Mohammad Yamin

Mr. Prof. Muhammad Yamin, SH (lahir di Sawahlunto, Sumatera Barat, 24 Agustus 1903 – meninggal di Jakarta, 17 Oktober 1962 pada umur 59 tahun) adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Ia dimakamkan di Talawi, Sawahlunto
Beliau merupakan salah satu perintis puisi modern di Indonesia, serta juga 'pencipta mitos' yang utama kepada Presiden Sukarno.
Dilahirkan di Kota Sawahlunto, Sumatera Barat, Yamin memulai karier sebagai seorang penulis pada dekade 1920-an semasa dunia sastra Indonesia mengalami perkembangan. Karya-karya pertamanya ditulis dalam bahasa Melayu dalam jurnal Jong Sumatera,  sebuah jurnal berbahasa Belanda, pada tahun 1920. Karya-karyanya yang awal masih terikat kepada bentuk-bentuk bahasa Melayu Klasik.
Pada tahun 1922, Yamin muncul buat pertama kali sebagai penyair dengan puisinya, Tanah Air ; maksud "tanah air"-nya ialah Sumatera. Tanah Air merupakan himpunan puisi modern Melayu yang pertama yang pernah diterbitkan. Sitti Nurbaya, novel modern pertama dalam bahasa Melayu juga muncul pada tahun yang sama, tetapi ditulis oleh Marah Rusli yang juga merupakan seorang Minangkabau. Karya-karya Rusli mengalami masa kepopuleran selama sepuluh tahun .
Himpunan Yamin yang kedua, Tumpah Darahku, muncul pada 28 Oktober 1928. Karya ini amat penting dari segi sejarah karena pada waktu itulah, Yamin dan beberapa orang pejuang kebangsaan memutuskan untuk menghormati satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia yang tunggal. Dramanya, Ken Arok dan Ken Dedes yang berdasarkan sejarah Jawa muncul juga pada tahun yang sama. Antara akhir dekade 1920-an sehingga tahun 1933, Roestam Effendi, Sanusi Pane, dan Sutan Takdir Alisjahbana merupakan pionir-pionir utama bahasa Melayu-Indonesia dan kesusasteraannya.
Walaupun Yamin melakukan banyak eksperimen bahasa dalam puisi-puisinya, dia masih lebih menepati norma-norma klasik bahasa Melayu, berbanding dengan generasi-generasi penulis yang lebih muda. Ia juga menerbitkan banyak drama, esei, novel sejarah dan puisi yang lain, serta juga menterjemahkan karya-karya William Shakespeare (drama Julius Caesar) dan Rabindranath Tagore.

Politik

Pada tahun 1932, Yamin memperoleh ijazahnya dalam bidang hukum di Jakarta. Ia kemudian bekerja dalam bidang hukum di Jakarta sehingga tahun 1942. Karier politiknya dimulai dan beliau giat dalam gerakan-gerakan nasionalis. Pada tahun 1928, Kongres Pemuda II menetapkan bahasa Indonesia, yang berasal dari bahasa Melayu, sebagai bahasa gerakan nasionalis Indonesia. Melalui pertubuhan Indonesia Muda, Yamin mendesak supaya bahasa Indonesia dijadikan asas untuk sebuah bahasa kebangsaan. Oleh itu, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi serta alat utama dalam kesusasteraan inovatif.
Semasa pendudukan Jepang antara tahun 1942 dan 1945, Yamin bertugas pada Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA), sebuah organisasi nasionalis yang disokong oleh pemerintah Jepang. Pada tahun 1945, beliau mencadangkan bahwa sebuah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) diasaskan serta juga bahwa negara yang baru mencakup Sarawak, Sabah, Semenanjung Malaya, Timor Portugis, serta juga kesemua wilayah Hindia Belanda. Sukarno yang juga merupakan anggota BPUPK menyokong Yamin. Sukarno menjadi presiden Republik Indonesia yang pertama pada tahun 1945, dan Yamin dilantik untuk jabatan-jabatan yang penting dalam pemerintahannya.
Yamin meninggal dunia di Jakarta dan dikebumikan di Talawi, sebuah kota kecamatan yang terletak 20 kilometer dari ibu kota Kabupaten Sawahlunto, Sumatera Barat.

Karya-karyanya

Sampul Buku Muhammad Yamin dan cita cita persatuan

• Tanah Air (puisi), 1922
• Indonesia, Tumpah Darahku, 1928
• Ken Arok dan Ken Dedes (drama), 1934
• Sedjarah Peperangan Dipanegara , 1945
• Gadjah Mada (novel), 1948
• Revolusi Amerika, 1951

Indonesia military

10 Negara Ramaikan `Fly for Fun` Maninjau

Metrotvnews.com, Lubukbasung: Sebanyak 10 negara akan mengikuti "Fly for Fun in Lake Maninjau" di Puncak Lawang, Kecamatan Matur, Agam, Sumatra Barat, 13 - 20 Mei 2012. Sepuluh negara itu Indonesia, Singapura, Malaysia, Australia, Jerman, Italia, Inggris, Prancis, Kanada, dan Amerika Serikat.

"Kesepuluh negara ini telah memastikan diri untuk mengikuti Fly for Fun in Lake Maninjau 2012 dan kegiatan ini akan dibuka oleh Menteri Pariwisata," kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Agam Junaidi di Lubukbasung, Jumat (27/4).

Delapan daerah di Sumbar juga akan berpartisipasi dalam kegiatan ini, yakni Padang, Payakumbuh, Kabupaten Agam, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kabupaten Limapuluh Kot serta Solok.

"Jumlah peserta sekitar 60 peserta yang akan 'take off' di Tigo Balai Nan Basa, Puncak Lawang dan Lawang Park. Sedangkan "landing" di Nagari Bayur," tambahnya.

Junaidi menambahkan, Fly for Fun in Lake Maninjau menjadi agenda tahunan Pemkab Agam sejak 11 tahun silam. Dia berharap, kegiatan ini bisa mendongkrak jumlah kunjungan wisata, baik lokal maupun luar negeri ke Agam.

Untuk peserta, panitia juga memberikan kesempatan untuk "tandem" terbang berdua dengan atlet paralayang yang telah disediakan.

"Kami telah menyiapkan atlet yang akan tandem dengan para pengunjung dan peserta juga akan dihibur dengan kesenian Minangkabau seperti tambua tansa, randai dan lainnya," tambahnya.

Dengan cara ini, target kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 100.000 orang dan 300.000 wisatawan lokal akan tercapai. Bupati Agam Indra Catri menambahkan, kegiatan ini adalah ajang promosi dunia pariwisata kepada negara-negara lain di dunia.

"Mudah-mudahan dengan kegiatan ini, terutama dengan keberadaan wisatawan luar negeri maupun domestik dapat meningkatkan perekonomian masyarakat karena pada saat digelar kegiatan ini, rumah, penginapan dan trasportasi dibutuhkan pengunjung," katanya.(Ant/ICH)

---

Usir Duta Besar Malaysia di Indonesia

PRRI: Kisah dari Nagari “Pembangkang”

Oleh Devy Kurnia Alamsyah
‘Civis pacem parabellum’ (untuk berdamai harus siap berperang)
AHMAD Husein menegaskan langkahnya. Ia seakan beradu dengan waktu. Ada sesuatu kecamuk dalam dirinya. Ultimatum yang ia layangkan lima hari lalu pada Kabinet Djuanda untuk menyerahkan mandatnya, lalu meminta Hatta dan Sultan Hamengkubuwono IX untuk membentuk suatu kabinet hingga pemilu selanjutnya. Serta meminta Presiden Soekarno untuk kembali kepada posisi konstitusionalnya. Tuntutan ini tak digubris oleh Pemerintah Pusat. Tak ada pilihan lain, pikirnya. Kami bebas dari kewajiban patuh kepada Soekarno sebagai Kepala Negara. 15 Februari 1958, di Padang, Ahmad Husein memproklamirkan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Sjafruddin Prawiranegara—yang sebelumnya merupakan pemimpin PDRI—terpilih sebagai Perdana Menteri.

Piagam Palembang, yang sebelumnya diserukan pada tanggal 8 September, merupakan satu kesepakatan antara petinggi militer Sumatera dan intelektual sipil bahwa ada sesuatu yang salah dengan Indonesia saat itu—terutama kisruh politik antara Pusat dan Daerah. Kolonel Barlian, Husein, Sumual (dari militer) menuntut enam hal;
(1) pemulihan dwitunggal Soekarno-Hatta,
(2) penggantian pimpinan Angkatan Darat,
(3) melaksanakan otonomi daerah,
(4) pembentukan senat di samping Dewan Perwakilan Rakyat untuk mewakili daerahdaerah melaksanakan otonomi daerah,
(5) meremajakan dan menyederhanakan pemerintah dan
(6) melarang komunisme di Indonesia.
Kehadiran M. Natsir, yang tengah berseberangan dengan Soekarno terkait Nasakom, dalam pertemuan Palembang itu memberi pengaruh besar di dalam sidang tersebut. Bahkan, Natsir tetap berdiri terus bersama PRRI hingga konflik ini berakhir.
Dean Almy, seorang Konsul AS di Medan, menemui para pembangkang. Selain menyerahkan uang tunai sebesar 50.000 dollar AS, juga dibahas realisasi bantuan senjata bagi 8.000 personil militer pembangkang Sumatera. Allan Dulles, Direktur CIA yang juga otak dari segala aksi di belakang upaya pembunuhan Soekarno, kemudian bertemu dengan Presiden Eisenhower mengenai kemungkinan operasi militer ‘skala kecil’ di Sumatera yang disebut dengan ‘Haik Operation’.
Serangan pemerintah pusat ke Sumatera Barat diberi nama “Operasi 17 Agustus” dan dipimpin langsung oleh Kolonel Ahmad Yani—orang yang kini namanya jadi salah satu nama jalan utama di Kota Padang. Mungkin, tak pernah ada pembasmian pembangkang republik yang sebesar ini di Indonesia jika dilihat dari banyaknya jumlah korban. Entah kenapa Pusat begitu semangat menghancurkan Sumatra Barat—yang berbeda dengan Sumatera Utara atau Sumatera Selatan—yang memang tak memiliki aset Amerika di daerahnya. Amerika sepertinya membiarkan saja Sumatera Barat digempur habishabisan. Atau inikah taktik Eisenhower?
Jenderal Nasution melaporkan sebanyak 22.174 korban sebagai laporan resminya. Angka itu belum termasuk korban sipil yang mungkin pula puluhan ribu jumlahnya. Inilah kemudian yang disebut Audrey Kahin sebagai momen mundurnya Sumatera Barat di republik ini—the lost of intellectual groups.
Jika Mestika Zed menggambarkan bagaimana terhinanya masyarakat Minangkabau setelah penumpasan PRRI oleh pusat atas julukan pemberontak ataupun pembangkang yang kemudian dilekatkan atas diri mereka—seakan-akan ini adalah bentuk diskriminasi sosial—maka tenanglah, hari ini tak akan ada lagi pemberontak yang lahir di Sumatera Barat.
Apakah orang yang ingin meluruskan cita-cita kemerdekaan ketika pendapatnya berseberangan dengan penguasa harus selalu dicap pemberontak? Dicap pembangkang? Bukankah Tan Malaka, Hatta, Sjahrir, M.Yamin, M.Natsir, Abdul Muis, Hamka, Agus Salim dan lain-lainya itu adalah para pembangkang terbesar yang pernah ada? Jika mereka tak membangkang pada praktikpraktik kolonialisme sungguh tak mungkin kita bisa merasakan Indonesia seperti saat ini—yang tentunya sudah keluar dari apa yang mereka perjuangkan dulu.
Tapi tenanglah. Pembangkang-pembangkang itu takkan lahir lagi dari nagari ini lagi. Karena jiwa-jiwa resah itu kini sudah berganti dengan jiwa-jiwa yang nyaman dalam ketidaknyamanannya. Orang Sumatera Barat tak akan menjadi seperti orang Jawa Barat yang meniadakan jalan Gajah Mada dan Hayam Wuruk di provinsi mereka karena mereka takkan mengganti jalan Ahmad Yani—orang yang melumatkan nagari para pembangkang atas panggilan tugas—dengan Ahmad Husein.
Nagari yang pernah dikutuk untuk tidak bisa tidak memikirkan republik ini mulai dari kelahirannya kini sudah cukup puas hanya dengan mengantar ke gerbang saja. Tidak untuk selamanya. Tenanglah, tak perlu lagi peluru itu dibeli dan dimuntahkan untuk membunuhi saudara sendiri yang mencoba mengkritisi penguasa—melalui pajak yang justru kami bayar sendiri. Jadi, tenanglah. Pembangkang sudah tak lahir lagi di nagari ini. Nagari ini sudah damai dalam ketidakdamaiannya.
Semoga saya salah. Turut memperingati 53 tahun PRRI. 􀂄
Diambil dari e-Paper Harian Haluan, 13 February 2011

Aksi Protes PPI Berlin-Jerman terhadap Komisi I DPR-RI

Pembentukan Kabinet RI Pertama

Kabinet Republik Indonesia pertama menganut sistem pemerintahan presidensil dengan Ir.Soekarno sebagai presiden dan Drs.Mohammad Hatta sebagai wakil presiden. Kabinet ini terdiri dari 12 menteri pemimpin departemen dan 4 menteri negara, kemudian diangkat pula Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Sekretaris Negara, dan Juru Bicara Negara. Selain itu diangkat pula gubernur pada 8 propinsi:

1. Sumatera : Mr.Tengku Mohammad Hasan
2. Jawa Barat : Sutardjo Kartohadikusumo
3. Jawa Tengah : R.Panji Suroso
4. Jawa Timur : R.M.Soerjo
5. Sunda Kecil : Mr.I Gusti Ketut Pudja
6. Maluku : Mr.J.Latuharhary
7. Sulawesi : Dr.J.Ratulangie
8. Kalimantan : Ir.Pangeran Mohammad Noer

Pada bulan Oktober 1945 Kelompok Sosialis dalam KNIP dibawah pimpinan Sutan Syahrir berhasil menyusun kekuatan didalam KNIP yang mendorong dibentuknya Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP).

Lankah berikutnya Badan Pekerja KNIP mengirim surat kepada Presiden Soekarno supaya diadakan perubahan susunan pemerintahan, baik mengenai personalianya maupun sifatnya, yang ternyata mendapat persetujuan dari Presiden Soekarno. Oleh karena itu sejak tanggal 14 Nopember 1945 dikeluarkan Maklumat Pemerintah tentang pertanggungjawaban menteri kepada DPR(saat itu masih KNIP). Dengan demikian lahirlah sistem pemerintahan kebinet parlementer untuk mengganti sistem pemerintahan kabinet presidensil. Sebagai Perdana Menteri RI pertama dijabat oleh Sutan Syahrir.

Dialog Ini yang Membuat Juri Indonesian Idol Dilaporkan

Nicolas Timothy
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komentar pedas terhadap kontestan Indonesian Idol menyeret Ahmad Dhani, Agnes Monica dan Anang Hermansyah dilaporkan ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).  Aliansi Peduli Acara Televisi Indonesia (Ampati) melaporkan para juri ini karena dinilai merendahkan martabat manusia.
Ketua Ampati Hartoyo mencontohkan perendahan martabat kontestan Indonesia Idol tersebut pada tayangan tertanggal 25 Maret 2012 di Televisi Swasta atau RCTI pukul 13.00 siang. Berikut percakapan Anang, Agnes dan Ahmad Dhani terhadap salah satu kontestan.
Anang Hermansyah: "Gaya kalian seperti perempuan, bergayalah layaknya laki-laki jangan seperti perempuan,"
Ahmad Dhani: "Ini yang namanya kiamat sudah dekat. Tampangmu nggak cocok dengan lagu ini,"
Agnes Monica: Gayanya Laki banget,"
"Banyak pernyataan mereka para juri Anang, Dhani dan Agnes kepada para peserta idol. pernyataan juri yang sangat melecehkan, dia persoalkan penampilan feminim seseorang, kamu kok begitu banget, itu nggak etis," terang Hartoyo.

KPK Periksa Lima Saksi Kasus Angelina Sondakh

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (25/4), memulai proses penyidikan kasus suap wisma atlet SEA Games dengan tersangka Angelina Sondakh.  Sebanyak lima orang saksi akan diperiksa pada proses penyidikan perdana ini.

"Hari ini ada lima saksi yang akan diperiksa yaitu Mindo Rosalina Manulang, Yulianis, Oktarina Furi, Lutfi, dan Dadang," kata Juru Bicara KPK Johan Budi melalui pesan singkatnya, Rabu (25/4) pagi.
Mindo Rosalina Manulang adalah mantan Direktur PT Anak Negeri, anak perusahaan PT Permai Group milik M Nazaruddin. Sedangkan Yulianis dan Oktarina Furi adalah pegawai PT Permai Group di bidang keuangan. Mereka berdua dianggap mengetahui aliran dana yang mengalir dari PT Permai Group ke Angelina Sondakh.  Sedangkan Luthfi dan Dadang diketahui adalah sopir pribadi Yulianis.
KPK telah menetapkan Angelina Sondakh sebagai tersangka sejak 3 Februari 2012 lalu. Adapun pasal yang dikenakan terhadap Angelina adalah Pasal 5 Ayat 2 atau Pasal 11 atau Pasal 12 huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Angelina yang juga politikus Partai Demokrat itu diduga menerima pemberian hadiah atau janji terkait proyek wisma atlet SEA Games.
Namun, sejak penetapan tersangknya KPK belum pernah memulai proses penyidikannya. Beredar kabar, penetapan tersangka itu belum cukup waktu dan tidak memiliki bukti.

Jeffrie: Saya Ingin Terlibat Langsung dalam Perubahan Politik Tanah Air

		Sunday, 22 April 2012
Bagi Jeffrie Geovanie, Partai NasDem bukan hal baru karena dari awal dia telah terlibat Ormas Nasional Demokrat (Nasdem).  Keinginan untuk mengubah Indonesia menjadi lebih baik membuat Jeffrie memutuskan bergabung dengan Partai Nasdem.Dia pun rela mundur dari keanggotaan DPR dan Partai Golkar. ”Kalau saya memilih Partai NasDem berarti saya memasuki medan yang benarbenar saya pahami selukbeluknya. Tidak membutuhkan proses adaptasi seperti pada saat saya pertama kali masuk Partai Golkar.Ibarat mau masuk rumah,masuk Partai NasDem seperti memasuki rumah saya sendiri,”ungkapnya dalam sebuah wawancara. Bagi Jeffrie,sulit untuk melakukan perubahan seperti yang diinginkannya jika saat ini masih berkiprah di DPR yang secara kelembagaan menjadi perpanjangan partai politik.Dia teringat kata-kata sahabatnya,almarhum Franky Sahilatua,yang mengatakan bahwa kita sendirilah yang menentukan arah perubahan. ”Intinya saya ingin terlibat langsung dalam upaya-upaya perubahan politik yang lebih baik di Tanah Air.Kalau kita mau terlibat,ya harus intensif dan total,”kata Jeffrie. Apalagi perubahan yang diinginkan sejak bergulirnya reformasi belum menjadikan bangsa ini lebih baik. Berkarier di dunia politik bagi Jeffrie bukan hal baru pula.Jeffrie menjadi Ketua Dewan Direktur The Amien Rais Center (ARC) sebelum bergabung dengan Partai Golkar. Dia sadar perpindahannya ke Partai NasDem bakal menimbulkan berbagai macam interpretasi.Namun,baginya yang terpenting adalah bagaimana berjuang ikut menciptakan masyarakat yang demokratis, adil,dan sejahtera. ”Kita harus terus berprasangka baik kepada publik.Karena prasangka baiklah yang akan memacu semangat kita dan modal penting untuk meraih kesuksesan,”katanya. Kesamaan Visi Ormas dan Partai NasDem Jeffrie mengungkapkan, Ormas dan Partai NasDem tidak identik karena dari awal Ormas Nasdem tidak diorientasikan menjadi partai.”Kalau niatnya mau dijadikan partai,tentu sangat tidak logis dan tidak etis mengajak tokoh-tokoh seperti Ahmad Syafii Maarif,Anies Baswedan, Rizal Sukma,dan tokohtokoh independen yang lain untuk menjadi deklarator.Mereka juga bersedia karena tahu Ormas Nasdem tidak untuk diarahkan menjadi partai,” tambahnya. Meski begitu, Partai NasDem berada dalam koridor visi dan misi yang sama dengan Ormas Nasdem.Karena itu, sebagai institusi yang menjunjung tinggi demokrasi, ormas tidak mungkin meredam aspirasi para anggotanya,terutama dari kalangan anak muda yang menginginkan berdirinya partai politik. Terkait namanya yang sama, antara partai dan ormas memang tidak dilarang. Karena dalam AD/ART Ormas tak ada ketentuan yang menyebut Nasdem sebagai nama yang eksklusif. ”Malah sekarang ini secara hukum sebenarnya ormas sudah tidak boleh lagi memakai nama Nasdem.Penyebutan nama ormas yang benar harus “Nasional Demokrat”,bukan Nasdem.Karena “NasDem” sudah dihakciptakan oleh Partai,”tutur Jeffrie. Hal ini penting dikemukakan,untuk menepis kesalahpahaman publik dalam melihat Ormas dan Partai NasDem.Antara ormas dan partai ini punya hubungan yang khas.Dilihat dari proses kelahirannya, keduanya didorong karena tuntutan situasi politik yang sama.Yakni,karena desakan untuk melakukan gerakan restorasi Indonesia. Karena itu wajar jika platform dan visi-misi antara keduanya pun relatif sama. ”Jadi, mengapa saya tertarik masuk Partai NasDem karena antara ormas yang saya geluti dan Partai NasDem memiliki platform serta visi dan misi yang relatif sama,”ungkapnya. Kesamaan platform dan visi-misi ini penting agar antara keduanya bisa menjalin kerja sama yang erat dan bisa saling memanfaatkan (simbiosis mutualistis).Dalam arti Partai Nasdem bisa memanfaatkan sumber daya ormas untuk kepentingan konsolidasi,dan sebagai gerakan moral dan kebudayaan.Sebaliknya, ormas bisa memanfaatkan Partai Nasdem sebagai “kaki” agar gerakan restorasi Indonesia benar-benar berjalan di atas bumi perpolitikan nasional. Terkait hal di atas,lanjut Jeffrie,setidaknya ada tujuh hal yang akan dikelola secara benar dalam membangun Partai NasDem.Pertama, dalam tata kelola keuangan partai politik yang kerap disebut-sebut sebagai akar terjadinya korupsi di negeri ini.Kedua,dalam membangun pola hubungan yang proporsional antara partai politik dan konstituen.Ketiga, proses rekrutmen anggota yang masif,namun tetap berkomitmen pada kualitas. Keempat,proses seleksi para kandidat yang akan ditempatkan baik di lembaga eksekutif maupun legislatif. Kelima dalam pengembangan internal partai politik terutama strategi pemenangan pemilu. Keenam dalam mengelola konflik internal.Ketujuh dalam upaya meningkatkan fungsi dan peranan parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat. ”Kami yakin jika ketujuh hal dalam partai politik ini bisa dikelola secara benar, dalam arti mematuhi seluruh rambu-rambu yang telah disepakati baik dalam UU Partai Politik maupun UU Penyelenggaraan Pemilu, maka harapan untuk sampai pada tujuan terciptanya pemerintahan negara yang bersih,adil,dan sejahtera bukan hal mustahil untuk dicapai,”paparnya. ●dwi sasongko

 

Tukang kecap dan Si Dodol

                                                                    
Gempar Soekarnoputra
Suatu hari Si Dodol (Tukang jual dodol) dan Si Kecap (Tukang jual kecap) mengadakan tamasya di Lokasi LUMPUR LAPINDO di Sidoarjo. Sebab mereka memperoleh informasi dari Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan bahwa ada "paket tamasya lumpur Lapindo di Sidoarjo." Jadi karena gratis maka Si Dodol dan Si Kecap bersama-sama dengan kawan2nya pergi bertamasya ke lokasi Lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Setelah mereka berdua tiba di lokasi lumpur Lapindo terjadilah dialog menarik antara Si Dodol dan Si Kecap. Si Dodol, "Mas Kecap tanpa terasa Kasus semburan lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo sudah berjalan 6 tahun. Saya ingat mulai muncul permasalahan lumpur Lapindo pada tanggal 29 Mei 2006 awalnya di Sumur Panji I, Desa Renokenongo, Porong, Sidoarjo. Pengeboran tersebut dilakukan oleh P.T LAPINDO BRANTAS dan P.T MINARAK LAPINDO JAYA, dua2 perusahaan pengeboran minyak dan gas milik kepunyaan ABURIZAL BAKRIE, Boss Besar Partai Golkar. Mantan Menko Perekonomian dan Mantan Menko Kesra di era Pemerintahan Presiden SUSILO BAMBANG YUDHOYONO (2004-2009)." Si Kecap, "Pantas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan fasilitas pengeboran minyak dan gas kepada Aburizal Bakrie sebab dia itu Pejabat Negara penting dan orang kepercayaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kalau bukan Aburizal Bakrie mana mungkin diberikan fasilitas kemudahan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Si Dodol, "Ya ialah Aburizal Bakrie kan pada waktu itu menjabat Menko Perekonomian, jadi dia mau minta apa saja asset2 Negara dan kekayaan alam berupa hasil pertambangan batubara, minyak bumi dan gas alam serta emas pasti dikabulkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono." Si Kecap, "Mas Dol, mungkin Presiden SBY lupa bahwa menurut pasal 33 UUD 1945 bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Cabang2 produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional." Si Dodol, "Itu maksud kamu Mas Cap bahwa ketentuan Pasal 33 UUD 1945 itu tidak diperuntukkan hanya dimonopoli seluruh produksi ekonomi pertambangan oleh Aburizal Bakrie?" Si Kecap, "Mas Dol seharusnya Presiden SBY harus tahu dan memahami Pasal 33 UUD 1945 tersebut terkait dengan prinsip perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Sekarang ini kamu kan tahu dan sangat paham Mas Dol bahwa yang membuat regulasi adalah Hatta Rajasa sebab sekarang dia yang ganti posisi Aburizal Bakrie sebagai Menko Perekonomian dan Agung Laksono sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar dipercayakan sebagai Menko Kesra juga mengganti posisi Aburizal Bakrie. Jadi Hatta Rasaja dan Agung Laksono membuat regulasi dan Aburizal Bakrie mengeksekusi semua bisnis pertambangan (monopoli dari hulu hingga hilir atau dikenal dengan sistem perekonomian kartel)." Si Dodol, "Wah, ternyata keuntungan yang diperoleh dari monopoli dan sistem kartel di bisnis pertambangan setiap tahun bisa meraup keuntungan ratusan trilyun rupiah. Jumlah uang sebanyak itu untuk siapa ya Mas Cap?" Si Kecap, "Ya kamu Mas Dol seperti pura2 tidak tahu saja? Tentu dibagi-bagikan kepada Konco2nya baik yang sedang berkuasa di atas sampai ke bawah. Demi gerakan tutup mulut, jadi sumbal sana-sini." Si Dodol, "Kan sekarang ini ada KPK, apakah tidak takut melakukan suap sana-sini?" Si Kecap, "Pimpinan KPK juga manusia. Mereka tetap masih butuh biaya sana-sini, jadi mereka masih butuh uang. Artinya disuruh pilih apakah mau uang atau mau jabatannya dicopot?" Si Dodol, "Kalau Pimpinan KPK dicopot kan bisa Pimpinan KPK mengadu kepada DPR dan Presiden SBY." Si Kecap, "Apakah Pimpinan KPK tidak tahu atau berpura-pura tidak tahu Partai2 Politik mana yang menguasai mayoritas kursi2 di DPR? Jangan2 kamu juga Mas Dol tidak tahu hal itu?" Si Dodol, "Hehehe, enak aja. Setahu saya Fraksi Partai Demokrat (Ketua umumnya Anas Urbaningrum) didukung oleh kekuatan koalisi yakni: Fraksi Partai Golkar (Ketua Umumnya Aburizal Bakrie), PKS (banyak pengurusnya menjadi Menteri), PAN (Ketua Umumnya Hatta Rajasa menjabat Menko Perekonomian), PPP (Ketua umumnya Suryadharma Ali, menjabat Menteri Agama), PKB (Ketua Umum Muhaimin Iskandar, menjabat Menteri Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi)." Si Kecap. "Jadi mana mungkin di antara mereka saling menggigit atau memangsa? Justru di antara mereka saling membantu untuk saling menutupi tapi hasilnya tentu wajib dibagi-bagi. Apalagi semua Partai Politik sangat membutuhkan logistik untuk persiapan Pemilu Legislatif yang akan datang dan Pemilu Presiden yang akan datang." Si Dodol, "Dan bagian untuk Rakyat kecil mana?" Si Kecap, "Mana mungkin mereka sempat memikirkan nasib dan kepentingan Rakyat kecil seperti kita ini, Mas Dol." Si Dodol, "Tapi kan kata Bung Karno bahwa seluruh kekayaan alam Indonesia ini bukan hanya diperuntukkan dan dinikmati oleh satu atau dua orang demi memperkaya diri mereka tapi jatah untuk seluruh Rakyat Indonesia tanpa terkecuali supaya seluruh Rakyat Indonesia menjadi hidupnya sejahtera dan makmur serta berkeadilan sesungguhnya." Si Kecap, "Mana mungkin mereka memikirkan nasib dan kesusahan kita sebagai Rakyat kecil yang tidak berdaya seperti kita ini. Lihat saja nasib Warga Masyarakat korban semburan lumpur panas Lapindo di Sidoarjo ini. Sudah 6 tahun dijanjikan oleh Aburizal Bakrie akan membayar uang ganti rugi kepada seluruh Warga korban lumpur Lapindo terutama di Desa Siring, Desa Jatirejo, Desa Mindi, Desa Ketapang, Desa Renokenongo dengan pembayaran ganti rugi sebesar Rp.1,5 Trilyun dan belum termasuk ganti rugi bagi asset pabrik yang tenggelam dalam lumpur panas Lapindo." Si Dodol, "Nah, itu lihat di sana sekarang ini genangan lumpur panas Lapindo sudah semakin tinggi dan mencapai bibir tanggul penanggulangan lumpur. Apakah itu tidak membahayakan dan mengancam keselamatan jiwa Warga Masyarakat pengguna jalan Raya Porong dan jalur atau rel kereta api serta keselamatan jiwa Warga yang masih mendiami di dekat tanggul penahan lumpur panas tersebut?" Si Kecap, "Seperti tidak tahu saja kamu Mas Dol bahwa di Negeri kita ini nyawa manusia tidak ada harganya sama sekali. Nanti kalau sudah terjadi kejadian atau peristiwa jebolnya tanggul penahan lumpur sehingga lumpur menerjang pemakai jalan Raya Porong dan rel kereta api baru Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah saling tuding menunding dan ribu sana-sini serta saling salah-menyalahi. Yang korban adalah Warga Masyarakat yang tidak berdosa. Tapi yang memperoleh keuntungan besar adalah P.T Lapindo Berantas dan P.T Minarak Lapindo Jaya, dua2 perusahaan tersebut milik kepunyaan Aburizal Bakrie." Si Dodol, "Mas Cap sampai saat ini saya masih penasaran." Si Kecap, "Penasaran apa kamu, Mas Dol?" Si Dodol, "Untuk masalah semburan lumpur panas Lapindo ini siapa saja yang bisa dipersalahkan dan bisa dipertanggung-jawabkan secara hukum?" Si Kecap, "Yang bertanggung jawab tentu adalah Pemerintah Pusat, khususnya Direksi PERTAMINA, baru kemudian Kepala BP MIGAS dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berikut yang terakhir adalah perusahaan2 milik kepunyaan Aburizal Bakrie tersebut." Si Dodol, "Mengapa Direksi Pertamina, Kepala BP Migas dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang bertanggung jawab?" Si Kecap, "Awalnya perusahaan Aburizal Bakrie yakni P.T Lapindo Berantas dan P.T Minarak Lapindo Jaya mengajukan kepada Dirut Pertamina dan Kepala BP Migas untuk mengadakan kegiatan pengeboran migas di Sumur Panji I di Desa Renokenongo dan Desa Siring "tanpa menggunakan casing pada batang bornya" dengan pertimbangan agar biaya menjadi jauh lebih murah. Seharusnya Dirut Pertamina dan Kepala BP Migas harus menolak secara tegas rencana kegiatan pengeboran dengan menggunakan metode yang sangat berbahaya itu meskipun biayanya jauh lebih murah. Sebab perusahaan2 minyak terbesar di dunia saja seperti Esson, British Petroleum, Caltex, Chevron, Shell, Mobil Oil, Conoco, Huffco, Harliburton, Union Oil, Total, Bechtell, dll "tidak pernah dan tidak berani mengambil resiko tinggi" untuk mengadakan pengeboran dengan cara "tanpa casing pelindung" sekalipun biayanya jauh lebih murah daripada dengan mempergunakan metode pakai casing. Mungkin diduga keras bahwa jumlah dana hasil penghematan tersebut akan digunakan untuk dibagi-bagikan kepada semua pihak terkait yang mendukung usaha eksploitasi migas tersebut. Nah akibatnya fatal dan terjadi peristiwa luar biasa yakni meluapnya semburan lumpur panas dari perut bumi keluar tanpa terkendali dan mencemari lapisan atas bumi. Selain itu cara mengadakan pengeboran juga keliru sebab pemasangan mata bor dan batang pengeboran pada posisi vertikal yang seharusnya pada posisi aman pada kemiringan 45 derajat." Si Dodol, "Tapi mengapa Direksi Pertamina dan Kepala BP Migas tahu persis bahwa metode pengeboran tanpa casing itu dan derajat pengeboran itu keliru masih saja diberi "ijin rekomendasi" kepada perusahaan2 Aburizal Bakrie itu?" Si Kecap, "Sebab pada waktu itu ada desakan dan paksaan yang dilakukan oleh Menteri Pertambangan dan Energi, Purnomo Yusgiantoro terhadap Direksi Pertamina dan Kepala BP Migas pada waktu itu supaya memberi ijin rekomendasi kepada perusahaan2 kepunyaan Aburizal Bakrie tersebut sebab posisi Aburizal Bakrie pada waktu itu sebagai Menko Kesra dan Mantan Menko Perekonomian. Jadi mereka itulah yang harus bertanggung jawab secara hukum Pidana dan Hukum Perdata sebab sudah menyusahkan Warga Masyarakat dan merugikan keuangan/perekonomian Negara." Si Dodol, "Ada kabar bahwa Presiden SBY dan DPR setuju bahwa kasus semburan lumpur panas Lapindo itu dinyatakan sebagai musibah/bencana alam nasional sehingga dengan demikian Pemerintah Pusat akan mengucurkan dana bencana alam sebesar Rp.3 trilyun untuk menanggung semua kerugian yang diakibatkan oleh kecerobohan dan kerakusan manusia yang rakus dan tamak tersebut." Si Kecap, "Jadi kalau begitu Presiden SBY membebaskan tuntutan ganti rugi terhadap Aburizal Bakrie sebab masalah itu langsung diambil-alih Negara?" Si Dodol, "Kebijakan itu tidak pantas dan tidak adil sama sekali. Ujung2 Rakyat dikorbankan sebab uang Negara milik Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah hanya dihambur-hamburkan untuk keuntungan Pihak lain." Si Kecap, "Mas Dol, itulah politik. Dalam politik semua bisa diatur dan semua bisa saja terjadi. Politik bertujuan untuk menjembatani kepentingan2 berbagai pihak yang berkepentingan." Si Dodol, "Tapi Rakyat kan juga berkepentingan dengan musibah yang diakibatkan oleh kecerobohan mereka itu sebab sampai saat ini harta kekayaan milik satu2nya Warga ludes tertelan lumpur panas Lapindo tapi sampai sekarang pihak perusahaan kepunyaan Aburizal Bakrie, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo tenang2 saja dan tidak peduli dengan nasib dan kesusahan serta kerugian Warga Masyarakat yang menjadi korban lumpur Lapindo. Masya Allah...!!!!

— bersama Rany HS, Wenty Lilwayne Imperatrice, Tri Widarty, Widayati Soeparman dan Nina Yustiana.

Surya Paloh Resmikan Gedung Restorasi Nasional Demokrat di Serang

Bahu Nasdem Daftarkan Gugatan UU Pemilu ke MK

Dated: 19 April,2012

Jakarta, WebNasDem – Badan Advokasi Hukum Partai NasDem mendaftarkan uji materi UU Pemilu 2012 ke Mahkamah Konstitusi  hari ini (19/4). Gugatan dipimpin langsung oleh Ketua BAHU NasDem Effendi Sahputra.  Effendi yang datang bersama sejumlah pengurus Bahu mendaftarakan secara langsung gugatan pada pukul 11.11 WIB.
“Uji materi kita terhadap Undang-undang Pemilu Tahun 2012 yang kemarin baru diketok oleh DPR. Kita  akan menguji pasal 8 ayat 1 terhadap pasal 28 UUD 45, ayat d dan e” kata Effendi  sesaat tiba di gedung mahkamah konstitusi.
Dia juga menjelaskan, pada dasarnya Partai NasDem tidak keberatan dengan adanya penetapan parliementary treshold dan pasal yang mengatur verifikasi partai, sebab secara infrastruktur Partai NasDem sudah siap sampai ke tingkatan terbawah.
“Secara dapil tidak maslah, secara PT juga tidak masalah, kita sudah sangat siap untuk 3,5 % bahkan dari awal kita setuju untuk lebih besar. Kita sangat menghargai dan menghormati dari UU Pemilu tersebut. Namun kami rasa ada satu hal pasal diskriminatif, terkesan akal akalan, yaitu pasal 8 ini. Karena orang awam saja bisa menilai pasal ini sangat tidak adil,” tegasnya.
Lebih lanjut Efendi mengatakan, pasal  yang telah ditetapkan oleh  DPR RI diluar asas pemilu, sebab partai yang saat ini ada diparlemen secara langsung meloloskan diri mereka tanpa melalui proses verifikasi.
“Kami melihat partai-partai ini membuat aturan untuk kepentingan mereka saja, mereka meloloskan diri mereka sendiri tanpa memverivikasi, sementara dilain pihak mereka memberatkan partai-partai baru yg ingin berpatisipati dalam pemilu 2014 nanti,” tegasnya. (002)

Gempar Soekarno Putra (Bagian-I)

(Tulisan ini adalah copy-paste dari www.kartini-online.com 6 tahun yang lalu, berhubung yang bersangkutan telah almarhumah, saya hanya ingin agar kabar ini tidak mati juga)

Belum banyak yang tahu, bahwa Bung Karno punya seorang putra hasil pernikahannya dengan Ny Jetje Langelo (70 tahun), putri petani kopra Desa Lembean, Manado, Sulawesi Utara.

Sesuai amanat Bung Karno, anak yang diberi nama Mohammad Fatahillah Gempar Soekarno Putra tersebut (kini berusia 44 tahun), ‘disembunyikan’ ibunya pada sebuah keluarga, kemudian diberi nama lain, yakni Charles Christofel.

Hampir 40 tahun Ny Jetje memendam rahasia, siapa Gempar sebenarnya. Selama itu pula Gempar menjalani hidup yang pahit dan getir. Mulai dari menjadi pembantu rumah tangga, tidur di emperan toko, jadi preman pasar atau tukang panjat kelapa, pernah ia lakoni.

Bahkan saat ia masih kecil, berbagai siksaan fisik pernah pula menderanya. Beberapa kali ia nyaris mati disiksa kakak dan ibu angkatnya.Akibat beratnya penderitaan, pernah pula ia mencoba bunuh diri dengan minum racun serangga. Untungya tidak mati.

Meski dalam kemelaratan dan kesulitan hidup, ia tetap sekolah hingga meraih gelar sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, menjadi Pengacara kondang dan terjun ke dunia politik. Siapa sebenarnya Gempar dan bagaimana beratnya jalan hidup yang telah ia tempuh hingga meraih apa yang ia peroleh sekarang? Inilah kisahnya.

Adalah Jetje Langelo, gadis cantik yang tampil sebagai pemenang dalam pemilihan Puteri Kacantikan dan Siswa Teladan se-Sulawesi, tahun 1953 di Manado. Saat itulah Bung Karno, Presiden RI masa itu hadir di sana, didampingi ajudan Soegandi (suami Mien Soegandi – Mantan Menteri UPW pada masa Soeharto. Waktu itu Soegandi berpangkat Mayor).

Selain itu, hadir pula Heng Ngantung, Gubernur DKI Jakarta asal Manado dan beberapa pembesar lainnya. Saat itulah untuk pertamakali Bung karno kenal dengan Jetje Langelo, pelajar SGA Roma Katolik Manado yang dalam acara tersebut tampil sebagai pemenang.

Pada pesta ramah tamah malam harinya kedua insan ini sempat berbincang dan berdansa bersama. Saat itulah keterpautan antara keduanya mulai melekat. Waktu itu Bung Karno adalah suami dari ibu Fatmawati, sekaligus Ibu Negara RI.

Jetje sendiri baru berusia 15 tahun ketika itu. Ia adalah puteri pasangan keluarga petani kopra, Emile Langelo dan ibu Durine Dayoh. Jetje anak tertua dari tiga orang bersaudara. Adik-adiknya, Boy Langelo dan Heng Langelo. Mereka menetap di Desa Lembean, Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa, satu jam perjalanan dari Manado arah ke Bitung, pelabuhan terbesar di provinsi paling utara Indonesia.

Sejak perkenalan tersebut, surat menyurat dan telegram, sebagai alat komunikasi masa itu, antara Jetje dan Bung Karno berjalan lancar. Tidak hanya itu, dalam kesempatan lain, Bung Karno pun sering berkunjung ke Manado. Jalinan cinta antara keduanya pun terpaut, hingga Jete merampungkan sekolahnya tahun itu juga.

Ketika niat Bung Karno ingin menikahi Jetje, konon, sebagaimana diceritakan Gempar pada KARTINI, orang tua Jetje, Emile Langelo, tidak memberi restu, “Dengan pertimbangan, Opa tidak mau menyakiti hati ibu negara, yakni Ibu Fatmawati.”

Karena itulah, buru-buru Emile menjodohkan Jetje dengan Letnan Satu TNI Leo Nico Christofel. Dari perkawinan tersebut, lahir dua orang anak, Linda Christofel dan Lonce Christofel. Akhir 1955, Jetje bercerai dengan Leo.

Sementara komunikasi Jetje dengan Bung Karno bertaut kembali, hingga akhirnya mereka menikah secara Islam  di Manado pada tahun 1957. Usai nikah, Jetje menolak ikut ke Jakarta, dengan pertimbangan, tidak mau menyakiti hati Fatmawati, sebagai Ibu Negara.

Dalam kesempatan lain, ketika Jetje tengah mengandung anak dari perkawinannya dengan Bung Karno, Jetje berencana akan melahirkan anak tersebut di Jakarta, sebagaimana anjuran Bung Karno. Namun, disaat akan melahirkan, tiba-tiba pecah pemeberontakan Permesta di daratan Sulawesi.

Anak yang dikandung Jetje pun kemudian lahir di Manado atas pertolongan seorang bidan. Tepatnya pada tanggal 13 Januari 1958, di rumah kakeknya, Desa Lembean. Berita kelahiran ini segera dikabarkan kepada Bung Karno di Jakarta lewat telegram.

Bersamaan dengan itu, meletus pula Gunung Lokon di Tomohon, gunung tertinggi di Sulawesi Utara. Sementara, pemberontakan masih terus berkecamuk. Sebagaimana diceritakan Gempar, belakangan ia tahu, lewat Laksamana John Lie, Komandan Kapal Perang KRI Gajah Mada yang diperintahkan Bung Karno untuk menumpas pemeberontakan di Sulawesi Utara.

Begitu KRI Gajah Mada mendekati pantai Manado, datang instruksi mendadak dari Bung Karno, jangan ada satupun meriam mendarat di kota Manado. “Belakangan saya tahu, rupanya waktu itu ada isteri dan anak Bung Karno di sana,” kata John Lie, dalam sebuah pertemuan masyarakat Manado di Jakarta.

“DISEMBUNYIKAN” DALAM PENDERITAAN

Sesuai amanah, konon lewat sebuah suratnya, Bung Karno memberi nama anaknya Mohammad Fatahillah Gempar Soekarno Putra. “Gempar ini akan menggemparkan Nusantara, bahkan dunia nantinya. Keberadaan anak ini harus dirahasiakan dulu, sampai ia berusia 40 tahun atau sudah matang dalam dunia politik.” Demikian pesan yang disimpan begitu rapi oleh Ny Jetje, sebagaimana ia ceritakan kepada Gempar.

Untuk itulah, Gempar kecil diberi nama oleh ibunya Charles Christofel. Nama Christofel sendiri, diambil dari nama mantan suaminya, Leo Christofel, lelaki yang sampai akhir hayatnya masih berhubungan baik dengan Ny Jetje. “Lebih dari itu, pengambilan nama Christofel dipakai untuk menyamarkan, menutupi, agar tidak

ada yang tahu kalau Gempar adalah anak Bung Karno. Sebagaimana amanat Bung Karno, bahwa anak ini harus dirahasiakan, hingga saatnya kelak ia akan tahu, anak siapa ia sebenarnya, ” tutur Gempar sebagaiama cerita ibunya.

Saat pemberontakan Permesta berakhir, dipenghujung tahun 1960, Bung karno berkunjung ke Manado. “Saat itulah untuk pertamakali dan terakhir, Bung Karno menggendong saya. Saya tidak dapat mengingatnya secara pasti, karena masih berusia lebih kurang dua tahun. Cuma yang saya ingat masa itu, saya sudah punya mainan mahal, yakni mobil-mobilan seperti gokart. “Ibu bilang, mainan itu datang dari Jakarta,” lanjut Gempar lagi.

Sayang, kebahagiaan bersama ibu, tidak dinikmati Gempar selanjutnya. Usia 5 tahun, oleh ibunya ia dititipkan pada Ibu Mince, salah seorang kakak mantan suaminya Christofel yang tinggal di daerah Kanaka, Kotamadya Manado. Sedang ibunya kembali ke kampung, berjarak satu jam perjalanan dari Manado.

“Sejak itu, rasanya saya mulai kehilangan kasih sayang dari orangtua,” tutur Gempar. Ibu Mince, adalah istri seorang pedagang yang cukup terkenal di kota tersebut, bernama Johny Runtuwene. Mereka punya empat anak, Fence (laki-laki sulung), Soan, Poan dan Dince.

Beda usia mereka dengan Gempar cukup jauh, yang tekecil, Dince, selisih 6 tahun lebih besar dari Gempar. Gempar memanggil Mak kepada ibu angkatnya dan Bapak kepada bapak angkatnya. Sedang kepada saudara angkatnya, Gampar memanggil Kakak.

“Sejak awal, saya memang sudah merasa asing dan memperoleh  perlakuan tidak  wajar di rumah tersebut. Selain ditempatkan di sebuah kamar kumuh layaknya kandang, karena memang bersebelahan dengan kandang ayam di belakang rumah dengan dinding anyaman bambu dan lantai tanah, pakaian pun saya tidak punya. Kalau pun ada, itu cuma pakaian bekas dari saudara angkat saya Tidur di dipan beralaskan tikar. Di usia lima tahun, saya sudah dibebani tugas berbagai pekerjaan di rumah itu. Mulai dari yang ringan, misalnya menyapu rumah, menyapu halaman, buang sampah dan mencuci pakaian saya sendiri. Namun, saat saya mulai masuk SD kelas satu, saya sudah harus menimba air dari sumur, mengisi dua drum besar ,untuk mandi mereka dan berbagai keperluan lainnya. Jarak dari sumur ke rumah, sekitar seratus meter. Saya harus menenteng dua ember sekaligus, sehingga membuat saya berjalan terseok-seok. Sementara, saya sendiri tidak boleh mandi di drum itu,” kata Gempar, menceritakan awal mula derita hidup yang ia jalani.

Tidak hanya itu, ia harus bangun lebih awal dari orang-orang di rumah. Selain menimba air di sumur, kian lama tugasnya kian meningkat, mulai dari mempersiapkan sarapan pagi di dapur, mencuci pakaian seisi rumah dan sebagainya. Sebelum berangkat sekolah, ia harus menunggui saudara – saudara angkatnya minum susu dan makan roti. “Dengan harapan, sisa dari makanan mereka itu bisa buat saya.  Lumayan, buat menganjal perut, karena saya memang tidak pernah menikmati uang jajan ke sekolah,” tutur Gempar.

Di sekolah, jika lapar, katanya, dia permisi keluar kelas untuk minum air kran yang ada di WC sekolah. “Jika teman-teman jajan, ya, saya menonton saja. Di situlah, kadang-kadang tanpa terasa, air mata saya jatuh, menahan pedih di hati,” kata  Gempar.

Setelah para saudara angkatnya berangkat sekolah, ada yang menggunakan sepeda, bendi (delman) langgananan mereka, menuju  sekolahnya masing-masing, barulah Gempar berangkat jalan kaki menuju sekolahnya yang berjarak sekitar 2 kilometer dari rumah, yakni di SD Katolik Don Bosco. “Saya cuma punya satu pasang sepatu pemberian orang. Seragam sekolah pun saya cuma punya satu. Karena itu sepatu tersebut sering saya tenteng di perjalanan, supaya awet. Setelah dekat sekolah baru saya pakai. Seragam sekolahpun langsung saya cuci bila sampai di rumah, langsung dijemur untuk dipakai esok harinya. Jika hujan, terpaksa saya pakai terus berulang-ulang. Sehingga seragam tersebut sampai bulukan dan robek, ya saya jahit sendiri pakai jarum tangan,” cerita Gempar.

Lebih parah lagi, kata Gempar, tidak jarang sepulang sekolah, ia tidak kebagian nasi, apalagi lauk pauknya. “Yang saya jumpai, hampir selalu periuk nasi yang masih ada keraknya. Zaman itu, orang kalau masak kan pakai periuk, sehingga ada keraknya yang melekat. Kerak itu saya siram air panas, sehingga mengelotok. Itulah yang saya makan bagi dua dengan anjing piaraan di rumah tersebut. Makan malam pun demikian, hampir selalu saya temui kerak nasi, selama bertahun-tahun. Sedang nasinya, hanya untuk orang seisi rumah bersama anak-anak mereka. Kadang-kadang, kalau kebetulan sedang ada Pak Johny Runtuwene (suami ibu Mince-Red) dan puteri bungsunya Dince di rumah, saya bisa makan nasi. Kedua orang ini cukup baik, memperlakukan saya agak manusiawi dibanding yang lain,” kata Gempar.

Meski demikian, diakui Gempar, untuk mata pelajaran Berhitung dan Ilmu Alam, ia jagonya di kelas. Terbukti, di Ijazahnya, untuk mata pelajaran tersebut, dia memperoleh nilai 9.

DISIKSA KAKAK DAN IBU ANGKAT

Sebagai anak laki-laki, sangat lumrah, bila kadang-kadang Gempar itu nakal, namun masih dalam batas wajar. Sebagaimana ia ceritakan, ketika duduk di kelas 5 SD waktu berusia 11 tahun, sepulang sekolah, karena lapar, ia mencuri sebuah pisang ambon yang ada di dapur.

“Mengetahui pisangnya hilang satu, ibu Mience langsung marah-marah. Ketika ditanya, saya mengaku telah mengambil sebiji pisang. Saya langsung dipukul pakai kayu. Saya diam saja, sambil berlalu ke belakang hendak mencuci baju  seragam untuk saya pakai esok hari. Di sana telah menumpuk pula pakaian ibu Mince dan anak-anaknya yang harus saya cuci. Ketika saya sedang mencuci, tiba-tiba Ibu Mince datang dari belakang sambil marah-marah, melumeri wajah saya dengan segenggam sambal cabe rawit. Saya berteriak, menjerit kesakitan dan membenamkan muka saya ke dalam drum air tempat mandi. Perih di mata tak hilang juga. Berjam-jam lamanya saya menangis, sehingga mengundang iba para tetangga. Namun, mereka tak berdaya untuk menolong, mereka tidak mau mencampuri rumah tangga orang lain,” kata Gempar.

Karena menahan sakit, Gempar lupa mengganti air cabe tempat ia membenamkan muka ke drum mandi. Ketika Fence, putra sulung di rumah itu mandi, mata Fence pun perih. Badan beserta bagian tubuh lainnya kepanasan.

“Saya langsung ditendang Fence, dipukuli sejadi-jadinya. Belum puas, ia ambil tali, ia ikat kaki dan tangan saya, langsung membenamkannya ke sumur. Untung ada sebongkah batu yang menjulur di dinding, sehingga tangan saya bisa nyangkut di sana dan kepala tidak membenam ke air. Saat itulah saya berteriak-teriak minta tolong, sehingga mengundang perhatian para tetangga. Orang-orang pun berdatangan menyelamatkan saya dan memarahi Fence yang tidak manusiawi. Pertengkaran antar mereka pun terjadi dan salah seorang bapak sempat memukul Fence,” cerita Gempar.

MENOLONG TEMAN

SD Katolik Don Bosco Manado tempat Gempar sekolah, adalah tempat bersekolahnya anak orang-orang terkemuka di kota tersebut. Mulai dari pedagang, hingga anak Bupati dan Walikota, ada di sana. “Cuma saya orang paling melarat di sana,” kata gempar.

Suatu kali, rekan sekelasnya, Pedy Lumentut, anak Bupati Minahasa masa itu, memukul Tjong Kok Hwa (sekarang dosen di UCLA Amerika Serikat), putera pedagang arloji yang cukup terkenal di Manado. Merasa kasihan terhadap Tjong Kok Hwa, spontan Gempar memukul Pedy. Anak Bupati itu pun tersungkur. Sejak itulah Gempar disegani di sekolah itu.

“Dan sejak itu pula saya mulai merasakan enaknya kue jajanan di sekolah, pemberian Tjong Kok Hwa yang merasa iba pula kepada saya yang tidak pernah jajan.” Tidak hanya itu, anak Walikota Manado, Kemal Rauf Moo, pun pernah ia pukul, karena sombong dan jahat kepada rekan sekelasnya. Sejak itu, diakui Gempar, ia mulai mendapat simpati teman-temannya, karena suka menolong rekan yang lemah.

“Lumayan, saya sering dijajani teman dan hidup dari belas kasihan mereka. Saya yang tadinya cuma punya satu buku tulis untuk seluruh pelajaran, sering dibelikan teman. Begitu pula sepatu dan seragam, sering diberi oleh teman-teman, bekas mereka yang tidak terpakai lagi.”

JUALAN ES

Saat di kelas 5 SD itu, Gempar ingin punya uang sendiri. Maka usai sekolah, kadang-kadang masih pakai seragam, ia langsung ke rumah Haji Basalamah, salah seorang  tetangga, sekitar satu kilometer dari rumahnya.

Di rumah pedagang keturunan Arab itulah ia bisa makan enak, pakai ikan, ayam, daging dan sebagainya, sesuatu yang tidak pernah ia dapat di rumah ibu angkatnya. Selanjutnya, Gempar mencuci piring, membantu pekerjaan di rumah itu, bahkan mencuci pakaian. Imbalannya, Ibu Basalamah memberi sejumlah uang kepada Gempar. Selain itu, Gempar pun diberi kesempatan menjajakan Es milik keluarga itu berkeliling kampung.

“Hasilnya, lumayan. Saya bisa beli buku, pensil, penggaris dan berbagai keperluan sekolah lainnya,” kata Gempar. Cuma, karena pulang terlalu sore, dimana drum mandi Ibu Mince sekeluarga belum diisi, ditambah lagi pekerjaan rutin lain di rumah ibu angkatnya itu tidak ada yang mengerjakan, lagi-lagi Gempar mendapat siksaan. Ia  dipukul pakai rotan, kayu dan benda apa saja.

“Lama-lama saya jadi kebal.  Bayangkan, ketika saya sedang mengaso saat membelah kayu bakar di bawah pohon samping rumah, saya tertidur dihembus angin. Tiba-tiba saya dipukul oleh Ibu Mince pakai kayu tersebut. Punggung saya merah, kulit terbelah bahkan ada beberapa  serpihan runcing kayu tersebut yang menancap di daging. Semua saya tahankan. Saya sudah tidak kuat menangis. Air mata saya rasanya sudah habis,” katanya, pilu.

Bagaimana perjalanan Gempar selanjutnya setelah gagal bunuh diri? Jadi kondektur Bemo rute Manado -Bitung, aktivis SMA, mundur dari Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi dan meretas jalan hidup di Jakarta, ikuti KARTINI nomor depan.

Sumber: www.kartini-online.com

Presiden Kucilkan Menteri PKS

Penulis : Akhmad Mustain

Selasa, 17 April 2012SETELAH Partai Keadilan Sejahtera (PKS) didepak dari koalisi partai pendukung pemerintahan Yudhoyono-Boediono, giliran menterinya dikucilkan dari rapat kabinet. Kali ini Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri tidak diundang dalam rapat yang membahas penanganan bencana gempa di Aceh.

Rapat penanganan gempa yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Boediono digelar di Bogor, kemarin. Meski penanganan bencana merupakan tugas pokok Kementerian Sosial, Salim justru tidak diundang.

Juru Bicara Presiden Julian Aldrian Pasha membenarkan bahwa Presiden tidak mengundang Salim. Meski Salim tidak diundang, kata Julian, program Kementerian Sosial terkait dengan penanganan bencana tetap dilaporkan kepada Presiden oleh Menko Kesra Agung Laksono.

Itu kali kedua menteri asal PKS tidak diundang. Sebelumnya, dalam rapat kabinet membahas tindak lanjut pengesahan UU APBN-P 2012 pada 4 April, Presiden tidak mengundang Suswono, Menteri Pertanian asal PKS.

Ada tiga menteri asal PKS dalam Kabinet Indonesia Bersatu II, satu lagi Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring. Para menteri asal PKS itu dikucilkan dari rapat kabinet sejak PKS ditendang dari koalisi.

PKS ditendang dari koalisi terhitung sejak 3 April saat digelar rapat partai koalisi tanpa PKS di kediaman Yudhoyono. Seusai rapat, Syarief Hasan selaku sekretaris sekretariat gabungan partai pendukung pemerintah menegaskan PKS tak lagi menjadi anggota koalisi.

Menurut Syarief, PKS melakukan pelanggaran berat karena tidak menjalankan kebijakan strategis yang wajib didukung dan dilaksanakan semua anggota koalisi mengenai rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Pembangkangan PKS secara telanjang ditunjukkan dalam Rapat Paripurna DPR, Jumat (30/3). Dalam voting, PKS menolak Pasal 7 ayat 6(a) RUU APBN-P 2012 yang membuka ruang bagi pemerintah menaikkan harga BBM dengan syarat tertentu.

Disandera kepentingan

Pakar hukum tata negara Irmanputra Sidin berharap agar Presiden Yudhoyono tidak mengucilkan menteri. "Jangan hanya karena persoalan partai membuat kekuasaan pemerintah tidak optimal. Lebih baik Presiden segera menentukan sikap apakah mengganti atau mempertahankan menteri asal PKS daripada mengucilkan mereka," katanya.

Menurut Irman, sepanjang kader PKS masih memegang jabatan menteri, Presiden mestinya memperlakukan mereka secara layak. Semakin menteri asal PKS dikucilkan, kata dia, itu memperlihatkan Presiden sedang disandera kepentingan politik sehingga tidak bisa menggunakan hak prerogatifnya untuk mengganti menteri.

Pengamat politik Hamdi Muluk menambahkan, tidak diikutsertakannya Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri dalam rapat kabinet menguatkan dugaan bahwa menteri asal PKS segera dicopot.

Namun, Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin tidak mempersoalkan apakah menteri asal PKS diundang atau tidak dalam rapat kabinet. Sebab, menurut dia, menteri itu pembantu Presiden, semua tergantung Presiden.

Menurut Staf Ahli Mensos Sapto Waluyo, meski tidak diundang Presiden, Salim beraktivitas cukup padat sepanjang hari kemarin.(Fid/Tlc/X-3)

New Update Gempa 11 April 2012 (Gempa Bumi 8.5 SR Guncang Aceh)

Reviewer: Aini Sastra - ItemReviewed: New Update Gempa 11 April 2012 (Gempa Bumi 8.5 SR Guncang Aceh)

JAKARTA:   Sore ini disamping Jadwal Kuliah sambil update Postingan dengan Judul Gempa 11 April 2012 (Gempa Bumi 8.5 SR Guncang Aceh) Walaupun akhirnya tak terlihat potensi tsunami, hasil simulasi U.S. Geological Survey (USGS) menunjukkan secara teori wilayah Padang terkena aliran tsunami  pukul 17. WIB, setelah menerjang Simeuleu sebagai titik pertama terpapar tsunami pukul 16.21 WIB har ini, Rabu 11 April 2012.

Data  proyeksi pergerakan tsunami dari USGS memola gerak aliran tsunami  di 10 titik, yaitu 7 di wilayah Sumatra, Cilacap, Bali, dan Kupang. Data selengkapnya dapat dilihat di tabel di bawah.

Seperti diketahui, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyatakan peringatan dini tsunami di sejumlah daerah pada hari ini, Rabu, 11 April 2012.

Daerah-daerah tersebut adalah Bengkulu, Nanggroe Aceh Darussalam, Lampung, Sumatera Barat, dan dapat juga terjadi tsunami di Sumatera Utara.

Gempa bumi itu sebesar 8,9 skala ricther, tepat terjadi pada sekitar pukul 15.38 WIB di kedalaman 10 km dengan lokasi 2,31 Lingkar Utara dan 92,67 Bujur Timur. (sut)

Prediksi kedatangan tsunami gempa Aceh Rabu 11 April 2012

Wilayah	Koordinat	WIB
SIMEULUE	2,5N  96,0E	16.21
BANDA_ACEH	5,5N  95,1E	16.31
SIBERUT	1,5S  98,7E	16.41
PADANG	0,9S 100,1E	17.17
BENGKULU	3,9S 102,0E	17.38
CILACAP	7,8S 108,9E	19.05
BANDAR LAMPUNG	5,7S 105,3E	19.13
BALI	8,7S 115,3E	19.53
KUPANG	10,0S 123,4E	20.38
BELAWAN	3,8N  98,8E	20.48

Sumber: usgs.gov

Description: Gempa 11 April 2012 ( Gempa Bumi 8.5 SR Guncang Aceh) Rating: 4.5

 

Secrets & Lies in West Papua - Indonesia

PPP Senang Banyak Parpol Usung JK

 Minggu, 15 April 2012

 MAKASSAR, FAJAR -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulsel gembira dengan dukungan beberapa partai politik yang siap mencalonkan HM Jusuf Kalla dalam pemilihan presiden 2014 mendatang. Dukungan itu menjadi modal besar JK untuk bertarung dalam pilpres kelak.   

Sekretaris DPW PPP Sulsel, H Muhammad Aras mengungkapkan hal itu kepada Fajar di Makassar, Sabtu, 14 April. Aras mengatakan keinginan partai berlambang kakbah ini untuk mengusung Jusuf Kalla sebagai capres makin terbuka setelah beberapa partai juga memberi lampu hijau kepada JK.

Dukungan terbaru datang dari Partai Demokrat. Wakil Ketua DPD Demokrat Sulsel, Andry S Arief Bulu dan Ni'matullah mengatakan pihaknya siap memperjuangkan JK untuk diusung Partai Demorkat dalam pilpres mendatang.

"Sebagai pengusung pertama Pak Jusuf Kalla, PPP tentu berterima kasih kepada Demokrat dan partai-partai lain yang memiliki kesamaan sikap untuk mencalonkan Pak Jusuf Kalla dalam pilpres mendatang," kata Aras.

Keinginan mengusung JK sebagai capres, kata Aras, tidak hanya menjadi impian pengurus DPW PPP Sulsel. Dalam musyawarah kerja nasional (Mukernas) PPP di Jawa Timur, Januari lalu, mayoritas DPW PPP juga menyatakan keinginannya untuk mengusung JK. Pertimbangannya, JK dianggap sangat pas dalam mengatasi segala persoalan yang dialami bangsa ini.

Rekomendasi IMDI
Organisasi sayap Demokrat Makassar, Insan Muda Demokrat Indonesia (IMDI) juga memberikan rekomendasi kepada DPP Demokrat agar mengusung Jusuf Kalla. Ketokohan JK menjadi salah satu pertimbangan IMDI memberi rekomendasi untuk mantan wakil presiden RI tersebut.

"Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan jasa pendahulunya. Karenanya IMDI merekomendasikan Jusuf Kalla sebagai capres yang akan diusung Partai Demokrat. Ketokohan serta karya JK menjadi panutan semua anak bangsa indonesia saat ini," kata Ketua IMDI Makassar, Wachyudi Muchsin.

Wachyudi menambahkan kepopuleran JK diperkuat dengan hasil survei oleh salah satu lembaga survei menempatkan JK unggul 75 persen untuk Sulsel. Barometer ini, kata dia menjadi pijakan untuk IMDI Kota Makassar merekomendasikan untuk kiranya Partai Demokrat mengusung JK sabagai capres. (amr/pap)

 MAKASSAR, FAJAR -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulsel gembira dengan dukungan beberapa partai politik yang siap mencalonkan HM Jusuf Kalla dalam pemilihan presiden 2014 mendatang. Dukungan itu menjadi modal besar JK untuk bertarung dalam pilpres kelak.   

Sekretaris DPW PPP Sulsel, H Muhammad Aras mengungkapkan hal itu kepada Fajar di Makassar, Sabtu, 14 April. Aras mengatakan keinginan partai berlambang kakbah ini untuk mengusung Jusuf Kalla sebagai capres makin terbuka setelah beberapa partai juga memberi lampu hijau kepada JK.

Dukungan terbaru datang dari Partai Demokrat. Wakil Ketua DPD Demokrat Sulsel, Andry S Arief Bulu dan Ni'matullah mengatakan pihaknya siap memperjuangkan JK untuk diusung Partai Demorkat dalam pilpres mendatang.

"Sebagai pengusung pertama Pak Jusuf Kalla, PPP tentu berterima kasih kepada Demokrat dan partai-partai lain yang memiliki kesamaan sikap untuk mencalonkan Pak Jusuf Kalla dalam pilpres mendatang," kata Aras.

Keinginan mengusung JK sebagai capres, kata Aras, tidak hanya menjadi impian pengurus DPW PPP Sulsel. Dalam musyawarah kerja nasional (Mukernas) PPP di Jawa Timur, Januari lalu, mayoritas DPW PPP juga menyatakan keinginannya untuk mengusung JK. Pertimbangannya, JK dianggap sangat pas dalam mengatasi segala persoalan yang dialami bangsa ini.

Rekomendasi IMDI
Organisasi sayap Demokrat Makassar, Insan Muda Demokrat Indonesia (IMDI) juga memberikan rekomendasi kepada DPP Demokrat agar mengusung Jusuf Kalla. Ketokohan JK menjadi salah satu pertimbangan IMDI memberi rekomendasi untuk mantan wakil presiden RI tersebut.

"Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan jasa pendahulunya. Karenanya IMDI merekomendasikan Jusuf Kalla sebagai capres yang akan diusung Partai Demokrat. Ketokohan serta karya JK menjadi panutan semua anak bangsa indonesia saat ini," kata Ketua IMDI Makassar, Wachyudi Muchsin.

Wachyudi menambahkan kepopuleran JK diperkuat dengan hasil survei oleh salah satu lembaga survei menempatkan JK unggul 75 persen untuk Sulsel. Barometer ini, kata dia menjadi pijakan untuk IMDI Kota Makassar merekomendasikan untuk kiranya Partai Demokrat mengusung JK sabagai capres. (amr/pap)

UU Pemilu Rawan Timbulkan Konflik di Daerah

 Sandro Gatra | A. Wisnubrata | Sabtu, 14 April 2012 |
JAKARTA, KOMPAS.com - Substansi Undang-Undang Pemilu yang baru dikhawatirkan akan menimbulkan konflik di daerah pascapemilu 2014. Pasalnya, ambang batas parlemen yang diberlakukan secara nasional dapat menghapus suara partai lokal maupun nasional.
"Ini akan menyebabkan kekacauan, ketidakpastian, konflik, dan tentu lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya," kata Ketua Pansus RUU Pemilu dari Fraksi PDI Perjuangan Arif Wibowo di Jakarta, Sabtu ( 4/4/2012).
Seperti diberitakan, awalnya, ambang batas parlemen disepakati 3,5 persen oleh seluruh fraksi. Namun, Fraksi PDIP mengusulkan ambang batas itu tidak diberlakukan secara nasional tapi secara berjenjang di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Ketika voting, ambang batas secara nasional didukung oleh mayoritas anggota.
Arif menjelaskan, konsekuensi yang bisa terjadi akibat aturan itu yakni hilangnya suara partai yang mendapat dukungan besar di daerah namun tidak mampu mencapai ambang batas 3,5 persen di tingkat nasional. Akibatnya, tak ada kursi dari partai tersebut di DPR, DPRD I dan II.
Arif memberi contoh PKNU yang kuat di kabupaten/kota di wilayah Jawa Timur. Meskipun nantinya mendapat suara 70 persen di Jawa Timur, namun tidak mampu mencapai ambang batas 3,5 persen di tingkat nasional, maka tak akan ada kursi untuk PKNU. "Sama juga contohnya dengan di Papua di mana PDS yang dominan," kata dia.
"Nah, yang lebih celaka lagi jika ini dikaitkan dengan posisi partai-partai lokal di Aceh. Ambang batas partai di Aceh itu mengikuti ambang batas lokal, bukan ambang batas nasional. Jika ambang batas ini yang diterapkan, maka seluruh partai lokal Aceh tidak akan mendapat kursi lagi," kata Arif.
"Tafsir yang seperti ini akan membahayakan praktek politik. Ini artinya kita sudah mereduksi konstitusi, mengesampingkan asas-asas keterwakilan dan kedaulatan," tambah Arif.
Untuk itu, lanjut dia, PDIP mendukung jika ada pihak lain yang melakukan uji materi UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. "Tidak etis kalau partai kami turut mengajukannya karena kami ikut dalam perumusan undang-undangnya. Jadi kalau teman-teman di luar (ajukan ke MK) kami dukung," pungkasnya.

Israelis sceptical on Iran Talk

Sarsehan anak negeri runtuhnya kedaulatan energi3

Welcome to Earth [HD]

Welcome to Earth [HD]

PKS Mengambang Antara SBY & CT?

 Rabu, 11 April 2012
INILAH.COM, Jakarta - Posisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di koalisi hingga kini belum menemukan kejelasan. Situasi ini tidak terlepas dinamika yang terjadi di Istana Kepresidenan. Apa yang terjadi?
Dua belas hari pasca-sidang paripurna DPR RI terkait RAPBN Perubahan 2012, nasib PKS dalam koalisi tak jelas. Tepatnya, hingga kini, Ketua Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi yang juga Presiden SBY belum buka suara ihwal posisi PKS.
Meski demikian, Ketua Umun DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum berkeyakinan Presiden SBY akan bersikap ihwal PKS dalam koalisi. Pernyataan Anas tersebut disampaikan di sela-sela rapat Setgab Koalisi, Selasa (10/4/2012) malam.
"Anas semalam memastikan Presiden akan bersikap soal PKS. Masih istikharah, cari waktu yang tepat," ujar salah satu petinggi koalisi partai kepada INILAH.COM di Gedung DPR, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/4/2012). Dia melanjutkan, pada saatnya Presiden SBY akan bersikap terkait PKS namun melalui jalan moderasi.
Masih menurut sumber itu, dengan langkah ini tidak secara eksplisit mendepak PKS dari koalisi. "Nantinya SBY akan mencopot salah satu menteri dari PKS. Nah, harapannya, PKS akan bereaksi dengan keluar dari koalisi," ujar sumber tersebut.
Lebih lanjut sumber tersebut menambahkan, posisi menteri PKS yang besar kemungkinan akan direposisi oleh Presiden SBY adalah pos Kementerian Pertanian. "Pos ini jelas menjadi fund rising sekaligus vote rising bagi PKS. Ini terbukti dalam Pemilu 2009 lalu," tambah sumber itu lagi.
Selain faktor politis, imbuh sumber tersebut, secara obyektif kinerja menteri Suwono juga tidak menunjukkan performa yang positif. Ia menyebutkan produktivitas berbagai komoditi justru mengalami penurunan di era Suwono.
Namun, skenario mereposisi menteri Pertanian Suwono tampaknya tak mulus. Sumber INILAH.COM, menyebutkan pengusaha Choirul Tanjung berkomunikasi dengan SBY agar tidak mereposisi menteri PKS khususnya Menteri Pertanian. "Pak CT (Chairul Tanjung) dikabarkan melakukan komunikasi dengan SBY meminta agar tidak ada reshuffle menteri PKS, khususnya Menteri Pertanian," ungkap sumber tersebut.
Ketika dikonfirmasi ihwal informasi tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta mengaku tidak tahu menahu tentang informasi tersebut. "Saya tidak tahu," katanya di sela-sela sidang paripurna DPR di gedung DPR, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/4/2012).
Meski demikian, Anis tidak menampik bila PKS memiliki hubungan baik dengan pengusaha Chairul Tanjung. "Hubungan biasa saja," tambah Anis. Lebih lanjut Anis menegaskan pihaknya tidak akan mengomentari ihwal carut-marut di koalisi. Ia menegaskan masih menunggu sikap resmi dari Presiden SBY. "Kami tidak akan komentari lagi soal koalisi," tutup Anis. [mdr]

Partai Nasdem Buka Pendaftaran Caleg

 

Rabu, 11 April 2012 09:33 Hairul Mikrad

Untuk mendapatkan wakil rakyat yang berkualitas dan mampu melaksanakan visi misi, Partai Nasdem membuka pendaftaran bagi seluruh warga Kalimantan Barat untuk menjadi calon legislatif (Caleg) pada Pemilu 2014 mendatang.
Pendaftaran ini semua tingkatan lembaga legislative, baik DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi dan DPR RI serta terbuka untuk umum. Persyaratan pendaftaran seusai dengan Undang-undang Pemilu.
“Kita dalam waktu dekat ini akan membuka pendaftaran Caleg untuk semua tingkatan dan terbuka secara umum. Ini kita lakukan agar calon legislative tersebut benar-benar melakukan gerakan perubahan dan memahami serta menjiwai bahwa Ia adalah wakil rakyat,” jelas Ketua DPW Partai Nasdem Kalbar, H Syarif Abdullah Alkadrie.
Terpenting, kata Abdullah, sosok yang hendak mendaftar harus memilik integritas, kapabilitas, tidak cacat dan tercela secara politik dan social. “Syaratnya semua sesuai dengan UU Pemilu. Kita membuka pendaftaran jauh hari ini agar orang-orang yang ditempatkan mempunya visi misi dan platform yang sama dengan Partai Nasdem. Nasdem ingin tampil lain,” tegas Abdullah.

Ditegaskan Abdullah kembali, bahwa Nasdem tidak ingin kader-kadernya nanti seperti legislative yang saat ini kepercayaan rakyat sangat rendah. “Misi Nasdem sangat berat sehingga diperlukan kesungguhan dan kader yang berjiwa Nasdem pula. Kita tidak ingin kader-kader mengecewakan rakyat. Kita menugaskan untuk merebut dan mengembalikan kepercayaan rakyat dengan restorasi (gerakan perubahan). Kita tidak ingin terjadi revolusi seperti Negara-negara timur tengah. Rakyat marah dan tak percaya lagi sehingga terjadi people power. Kita tidak ingin itu terjadi di Indonesia,” papar Abdullah.
Untuk itu, tegas Abdullah, Nasdem hadir sebagai ikhtiar bagi rakyat untuk melakukan perubahan di negeri ini ke arah yang jauh lebih baik. “Gerakan perubahan itu harus melalui Pemilu dan institusinya Partai Nasdem. Kami mengajak rakyat untuk bersama-sama Partai Nasdem mewujudkan perubahan itu,” ajak Abdullah.

Kubu Nazaruddin Sebut Anas Urbaningrum Orang Sakti

 Senin, 09 April 2012
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kubu terdakwa perkara suap wisma atlet SEA Games, M Nazaruddin menyebut Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai orang sakti. Pasalnya, Anas tidak pernah dihadirkan dalam proses persidangan.

"Betapa saktinya Anas hingga KPK tidak bisa menjeratnya. Bahkan untuk dihadirkan sebagai saksi sekalipun," kata kuasa hukum Nazaruddin, Elza Syarif saat membacakan nota pembelaan atau pledoi kliennya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (9/4).

Menurut Elza, padahal tim kuasa hukum Nazaruddin telah berupaya untuk menghadirkan Anas dalam persidangan. Namun, permintaan itu tidak pernah dikabulkan baik Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK maupun majelis hakim.

Kekecewaan serupa juga diungkapkan Nazaruddin sendiri dalam pembelaanya. Ia menyatakan kecewa terhadap Jaksa Penuntut Umum

(JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak memasukkan keterlibatan Menpora Andi Mallarangeng dan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dalam tuntutannya.

Padahal, dalam fakta persidangan, salah seorang saksi yaitu Yulianis menyebut Andi dan Anas menerima uang terkait biaya kampanye pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat 2010.

"Yulianis mengatakan Rp 150 juta untuk Anas dan Rp 100 juta untuk Andi namun tak disinggung oleh penuntut umum dalam tuntutannya," kata Nazaruddin saat membacakan pledoi atau pembelaannya atas tuntutan JPU KPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (9/4).

Nazaruddin mengaku heran dengan sikap JPU KPK tersebut. Ia meminta kepada JPU untuk jujur dalam perkara ini. Nazaruddin kemudian menuding JPU tega telah melakukan rekayasa pada perkara ini. Sehingga menuntutnya hukuman selama tujuh tahun penjara.

Namun, ia yakin masyarakat tidak akan tertipu dengan tuntutan yang dibuat oleh JPU. "Publik tidak bisa dibohongi oleh rekayasa yang dibuat JPU," kata Nazaruddin.

Sebelumnya, JPU KPK, Senin (2/4), menuntut Nazaruddin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Mantan bendahara umum Partai Demokrat itu dituntut hukuman tujuh tahun penjara serta denda Rp 300 juta subsider enam bulan penjara.

"Meminta majelis hakim Pengadilan Tipikor menyatakan terdakwa telah bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Pasal 12 b UU/31/1999 sebagaimana diubah dalam UU/20/2001 Tentang Perubahan UU/31/1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," kata Jaksa I Kadek Wiradana saat membacakan tuntutannya.

JPU KPK menilai, berdasarkan fakta persidangan, Nazaruddin terbukti selaku anggota DPR RI telah mengatur PT Duta Graha Indah (PT DGI) untuk mendapatkan proyek pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang.
Atas bantuan Nazaruddin memenangkan PT DGI itu, Nazaruddin mendapatkan fee 13 persen dari total keseluruhan biaya proyek sebesar Rp 191, 6 miliar atau senilai Rp 25 miliar. Namun, Nazaruddin baru menerima cek dari Direktur Marketing PT DGI, M Idris sebesar Rp 4,6 miliar dalam bentuk lima lembar cek.

Lima lembar cek itu sendiri, kemudian telah dicairkan oleh Wakil Direktur PT Permai Group, perusahaan milik Nazaruddin, Yulianis. Uang itu disimpan dalam sebuah brankas di kantor PT Permai Group, Warung Buncit Jakarta. "Dapat disimpulkan bahwa cek tersebut sudah dalam kuasa terdakwa (Nazaruddin)," kata Jaksa Anang Supriyatna.

Redaktur: Djibril Muhammad

Reporter: Muhammad Hafil