lalu," tambah sumber itu lagi.
Selain faktor politis, imbuh sumber tersebut, secara obyektif kinerja menteri Suwono juga tidak menunjukkan performa yang positif. Ia menyebutkan produktivitas berbagai komoditi justru mengalami penurunan di era Suwono.
Namun, skenario mereposisi menteri Pertanian Suwono tampaknya tak mulus. Sumber INILAH.COM, menyebutkan pengusaha Choirul Tanjung berkomunikasi dengan SBY agar tidak mereposisi menteri PKS khususnya Menteri Pertanian. "Pak CT (Chairul Tanjung) dikabarkan melakukan komunikasi dengan SBY meminta agar tidak ada reshuffle menteri PKS, khususnya Menteri Pertanian," ungkap sumber tersebut.
Ketika dikonfirmasi ihwal informasi tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta mengaku tidak tahu menahu tentang informasi tersebut. "Saya tidak tahu," katanya di sela-sela sidang paripurna DPR di gedung DPR, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/4/2012).
Meski demikian, Anis tidak menampik bila PKS memiliki hubungan baik dengan pengusaha Chairul Tanjung. "Hubungan biasa saja," tambah Anis. Lebih lanjut Anis menegaskan pihaknya tidak akan mengomentari ihwal carut-marut di koalisi. Ia menegaskan masih menunggu sikap resmi dari Presiden SBY. "Kami tidak akan komentari lagi soal koalisi," tutup Anis. [mdr]

Partai Nasdem Buka Pendaftaran Caleg

 

Rabu, 11 April 2012 09:33 Hairul Mikrad

Untuk mendapatkan wakil rakyat yang berkualitas dan mampu melaksanakan visi misi, Partai Nasdem membuka pendaftaran bagi seluruh warga Kalimantan Barat untuk menjadi calon legislatif (Caleg) pada Pemilu 2014 mendatang.
Pendaftaran ini semua tingkatan lembaga legislative, baik DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi dan DPR RI serta terbuka untuk umum. Persyaratan pendaftaran seusai dengan Undang-undang Pemilu.
“Kita dalam waktu dekat ini akan membuka pendaftaran Caleg untuk semua tingkatan dan terbuka secara umum. Ini kita lakukan agar calon legislative tersebut benar-benar melakukan gerakan perubahan dan memahami serta menjiwai bahwa Ia adalah wakil rakyat,” jelas Ketua DPW Partai Nasdem Kalbar, H Syarif Abdullah Alkadrie.
Terpenting, kata Abdullah, sosok yang hendak mendaftar harus memilik integritas, kapabilitas, tidak cacat dan tercela secara politik dan social. “Syaratnya semua sesuai dengan UU Pemilu. Kita membuka pendaftaran jauh hari ini agar orang-orang yang ditempatkan mempunya visi misi dan platform yang sama dengan Partai Nasdem. Nasdem ingin tampil lain,” tegas Abdullah.

Ditegaskan Abdullah kembali, bahwa Nasdem tidak ingin kader-kadernya nanti seperti legislative yang saat ini kepercayaan rakyat sangat rendah. “Misi Nasdem sangat berat sehingga diperlukan kesungguhan dan kader yang berjiwa Nasdem pula. Kita tidak ingin kader-kader mengecewakan rakyat. Kita menugaskan untuk merebut dan mengembalikan kepercayaan rakyat dengan restorasi (gerakan perubahan). Kita tidak ingin terjadi revolusi seperti Negara-negara timur tengah. Rakyat marah dan tak percaya lagi sehingga terjadi people power. Kita tidak ingin itu terjadi di Indonesia,” papar Abdullah.
Untuk itu, tegas Abdullah, Nasdem hadir sebagai ikhtiar bagi rakyat untuk melakukan perubahan di negeri ini ke arah yang jauh lebih baik. “Gerakan perubahan itu harus melalui Pemilu dan institusinya Partai Nasdem. Kami mengajak rakyat untuk bersama-sama Partai Nasdem mewujudkan perubahan itu,” ajak Abdullah.

masa lalu bapak soeharto

Mahalnya Kursi Politik di Indonesia

PKS Tunggu Keputusan Resmi

PKS Belum Dapat Kabar Baik dari SBY

Oleh: Farhan Faris

Nasional - Sabtu, 7 April 2012 |

NILAH.COM, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak kunjung mendapat kabar baik dari Ketua Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi Presiden SBY.

Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq mengatakan, hingga detik ini SBY belum menghubungi para petinggi PKS. "Kami biasa-biasa saja, sebab belum ada berita baru dan istimewa," ujarnya di Jakarta, Sabtu, (7/4/2012).

Luthfi juga mengatakan tidak mau berharap apa-apa dari persoalan yang sedang mencuat saat ini. "Saya tidak ingin berandai-andai. Yang jelas, kader partai kita itu dididik untuk selalu siap eksis dan survive dalam kondisi apa pun," terangnya.

PKS tidak akan ragu memberikan pertanggungjawabannya atas sikap yang diambilnya. "Saya baru dengar saja usulan akan dikenai sanksi, tapi belum dengar secara resmi. Intinya, siapa pun yang diduga bersalah itu pasti akan dimintai pertanggungjawabannya," jelasnya kembali. [mah]

SBY Dinilai Masih Butuh PKS

 

JAKARTA -Presiden SBY selaku ketua koalisi partai pendukung pemerintahan,  belum juga memutuskan nasib Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di setgab. SBY dinilai ragu mengeluarkan PKS dari koalisi karena ingin menjaga keseimbangan kursi partai pendukungnya di parlemen.

 Pengamat politik dari Universitas Gajah Mada (UGM), Ari Dwipayana mengatakan bahwa sisa kursi koalisi menjadi 360 apabila PKS dikeluarkan. Menurut Ari, jumlah tersebut tidak dalam posisi aman menghadapi kursi partai oposisi sebanyak 194. Karena jika Partai Golkar yang memiliki kursi sebanyak 106 keluar maka jumlah kursi partai koalisi hampir seri dengan jumlah kursi partai oposisi.

"Hitungan SBY, dengan Partai Golkar punya 106 kursi bisa menentukan perimbangan kursi di parlemen," kata Ari dalam diskusi dengan topik "Koalisi Rasa Oposisi" di Warung Daun, Cikini, Sabtu (7/4).

Ari berangggapan, komitmen Partai Golkar untuk mendukung pemerintahan SBY hingga tahun 2014 tak bisa dipegang. Oleh karenanya, SBY akan sulit untuk melepaskan PKS dari koalisi.

"Kalau Golkar tak bisa dipegang buntutnya sampai 2012, PKS masih dibutuhkan. Kalkulasi politiknya, SBY masih membutuhkan PKS," ujarnya.

Dituding bisa berkhianat dengan koalisi, Wakil Sekjen Partai Golkar, Happy Bone membantah. Happy mengatakan bahwa partainya akan tetap mendukung pemerintah selama Presiden SBY tidak melanggar konstitusi.

Menurut Happy, SBY melakukan tindakan tepat jika mengeluarkan PKS dari koalisi setgab. Happy mengistilahkan pembangkangan yang dilakukan PKS sebagai pagar makan tanaman. Politisi Partai Golkar itu meminta SBY menunjukkan kepemimpinannya dengan memberi sanksi tegas kepada PKS secara gamblang.

 "Yang dilakukan PKS secara substansial bukan pelanggaran tapi pagar makan tanaman. Ini adalah momentum yang tepat untuk presiden sebagai pimpinan koalisi, sebagai leader. Bukan dengan sinyal-sinyal, karena membingungkan masyarakat dan PKS jadi PD kalau presiden tak bisa mengeluarkan dia," kata Happy.

Happy menilai, keluarnya PKS dari koalisi setgab tidak akan berpengaruh banyak. Ia menegaskan, kursi partai koalisi di DPR masih tetap unggul walaupun tanpa PKS.

"PKS keluar, ini posisinya tetap leading," ujar Happy. (dil/jpnn)