Presiden Kucilkan Menteri PKS

Penulis : Akhmad Mustain

Selasa, 17 April 2012SETELAH Partai Keadilan Sejahtera (PKS) didepak dari koalisi partai pendukung pemerintahan Yudhoyono-Boediono, giliran menterinya dikucilkan dari rapat kabinet. Kali ini Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri tidak diundang dalam rapat yang membahas penanganan bencana gempa di Aceh.

Rapat penanganan gempa yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Boediono digelar di Bogor, kemarin. Meski penanganan bencana merupakan tugas pokok Kementerian Sosial, Salim justru tidak diundang.

Juru Bicara Presiden Julian Aldrian Pasha membenarkan bahwa Presiden tidak mengundang Salim. Meski Salim tidak diundang, kata Julian, program Kementerian Sosial terkait dengan penanganan bencana tetap dilaporkan kepada Presiden oleh Menko Kesra Agung Laksono.

Itu kali kedua menteri asal PKS tidak diundang. Sebelumnya, dalam rapat kabinet membahas tindak lanjut pengesahan UU APBN-P 2012 pada 4 April, Presiden tidak mengundang Suswono, Menteri Pertanian asal PKS.

Ada tiga menteri asal PKS dalam Kabinet Indonesia Bersatu II, satu lagi Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring. Para menteri asal PKS itu dikucilkan dari rapat kabinet sejak PKS ditendang dari koalisi.

PKS ditendang dari koalisi terhitung sejak 3 April saat digelar rapat partai koalisi tanpa PKS di kediaman Yudhoyono. Seusai rapat, Syarief Hasan selaku sekretaris sekretariat gabungan partai pendukung pemerintah menegaskan PKS tak lagi menjadi anggota koalisi.

Menurut Syarief, PKS melakukan pelanggaran berat karena tidak menjalankan kebijakan strategis yang wajib didukung dan dilaksanakan semua anggota koalisi mengenai rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Pembangkangan PKS secara telanjang ditunjukkan dalam Rapat Paripurna DPR, Jumat (30/3). Dalam voting, PKS menolak Pasal 7 ayat 6(a) RUU APBN-P 2012 yang membuka ruang bagi pemerintah menaikkan harga BBM dengan syarat tertentu.

Disandera kepentingan

Pakar hukum tata negara Irmanputra Sidin berharap agar Presiden Yudhoyono tidak mengucilkan menteri. "Jangan hanya karena persoalan partai membuat kekuasaan pemerintah tidak optimal. Lebih baik Presiden segera menentukan sikap apakah mengganti atau mempertahankan menteri asal PKS daripada mengucilkan mereka," katanya.

Menurut Irman, sepanjang kader PKS masih memegang jabatan menteri, Presiden mestinya memperlakukan mereka secara layak. Semakin menteri asal PKS dikucilkan, kata dia, itu memperlihatkan Presiden sedang disandera kepentingan politik sehingga tidak bisa menggunakan hak prerogatifnya untuk mengganti menteri.

Pengamat politik Hamdi Muluk menambahkan, tidak diikutsertakannya Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri dalam rapat kabinet menguatkan dugaan bahwa menteri asal PKS segera dicopot.

Namun, Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin tidak mempersoalkan apakah menteri asal PKS diundang atau tidak dalam rapat kabinet. Sebab, menurut dia, menteri itu pembantu Presiden, semua tergantung Presiden.

Menurut Staf Ahli Mensos Sapto Waluyo, meski tidak diundang Presiden, Salim beraktivitas cukup padat sepanjang hari kemarin.(Fid/Tlc/X-3)