Partai NasDem Tegaskan Tolak Kenaikan Harga BBM

 

Tri Kurniawan - Okezone

Jum'at, 30 Maret 2012

JAKARTA - Suara lantang menolak kenaikan harga BBM bersubsidi terus meluas. Setelah sebelumnya Partai Golkar dan PKS secara terang-terangan menolak kenaikan harga BBM, pesan tersebut juga disampaikan Partai NasDem.

Ketua Dewan Pakar Partai NasDem Hary Tanoesoedibjo mengatakan, Partai NasDem secara tegas menentang kenaikan harga BBM bersubsidi. Menurutnya, masih banyak cara lain untuk mengatasi anggaran belanja negara yang membengkak.

“Pemerintah seharusnya dapat mencari solusi lain yang tidak membebani rakyat,” kata Hary kepada okezone di Jakkarta, Jumat (30/3/2012).

Kebijakan menaikan harga BBM bersubsidi, dinilai hanya menunjukkan ketidakmampuan pemerintah mengelolah ekonomi dan keuangan negara dengan baik. Baginya, melihat postur anggaran dan harga minyak dunia saat ini, kenaikan harga BBM bersubsidi sebenarnya bisa diterima asal memenuhi sejumlah asumsi.

Sebelumnya, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq menegaskan menolak kebijakan pemerintah menaikan harga BBM. Hal itu juga dikatakan mantan Presiden PKS, Hidayat Nur Wahid.

"Kita sesuai tetap bersama rakyat yang mendapat dampak negatif terkait kenaikan BBM ini sesuai keputusan yang dikeluarkan presiden partai," kata Hidayat kepada wartawan di gedung DPR, beberapa waktu lalu.

Anggota Komisi I DPR ini menyangkal pernyataan yang dikeluarkan oleh Partai Demokrat (PD) bahwa PKS menerima keputusan pemerintah untuk menaikan harga BBM. PKS juga mengaku tidak takut jika keputusan tersebut membuat PKS harus keluar dari partai koalisi.

Partai Golkar (PG) juga sepakat menolak kenaikan harga BBM. Sekjen partai berlambang pohon beringin ini, Idrus Marham mengatakan, penolakan terjadi berdasarkan kesepakatan rapat pimpinan partai politik yang digalar pada Kamis, kemarin.

Partai Golkar mengeluarkan empat poin untuk merespons isu kenaikan harga BBM yang berkembang akhir-akhir ini. Pertama, kata Idrus, Partai Golkar berpandangan pada saat ini tidak perlu menaikkan harga BBM.

Kedua, Soal rencana kenaikan harga BBM, naik atau tidak dan posisi FPG di DPR tetap mengawasi dan mengkritisi bila ada hal-hal yang tidak sejalan dengan kepentingan rakyat. "Ketiga, Partai Golkar tetap mempertahankan agar subsidi energi tetap diberikan," cetusnya.

Keempat, sikap politik Partai Golkar ini menjadi instruksi kepada FPG di DPR sebagai perpanjangan tangan PG untuk dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, kata Idrus menaikan atau tadak menaikan adalah domain pemerintah.

“Partai Golkar menyerahkan ke pemerintah apakah menaikan atau tidak,” ujarnya.
(trk)