JAKARTA -Presiden
SBY selaku ketua koalisi partai pendukung pemerintahan, belum juga
memutuskan nasib Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di setgab. SBY dinilai
ragu mengeluarkan PKS dari koalisi karena ingin menjaga keseimbangan
kursi partai pendukungnya di parlemen.
Pengamat politik dari Universitas Gajah Mada (UGM), Ari Dwipayana mengatakan bahwa sisa kursi koalisi menjadi 360 apabila PKS dikeluarkan. Menurut Ari, jumlah tersebut tidak dalam posisi aman menghadapi kursi partai oposisi sebanyak 194. Karena jika Partai Golkar yang memiliki kursi sebanyak 106 keluar maka jumlah kursi partai koalisi hampir seri dengan jumlah kursi partai oposisi.
"Hitungan SBY, dengan Partai Golkar punya 106 kursi bisa menentukan perimbangan kursi di parlemen," kata Ari dalam diskusi dengan topik "Koalisi Rasa Oposisi" di Warung Daun, Cikini, Sabtu (7/4).
Ari berangggapan, komitmen Partai Golkar untuk mendukung pemerintahan SBY hingga tahun 2014 tak bisa dipegang. Oleh karenanya, SBY akan sulit untuk melepaskan PKS dari koalisi.
"Kalau Golkar tak bisa dipegang buntutnya sampai 2012, PKS masih dibutuhkan. Kalkulasi politiknya, SBY masih membutuhkan PKS," ujarnya.
Dituding bisa berkhianat dengan koalisi, Wakil Sekjen Partai Golkar, Happy Bone membantah. Happy mengatakan bahwa partainya akan tetap mendukung pemerintah selama Presiden SBY tidak melanggar konstitusi.
Menurut Happy, SBY melakukan tindakan tepat jika mengeluarkan PKS dari koalisi setgab. Happy mengistilahkan pembangkangan yang dilakukan PKS sebagai pagar makan tanaman. Politisi Partai Golkar itu meminta SBY menunjukkan kepemimpinannya dengan memberi sanksi tegas kepada PKS secara gamblang.
"Yang dilakukan PKS secara substansial bukan pelanggaran tapi pagar makan tanaman. Ini adalah momentum yang tepat untuk presiden sebagai pimpinan koalisi, sebagai leader. Bukan dengan sinyal-sinyal, karena membingungkan masyarakat dan PKS jadi PD kalau presiden tak bisa mengeluarkan dia," kata Happy.
Happy menilai, keluarnya PKS dari koalisi setgab tidak akan berpengaruh banyak. Ia menegaskan, kursi partai koalisi di DPR masih tetap unggul walaupun tanpa PKS.
"PKS keluar, ini posisinya tetap leading," ujar Happy. (dil/jpnn)
Pengamat politik dari Universitas Gajah Mada (UGM), Ari Dwipayana mengatakan bahwa sisa kursi koalisi menjadi 360 apabila PKS dikeluarkan. Menurut Ari, jumlah tersebut tidak dalam posisi aman menghadapi kursi partai oposisi sebanyak 194. Karena jika Partai Golkar yang memiliki kursi sebanyak 106 keluar maka jumlah kursi partai koalisi hampir seri dengan jumlah kursi partai oposisi.
"Hitungan SBY, dengan Partai Golkar punya 106 kursi bisa menentukan perimbangan kursi di parlemen," kata Ari dalam diskusi dengan topik "Koalisi Rasa Oposisi" di Warung Daun, Cikini, Sabtu (7/4).
Ari berangggapan, komitmen Partai Golkar untuk mendukung pemerintahan SBY hingga tahun 2014 tak bisa dipegang. Oleh karenanya, SBY akan sulit untuk melepaskan PKS dari koalisi.
"Kalau Golkar tak bisa dipegang buntutnya sampai 2012, PKS masih dibutuhkan. Kalkulasi politiknya, SBY masih membutuhkan PKS," ujarnya.
Dituding bisa berkhianat dengan koalisi, Wakil Sekjen Partai Golkar, Happy Bone membantah. Happy mengatakan bahwa partainya akan tetap mendukung pemerintah selama Presiden SBY tidak melanggar konstitusi.
Menurut Happy, SBY melakukan tindakan tepat jika mengeluarkan PKS dari koalisi setgab. Happy mengistilahkan pembangkangan yang dilakukan PKS sebagai pagar makan tanaman. Politisi Partai Golkar itu meminta SBY menunjukkan kepemimpinannya dengan memberi sanksi tegas kepada PKS secara gamblang.
"Yang dilakukan PKS secara substansial bukan pelanggaran tapi pagar makan tanaman. Ini adalah momentum yang tepat untuk presiden sebagai pimpinan koalisi, sebagai leader. Bukan dengan sinyal-sinyal, karena membingungkan masyarakat dan PKS jadi PD kalau presiden tak bisa mengeluarkan dia," kata Happy.
Happy menilai, keluarnya PKS dari koalisi setgab tidak akan berpengaruh banyak. Ia menegaskan, kursi partai koalisi di DPR masih tetap unggul walaupun tanpa PKS.
"PKS keluar, ini posisinya tetap leading," ujar Happy. (dil/jpnn)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar