Edward Febriyatri Kusuma - detikNews
Jakarta Berdasarkan penghitungan cepat yang digelar sejumlah lembaga survei, Jokowi-Ahok diperkirakan akan menjadi gubernur dan wakil guberbur DKI periode 2012-2017. Namun, karena hanya diusung dua partai yang tak terlalu besar di DKI, ada kekhawatiran pemerintahan Jokowi akan banyak mendapat ganjalan dari DPRD DKI. Pengamat politik dari LIPI, Siti Zuhro, menyebut adanya kemungkinan resistensi dari fraksi-fraksi dari partai di DPRD Jakarta yang tak mendukung Jokowi. Namun, dia mengatakan, jika memang partai-partai itu mengganjal Jokowi, maka dampak buruk akan kembali kepada partai itu sendiri. "Resisten dari DPRD akan jadi bumerang bagi mereka sendiri karena mengkhianati masyarakat, karena dengan menghalau kebijakan peningkatan kualitas pelayanan publik tetapi malah dihambat," ujar Siti saat dihubungi detikcom, Senin (24/9/2012) malam. Siti menuturkan jika nantinya menemui resistensi dari DPRD, Jokowi bisa mengkomunikasikannya dengan masyarakat. "Sekedar minta pengawalan jadi kalau ada resitensi dari kebijakannya," tuturnya. Siti menuturkan, pemenang pilkada adalah pemimpin yang mendapat dukungan terbanyak dari rakyat. Sehingga, walaupun hanya didukung oleh dua parpol, Jokowi dan Ahok dipercaya akan tetap bisa menjalankan roda pemerintahan di DKI dengan baik. "Jangankan dua partai politik, yang kepada daerah dari independen pun ada. Ini seharusnya era demokrasi dimana rakyat berperan penting saat pilkada dan pasca pilkada, semestinya rakyat mengawal jalannya proses tersebut," tuturnya. Lebih lanjut Siti mengatakan peran penting masyarakat Jakarta tidak hanya digunakan ketika pilkada bahkan pasca pemilihan kepala daerah DKI Jakarta, juga harus dicermatin. "Apa yang kita catat peran penting masyarakat tidak hanya pilkada bahkan pasca pilkada juga harus menjaga. Jangan kira nantinya pemimpin Jakarta tidak ada sorotan kritis dari masyarakat," tandasnya. (edo/trq)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar