Penolakan Kenaikan BBM dan TDL - Para mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) mengggelar aksi menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak dan tarif dasar listrik di Jembatan Layang Pasupati, Bandung, Jawa Barat, Selasa (20/3/2012). Rencana kenaikan BBM pada 1 April yang disusul kenaikan TDL pada 1 Mei mendatang ini dinilai merupakan kegagalan pemerintah menjalankan pemerintahan dengan tidak menghitung dampak yang dirasakan masyarakat atas kenaikan harga-harga tersebut.
JAKARTA, KOMPAS.com - Sesaat menjelang rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berpesan agar aksi demonstrasi dilakukan secara damai. Semua peserta demo diminta mengikuti hukum dan aturan yang berlaku.
Pesan ini disampaikan Presiden sebelum melakukan kunjungan kenegaraan dan kunjungan kerja di Republik Rakyat China, Hongkong, dan Korea Selatan, pada 22-29 Maret 2012. "Saya melihat adanya protes-protes sosial. Saya harap semua berjalan dengan tertib dan damai. Tidak perlu menimbulkan kerusakan yang tidak perlu sehingga menyengsarakan rakyat kita," kata Presiden kepada para wartawan di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (22/3/2012).
Turut hadir di Halim, antara lain, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, Kepala Polda Metro Jaya Irjen Untung S Rajab, dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Waris.
Selama dia melawat ke luar negeri, Presiden berharap agar proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2012 berjalan dengan baik. Selama dia bertugas ke luar negeri, Presiden mengatakan, Wapres Boediono akan mengurus tugas negara sehari-hari.
Sebelumnya, Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha meminta para peserta aksi demonstrasi penentang kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi melakukan aksinya secara damai. Aksi demonstrasi diminta tak mengganggu ketertiban umum.
"Kita harapkan tidak terjadi. Tidak ada gunanya melakukan aksi anarkis. Apalagi sampai yang sifatnya merusak. Bahwa ada aksi unjuk rasa, itu adalah hal yang wajar dan bisa diterima dalam demokrasi kita," kata Julian kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (21/3/2012).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar