Bersahabat

         Masihkah mereka sekarang bersahabat ?  ............................................

Pasambahan Datuak - Partai Demokrat: Politik Konspirasi dengan Tradisi Mafia - Pasambahan Datuak

Pasambahan Datuak - Partai Demokrat: Politik Konspirasi dengan Tradisi Mafia - Pasambahan Datuak

Hanya Diusung 2 Partai

Edward Febriyatri Kusuma - detikNews
 Jakarta Berdasarkan penghitungan cepat yang digelar sejumlah lembaga survei, Jokowi-Ahok diperkirakan akan menjadi gubernur dan wakil guberbur DKI periode 2012-2017. Namun, karena hanya diusung dua partai yang tak terlalu besar di DKI, ada kekhawatiran pemerintahan Jokowi akan banyak mendapat ganjalan dari DPRD DKI. Pengamat politik dari LIPI, Siti Zuhro, menyebut adanya kemungkinan resistensi dari fraksi-fraksi dari partai di DPRD Jakarta yang tak mendukung Jokowi. Namun, dia mengatakan, jika memang partai-partai itu mengganjal Jokowi, maka dampak buruk akan kembali kepada partai itu sendiri. "Resisten dari DPRD akan jadi bumerang bagi mereka sendiri karena mengkhianati masyarakat, karena dengan menghalau kebijakan peningkatan kualitas pelayanan publik tetapi malah dihambat," ujar Siti saat dihubungi detikcom, Senin (24/9/2012) malam. Siti menuturkan jika nantinya menemui resistensi dari DPRD, Jokowi bisa mengkomunikasikannya dengan masyarakat. "Sekedar minta pengawalan jadi kalau ada resitensi dari kebijakannya," tuturnya. Siti menuturkan, pemenang pilkada adalah pemimpin yang mendapat dukungan terbanyak dari rakyat. Sehingga, walaupun hanya didukung oleh dua parpol, Jokowi dan Ahok dipercaya akan tetap bisa menjalankan roda pemerintahan di DKI dengan baik. "Jangankan dua partai politik, yang kepada daerah dari independen pun ada. Ini seharusnya era demokrasi dimana rakyat berperan penting saat pilkada dan pasca pilkada, semestinya rakyat mengawal jalannya proses tersebut," tuturnya. Lebih lanjut Siti mengatakan peran penting masyarakat Jakarta tidak hanya digunakan ketika pilkada bahkan pasca pemilihan kepala daerah DKI Jakarta, juga harus dicermatin. "Apa yang kita catat peran penting masyarakat tidak hanya pilkada bahkan pasca pilkada juga harus menjaga. Jangan kira nantinya pemimpin Jakarta tidak ada sorotan kritis dari masyarakat," tandasnya. (edo/trq)

KPK Periksa Lima Saksi Kasus Angelina Sondakh

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (25/4), memulai proses penyidikan kasus suap wisma atlet SEA Games dengan tersangka Angelina Sondakh.  Sebanyak lima orang saksi akan diperiksa pada proses penyidikan perdana ini.

"Hari ini ada lima saksi yang akan diperiksa yaitu Mindo Rosalina Manulang, Yulianis, Oktarina Furi, Lutfi, dan Dadang," kata Juru Bicara KPK Johan Budi melalui pesan singkatnya, Rabu (25/4) pagi.
Mindo Rosalina Manulang adalah mantan Direktur PT Anak Negeri, anak perusahaan PT Permai Group milik M Nazaruddin. Sedangkan Yulianis dan Oktarina Furi adalah pegawai PT Permai Group di bidang keuangan. Mereka berdua dianggap mengetahui aliran dana yang mengalir dari PT Permai Group ke Angelina Sondakh.  Sedangkan Luthfi dan Dadang diketahui adalah sopir pribadi Yulianis.
KPK telah menetapkan Angelina Sondakh sebagai tersangka sejak 3 Februari 2012 lalu. Adapun pasal yang dikenakan terhadap Angelina adalah Pasal 5 Ayat 2 atau Pasal 11 atau Pasal 12 huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Angelina yang juga politikus Partai Demokrat itu diduga menerima pemberian hadiah atau janji terkait proyek wisma atlet SEA Games.
Namun, sejak penetapan tersangknya KPK belum pernah memulai proses penyidikannya. Beredar kabar, penetapan tersangka itu belum cukup waktu dan tidak memiliki bukti.

Presiden Kucilkan Menteri PKS

Penulis : Akhmad Mustain

Selasa, 17 April 2012SETELAH Partai Keadilan Sejahtera (PKS) didepak dari koalisi partai pendukung pemerintahan Yudhoyono-Boediono, giliran menterinya dikucilkan dari rapat kabinet. Kali ini Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri tidak diundang dalam rapat yang membahas penanganan bencana gempa di Aceh.

Rapat penanganan gempa yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Boediono digelar di Bogor, kemarin. Meski penanganan bencana merupakan tugas pokok Kementerian Sosial, Salim justru tidak diundang.

Juru Bicara Presiden Julian Aldrian Pasha membenarkan bahwa Presiden tidak mengundang Salim. Meski Salim tidak diundang, kata Julian, program Kementerian Sosial terkait dengan penanganan bencana tetap dilaporkan kepada Presiden oleh Menko Kesra Agung Laksono.

Itu kali kedua menteri asal PKS tidak diundang. Sebelumnya, dalam rapat kabinet membahas tindak lanjut pengesahan UU APBN-P 2012 pada 4 April, Presiden tidak mengundang Suswono, Menteri Pertanian asal PKS.

Ada tiga menteri asal PKS dalam Kabinet Indonesia Bersatu II, satu lagi Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring. Para menteri asal PKS itu dikucilkan dari rapat kabinet sejak PKS ditendang dari koalisi.

PKS ditendang dari koalisi terhitung sejak 3 April saat digelar rapat partai koalisi tanpa PKS di kediaman Yudhoyono. Seusai rapat, Syarief Hasan selaku sekretaris sekretariat gabungan partai pendukung pemerintah menegaskan PKS tak lagi menjadi anggota koalisi.

Menurut Syarief, PKS melakukan pelanggaran berat karena tidak menjalankan kebijakan strategis yang wajib didukung dan dilaksanakan semua anggota koalisi mengenai rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Pembangkangan PKS secara telanjang ditunjukkan dalam Rapat Paripurna DPR, Jumat (30/3). Dalam voting, PKS menolak Pasal 7 ayat 6(a) RUU APBN-P 2012 yang membuka ruang bagi pemerintah menaikkan harga BBM dengan syarat tertentu.

Disandera kepentingan

Pakar hukum tata negara Irmanputra Sidin berharap agar Presiden Yudhoyono tidak mengucilkan menteri. "Jangan hanya karena persoalan partai membuat kekuasaan pemerintah tidak optimal. Lebih baik Presiden segera menentukan sikap apakah mengganti atau mempertahankan menteri asal PKS daripada mengucilkan mereka," katanya.

Menurut Irman, sepanjang kader PKS masih memegang jabatan menteri, Presiden mestinya memperlakukan mereka secara layak. Semakin menteri asal PKS dikucilkan, kata dia, itu memperlihatkan Presiden sedang disandera kepentingan politik sehingga tidak bisa menggunakan hak prerogatifnya untuk mengganti menteri.

Pengamat politik Hamdi Muluk menambahkan, tidak diikutsertakannya Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri dalam rapat kabinet menguatkan dugaan bahwa menteri asal PKS segera dicopot.

Namun, Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin tidak mempersoalkan apakah menteri asal PKS diundang atau tidak dalam rapat kabinet. Sebab, menurut dia, menteri itu pembantu Presiden, semua tergantung Presiden.

Menurut Staf Ahli Mensos Sapto Waluyo, meski tidak diundang Presiden, Salim beraktivitas cukup padat sepanjang hari kemarin.(Fid/Tlc/X-3)

UU Pemilu Rawan Timbulkan Konflik di Daerah

 Sandro Gatra | A. Wisnubrata | Sabtu, 14 April 2012 |
JAKARTA, KOMPAS.com - Substansi Undang-Undang Pemilu yang baru dikhawatirkan akan menimbulkan konflik di daerah pascapemilu 2014. Pasalnya, ambang batas parlemen yang diberlakukan secara nasional dapat menghapus suara partai lokal maupun nasional.
"Ini akan menyebabkan kekacauan, ketidakpastian, konflik, dan tentu lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya," kata Ketua Pansus RUU Pemilu dari Fraksi PDI Perjuangan Arif Wibowo di Jakarta, Sabtu ( 4/4/2012).
Seperti diberitakan, awalnya, ambang batas parlemen disepakati 3,5 persen oleh seluruh fraksi. Namun, Fraksi PDIP mengusulkan ambang batas itu tidak diberlakukan secara nasional tapi secara berjenjang di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Ketika voting, ambang batas secara nasional didukung oleh mayoritas anggota.
Arif menjelaskan, konsekuensi yang bisa terjadi akibat aturan itu yakni hilangnya suara partai yang mendapat dukungan besar di daerah namun tidak mampu mencapai ambang batas 3,5 persen di tingkat nasional. Akibatnya, tak ada kursi dari partai tersebut di DPR, DPRD I dan II.
Arif memberi contoh PKNU yang kuat di kabupaten/kota di wilayah Jawa Timur. Meskipun nantinya mendapat suara 70 persen di Jawa Timur, namun tidak mampu mencapai ambang batas 3,5 persen di tingkat nasional, maka tak akan ada kursi untuk PKNU. "Sama juga contohnya dengan di Papua di mana PDS yang dominan," kata dia.
"Nah, yang lebih celaka lagi jika ini dikaitkan dengan posisi partai-partai lokal di Aceh. Ambang batas partai di Aceh itu mengikuti ambang batas lokal, bukan ambang batas nasional. Jika ambang batas ini yang diterapkan, maka seluruh partai lokal Aceh tidak akan mendapat kursi lagi," kata Arif.
"Tafsir yang seperti ini akan membahayakan praktek politik. Ini artinya kita sudah mereduksi konstitusi, mengesampingkan asas-asas keterwakilan dan kedaulatan," tambah Arif.
Untuk itu, lanjut dia, PDIP mendukung jika ada pihak lain yang melakukan uji materi UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. "Tidak etis kalau partai kami turut mengajukannya karena kami ikut dalam perumusan undang-undangnya. Jadi kalau teman-teman di luar (ajukan ke MK) kami dukung," pungkasnya.

Setgab Sepakat Voting Paket RUU Pemilu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Sekretariat gabungan (setgab) sudah sepakat untuk melakukan pengambilan keputusan soal RUU Pemilu dengan mekanisme voting paket. Ini menyusul adanya kesepahaman antara mayoritas partai anggota setgab mengenai empat isu krusial RUU Pemilu Selasa (10/4) malam.

''Semalam kita akhirnya putuskan paket. Pertimbangannya, cara ini bisa lebih sederhana. Jadi hanya sekali voting,'' kata Wasekjen Partai Demokrat, Saan Mustapa, di gedung DPR, Jakarta, Rabu (11/4).

Empat isu yang menjadi pengganjal penyelesaian RUU Pemilu yaitu ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT), alokasi kursi di daerah pemilihan (dapil), sistem konversi suara menjadi kursi, dan sistem pemilu.

Untuk isu paket yang akan diusung, kata Saan, bisa terlihat dari mayoritas sikap anggota setgab hasil pertemuan Selasa (10/4) malam. Yaitu, PT 3,5 persen, dapil 3-10 untuk DPR dan 3-12 untuk DPRD, konversi suara kuota murni, dan sistem terbuka.

Menurut Saan, ini sudah menjadi sikap empat partai koalisi, Demokrat, PAN, PKB, dan PPP. Serta dua partai non koalisi, Gerindra dan Hanura. Di setgab, sikap yang masih berbeda diperlihatkan Golkar yang masih menginginkan PT empat persen dan metode konversi divisor Webster.

Serta, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menginginkan PT 3,5-5 persen, sistem konversi divisor Webster, dan sistem pemilu tertutup. Sikap ini lebih dekat dengan PDI Perjuangan yang meminta PT berjenjang lima persen untuk nasional, empat persen provinsi, dan tiga persen di kabupaten/kota.

PDI Perjuangan juga menginginkan konversi menggunakan divisor Webster dan sistem pemilu tertutup. Untuk dapil, partai ini memilih 3-8 untuk DPR dan 3-10 untuk DPRD.

''Jadi, sikap enam partai itu kan sudah bisa jadi satu paket. Tinggal mungkin ada satu atau dua paket lain yang mungkin dari PKS dan PDI Perjuangan,'' ungkap dia.

Redaktur: Hafidz Muftisany

Reporter: Mansyur Faqih

Foke Sindir Jokowi Soal Cabai

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Suhu politik menjelang pemilihan Gubernur DKI 11 Juli 2012 terus meningkat. Ini ditandai dengan manuver sejumlah kandidat untuk meraih simpati pemilih. Saling sindir juga dilontarkan.

Calon Gubernur dari Partai Demokrat yang juga calon incumbent, Fauzi Bowo (Foke) mulai merespon tantangan para pesaingnya.
Fauzi Bowo mengomentari kunjungan calon Gubernur DKI dari PDIP, Jokowi, yang beramah tamah dengan pedagang sayur mayur di Pasar Inpres Senen, Sabtu (31/3/2012) kemarin.
"Jangan cabai diomongin. Megang cabai terus dipotret, nggak model di Jakarta. Cabai di Jakarta itu, musiman. Komoditas lainnya memang tergantung pada cuaca," ujar Foke, usai melantik empat orang pejabat eselon II, Selasa (3/4/2012) di Balai Kota.
Pria berkumis yang biasa disapa Foke ini, menuturkan saat ini yang penting diamankan adalah stok beras daripada cabai. "Kalau cabai berkurang sedikit, orang tidak akan sakit perut. Yang penting itu mengamankan stok beras. Harga memang melonjak saat ini, tetapi dilihat dulu apa faktornya," ucapnya.
Dalam kunjungan di Pasar Inpres Senen, Jokowi sempat berdialog dengan pedagang dan mengumbar janji soal perbaikan pasar tradisional. Dalam kesempatan itu dia sempat mengunjungi lapak pedagang cabai.
Kunjungan Jokowi ke Pasar Inpres Senen diakui oleh pedagang setempat karena undangan dari para pedagang. "Kami merasa diintimidasi kalau pasar ini akan dipindahkan. Kami yang mengundang Pak Jokowi ke sini. Beliau memperjuangkan pedagang di Solo, kami harap beliau melakukan hal yang sama bila terpilih menjadi Gubernur DKI," kata Eva, koordinator Pedagang Pasar Inpres Senen.
Dalam kesempatan sebelumnya, Foke juga merespon sejumlah kritik dari lawan politiknya tentang pembangunan Jakarta di masa kepemimpinannya.
Foke yang merasa dituding tak membawa perubahan lebih baik, mengaku sudah berbuat banyak bagi Jakarta. Namun dia mengakui memang butuh waktu untuk melakukan perubahan karena harus mengikuti aturan dan perundang-undangan yang berlaku.
"Tidak benar kalau di Jakarta tidak ada perubahan. Perubahan yang dilakukan adalah yang sesuai dengan peraturan perundangan yang ada," ujarnya dikutip situs resmi Pemprov DKI.
"Saya tidak bermaksud melakukan perubahan yang merobek-robek atau menginjak-injak peraturan, semua punya aturannya masing-masing," tegas Fauzi, saat menghadiri Forum Silaturahmi Ormas dan LSM, yang berlangsung di salah satu hotel berbintang di bilangan Jakarta Pusat pekan lalu. danang setiaji
Berita selengkapnya silahkan klik Digital Newspaper Tribun Jakarta edisi Rabu pagi atau http://digital.jakarta.tribunnews.com/index.php/edition/2012/04/04/pagi/text#page/2.